MANAGED BY:
MINGGU
29 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 07 Februari 2020 13:45
Kejati Endus Mafia Tanah di IKN, Bersama Kepolisian dan BPN Bentuk Satgas
Lahan di sekitar IKN.

PROKAL.CO, Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tinggal menunggu waktu. Namun, dalam prosesnya, persoalan spekulan tanah muncul. Mafia mulai mencari keuntungan.

 

BALIKPAPAN-Mafia tanah di calon ibu kota negara (IKN) bakal diberantas. Melalui kerja sama Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Terutama pada tahapan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Kerja sama itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan kepala kantor BPN se-Kaltim dan Kaltara turut hadir dalam penandatanganan kerja sama di Hotel Platinum Balikpapan (6/2).

“Persoalan pertanahan ini sangat complicated. Baik sebelum adanya isu pemindahan IKN. Dan akan bertambah setelah adanya isu itu,” kata Kepala Kanwil BPN Kaltim Asnaedi setelah penandatanganan kerja sama tersebut.

Salah satu poin dalam kerja sama itu adalah pendampingan dan pertukaran data. Setiap ada perkara yang ditangani BPN dan memerlukan pendampingan, pihaknya mengajak kejaksaan yang merupakan pengacara negara.

Demikian pula sebaliknya. Setiap ada kasus yang berkaitan dengan aset negara, pihaknya mendukung data yang diperlukan kejaksaan. “Jadi ada pertukaran data yang bertujuan menjaga aset negara. Kejaksaan diberi tugas utama untuk menjaga itu. Insyaallah, kami akan memberikan surat edaran ke kantor pertanahan untuk mendukung itu,” imbuhnya.

Mengenai lahan di kawasan IKN baru, BPN Kaltim telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sejak September 2019.

Hasil kegiatan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Yang selanjutnya akan diumumkan ke masyarakat. Sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan jual-beli lahan di sekitar calon IKN, pihaknya akan melakukan pengendalian tanah. Melalui land freezing atau pembatasan hukum atas penjualan atau pengalihan tanah.

“Kami tidak mau terjadi seperti di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai, NTT). Banyak terjadi overlapping (sertifikat ganda). Karena yang membeli tidak tahu tanahnya. Hanya membeli, terpengaruh dengan iming-iming harga yang murah,” katanya.

Pembatasan hukum atas penjualan atau pengalihan tanah itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur (pergub) yang disusun bersama Gubernur Kaltim Isran Noor. Untuk menetapkan parameter dan indikator mengenai penjualan lahan di sekitar kawasan IKN. Agar tidak mengambat masyarakat yang ingin menjual lahannya. Dan masyarakat yang berniat ini menjadi calo atau spekulan tanah.

“Kami belum bisa melarang secara eksplisit dan implisit untuk melarang penjualan tanah itu karena belum punya payung hukumnya. Namun, tidak ada IKN pun kami sudah membatasi peralihan itu,” jelas dia.

Untuk memberantas mafia tanah, mantan kepala Kantor BPN Jakarta Utara itu mengatakan perlu informasi dari masyarakat. Instansi yang menangani mafia tanah adalah BPN, kejaksaan, dan kepolisian. “Kalau tidak dibantu masyarakat dengan menginformasikan, mungkin tidak semua mafia tanah bisa kami jaring,” terang dia.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim Chaerul Amir menambahkan, euforia pemindahan IKN ke Kaltim menjadi salah satu upaya yang dilakukan sejumlah oknum mafia tanah. Jadi, bersama BPN dan kepolisian, pihaknya berusaha mencegah tindakan oknum mafia tanah tersebut.

Salah satunya, dengan inventarisasi lahan di Kaltim yang diduga dimainkan mafia tanah. “Tentu tidak bisa kami jelaskan dulu, karena intelijen masih bekerja. Karena bisa saja kalau diinformasikan orang-orang itu akan berbenah,” ungkap mantan direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung itu.

Dia mencontohkan yang terjadi di Pasar Klandasan di kawasan Cemara Rindang, Balikpapan. Kawasan itu sempat digugat pihak yang mengaku ahli waris atas tanah yang dibangun fasilitas milik pemerintah. Proses hukum bergulir hingga ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, penggugat yang merupakan ahli waris dinyatakan sebagai pemilik sah dari lahan tersebut. Ketika Pemkot Balikpapan melakukan pembayaran, ternyata penggugat yang dinyatakan menang digugat lagi oleh rekannya yang merasa membiayai selama proses hukum hingga MA. “Ada apa kok ada kata membiayai? Saya tidak mengatakan itu mafia tanah. Tapi perlu kita telusuri, apakah ada permainan yang mengarah ke sana,” ungkapnya.

Jadi, setelah penandatanganan kerja sama dengan Kanwil BPN Kaltim, pihaknya segera bertindak cepat. Berencana membentuk satuan tugas (satgas) yang spesifik mengurusi mafia tanah. Sebab, salah satu poin dalam kerja sama tersebut adalah memberantas mafia tanah. Masalah pertanahan di Kaltim, kata dia, sangat kompleks. “Nanti coba akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Pak Kakanwil BPN Kaltim,” ucap Chaerul. (kip/rom/k16)


BACA JUGA

Sabtu, 28 Maret 2020 19:55

Sudah 17 Kasus Covid-19 di Kaltim, Balikpapan Terbanyak

SAMARINDA - Kasus pasien positif terjangkit virus Corona covid-19 di…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:34

Kasus Positif Tembus 1.000 Orang

JAKARTA---  Jumlah  pasien yang positif terinfeksi virus Covid-19 akhirnya menembus…

Sabtu, 28 Maret 2020 00:57

Usai Perjalanan Malang-Surabaya, Seorang Dokter di Kaltim PDP Covid-19

SAMARINDA - Seorang berprofesi dokter masuk kategori Pasien dalam pengawasan…

Jumat, 27 Maret 2020 15:04

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Hotel untuk Tenaga Medis

Pemprov DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah besar untuk mengatasi pandemi…

Jumat, 27 Maret 2020 15:02

Kaltim Terima 2.400 Rapid Test, Utamakan Paramedis dan Keluarga Pasien

SAMARINDA–Laju pertambahan jumlah pasien positif corona atau Covid-19 di Kaltim…

Jumat, 27 Maret 2020 14:58

Pemerintah Harus Tegas Larang Mudik

JAKARTA – Lebaran masih dua bulan lagi. Namun, kondisi Jakarta…

Jumat, 27 Maret 2020 14:55
Diatur Bandar Tawau, Berau Lokasi Transit

Diupah Rp 10 Juta, Dua Kurir 10 Kg Sabu Diancam Hukuman Mati

SAMARINDA–Modus pengedar sabu-sabu dari hari ke hari kian beragam. Namun,…

Jumat, 27 Maret 2020 14:48

Cerita dr Dimas Satrio Baringgo yang Menangani Pasien Covid-19

Wabah virus Covid-19 menjadi ancaman yang mengerikan. Social distancing pun…

Jumat, 27 Maret 2020 14:21

Pandemi Corona, AS Kucurkan Dana Terbesar Sepanjang Sejarah, Warganya Panik dan Antre Beli Senjata

Beberapa negara mengucurkan bantuan besar-besaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pada…

Jumat, 27 Maret 2020 13:49
Beredar Rekaman Suara Bupati PPU soal Lockdown

Lockdown di PPU..? Ternyata Ini Kata Bupati PPU

Ada isu lockdown diberlakukan di Penajam Paser Utara. Sontak warga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers