Bupati Minta TPN-OPM Keluar dari Intan Jaya

- Rabu, 12 Februari 2020 | 09:07 WIB
Warga di Intan Jaya saat menerima bantuan.
Warga di Intan Jaya saat menerima bantuan.

JAYAPURA-Sejak tanggal 19 Desember 2019 hingga saat ini, 16 kampung di Kabupaten Intan Jaya masih belum kondusif. Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengakui, suasana di 16 kampung tersebut belum kondusif karena masih ada anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Akibatnya, masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak-anak belum berani melakukan aktivitas seperti biasa.

Oleh sebab itu Bupati Natalis Tabuni meminta agar TPN-OPM segera keluar dari Kabupaten Intan Jaya agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal. “Kami berharap aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi bisa kembali normal. Selain itu, pembangunan juga bisa berjalan lancar. Jangan ada rasa was-was dan panik dari masyarakat kami,” tegasnya kepada wartawan di Kota Jayapura.

Diakuinya sampai saat ini masih seratusan anggota TPN-OPM pimpinan Kenelak Telenggen dan Milter Murib yang menyebar dengan membawa senjata lengkap di 16 kampung yang berada di tiga distrik di Kabupaten Intan Jaya.

“Jadi masyarakat di 16 kampung ini masih diselimuti ketakutan. Karena ada anggota TPN-OPM yang berbaur dengan warga kampung. Akibatnya masyarakat merasa takut untuk melakukan aktivitas seperti biasa,” tuturnya.

Menurut Bupati Natalis Tabuni, anggota TPN-OPM di bawah pimpinan Kenelak Telenggen dan Milter Murib, sejatinya berasal dari Ilaga, Kabupaten Puncak.

Kelompok ini menurut Natalis Tabuni mau bergerak ke Tembagapura, Kabupaten Mimika dan numpang lewat di wilayah Kabupaten Intan Jaya. “Kemudian terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan TPN-OPM sehingga mereka masih berada di Intan Jaya sampai sekarang,” tuturnya.

Masyarakat menurut Bupati Natalis Tabuni mengalami ketakutan karena anggota TPN-OPM ini berbaur dengan masyarakat. Meskipun sampai saat ini belum ada kabar masyarakat disakiti mereka, tetapi keberadaan mereka menimbulkan kepanikan dan rasa was-was. Akibatnya banyak guru non Papua yang terpaksa mengamankan diri ke Kabupaten Nabire. Termasuk masyarakat Intan Jaya pindah ke kampung yang lebih aman. "Saya harap TPN-OPM bisa keluar dari Intan Jaya, supaya aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” tambahnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah daerah menurut Natalis Tabuni telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat dan lembaga sosial bersama-sama melakukan komunikasi dan koordinasi, agar anggota TPN-OPM yang jumlahnya diperkirakan seratusan orang dengan senjata lengkap ini bisa keluar tanpa menyakiti masyarakat.

Bupati Natalis Tabuni juga berharap, pihak TNI dan Polri bisa melakukan pendekatan persuasif tanpa ada kekerasan di Intan Jaya.

Sementara itu, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengungsi, pemerintah menurut Natalis Tabuni telah mengirimkan bantuan bahan makanan pada 4 Februari lalu. Selain mengirimkan bantuan, aparat pemerintah daerah juga mendata warga yang terpaksa pindah kampung.

"Kami juga sempat buat posko/tenda dan lain-lain di perkampungan yang ada di sana. Tapi masyarakat merasa takut, karena saat malam justru faktor keamanan lebih bahaya jika berada di pos atau tenda,” tandasnya.

Bupati Natalis Tabuni menegaskan, Kabupaten Intan Jaya merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dirinya meminta anggota TPN-OPM segera keluar dari Intan Jaya dan jangan ada warga sipil yang menjadi korban.

“Kami juga berharap dalam penanganan kasus ini benar-benar harus jeli. Aparat keamanan memang tidak bisa melakukan tindakan tegas mengingat anggota TPN-OPM ini bergabung dengan masyarakat,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyebutkan Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah lintasan bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ibu Melahirkan Bisa Cuti hingga Enam Bulan

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:30 WIB

Layani Mudik Gratis, TNI-AL Kerahkan Kapal Perang

Selasa, 26 Maret 2024 | 09:17 WIB

IKN Belum Dibekali Gedung BMKG

Senin, 25 Maret 2024 | 19:00 WIB

76 Persen CJH Masuk Kategori Risiko Tinggi

Senin, 25 Maret 2024 | 12:10 WIB

Kemenag: Visa Nonhaji Berisiko Ditolak

Sabtu, 23 Maret 2024 | 13:50 WIB

Polri Upaya Pulangkan Dua Pelaku TPPO di Jerman

Sabtu, 23 Maret 2024 | 12:30 WIB

Operasi Ketupat Mudik Dimulai 4 April

Sabtu, 23 Maret 2024 | 11:30 WIB

Kaji Umrah Backpacker, Menag Terbang ke Saudi

Jumat, 22 Maret 2024 | 20:22 WIB
X