MANAGED BY:
KAMIS
02 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 05 Februari 2020 11:42
Setelah Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jakarta Bisa Jadi Daerah Khusus Industri
Lokasi yang digadang jadi pusat IKN di Kaltim.

PROKAL.CO, JAKARTA– Tahun depan ibu kota negara (IKN) memasuki tahap groundbreaking. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan bakal menjadi prioritas. Sebelum seluruh komponen pemerintahan dan sumber daya manusia (SDM) berpindah ke ibu kota baru, pemerintah akan memastikan seluruh sistemnya siap. Demikian juga dananya.

’’Idealnya, bangunan fungsi pendukung hunian rumah dan sarana serta jaringan telekomunikasi sudah ada pada 2022,’’ ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (4/2). Menurut dia, pada 2023 pemerintah akan meng-upgrade bandara dan pelabuhan. Rencananya, pada tahun yang sama, seluruh penghuni Senayan hijrah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

’’Jadi, mulai bisa pelantikan pada 2024 itu di IKN,’’ tuturnya. Tapi, itu hanya akan terjadi jika rancangan tersebut lancar. Termasuk soal pendanaan.

Kemarin Marwan Cik Asan, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengkritik rencana pemerintah soal IKN. Menurut dia, biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim terlalu besar.

’’Apakah masih relevan dan menjadi prioritas mau pindahkan IKN saat kondisi kita seperti hari ini? Dari mana pun anggaran Rp 466 triliun itu, apa nggak sayang,’’ ucapnya. Dia mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota sebenarnya belum urgent. ’’Belum perlu-perlu sekali,’’ katanya.

Karena palu sudah diketok, tahapan pembangunan IKN pun tetap berjalan. Nanti setelah ibu kota pindah ke Kaltim, status Jakarta bagaimana? Apakah akan tetap menjadi daerah khusus ibu kota atau tidak? ’’Ke depan, mungkin Jakarta tetap seperti ini. Cuma, bukan lagi daerah khusus ibu kota, tetapi mungkin menjadi daerah khusus industri,’’ ungkap Suharso saat ditemui di ruang Komisi XI DPR.

Saat ini ada dua daerah khusus selain Jakarta. Yakni, Aceh dan Jogjakarta. Namun, dalam proses pembentukan ibu kota negara baru, salah satu kendala adalah aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal 18 ayat 1, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi. Provinsi itu dibagi menjadi kabupaten dan kota. Di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut ada pemerintahan daerah yang mempunyai regulasi sendiri. ’’Tetapi, kemudian, di pasal 18 B ayat 1 dan ayat 2 ada pengecualiannya. Tentang pembentukan daerah istimewa dan daerah khusus,’’ jelasnya.

Pada pasal 18 B ayat 1 UUD 195 dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketentuan tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa.

’’Jadi, daerah khusus ibu kota bisa menjadi daerah yang diperbolehkan UUD. Sekarang kita punya Aceh dan Jogja sebagai daerah istimewa. Nanti juga ada daerah khusus ibu kota negara dan mungkin juga daerah khusus Jakarta atau daerah khusus industri Jakarta,’’ tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Suharso menyebutkan bahwa di IKN nanti tidak ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang akan mengelola. DPR yang mengawasi. Dengan begitu, tidak akan ada DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota di IKN. Dengan tidak adanya pemerintahan daerah dan DPRD, IKN bakal dipimpin badan otoritas. Nanti penunjukan kepala badan otoritas dibahas bersama DPR. (dee/c20/hep)


BACA JUGA

Kamis, 02 April 2020 15:00
Mereka yang Mulai Optimistis Melawan Pandemi Covid-19

Ceko Pakai Masker Rumahan, Wuhan Kian Santai

Banyak negara yang membuat strategi tersendiri untuk memerangi persebaran Covid-19.…

Kamis, 02 April 2020 14:55

DPR Minta Menkumham Tak Tutupi Data WNA

JAKARTA – Komisi III DPR menggelar rapat kerja virtual dengan…

Kamis, 02 April 2020 14:53
Tetap Perlu Karantina Wilayah

Satu Bulan Covid-19 di Indonesia, Kasus terus Bertambah

Kamis (2/4) tepat satu bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan dua…

Kamis, 02 April 2020 14:46

Sesuai Surat Edaran Gubernur, Hadi Mulyadi : ASN Tidak Ada Mudik Lebaran

SAMARINDA - Sesuai surat edaran Gubernur Kaltim tertanggal 31 Maret…

Rabu, 01 April 2020 20:16

Makin Bertambah, Positif Corona Transmisi Lokal di Balikpapan

SAMARINDA - Penularan covid-19 di kota Balikpapan melalui transmisi lokal…

Rabu, 01 April 2020 14:57

120 Orang Negatif, Pasien Positif Bertambah

SEMENTARA itu Selasa (31/3), pasien positif terinfeksi virus corona di…

Rabu, 01 April 2020 14:55

DPR Tolak Darurat Sipil, Pemerintah Klarifikasi Darurat Sipil Bila Kondisi Memburuk

JAKARTA– Kebijakan darurat sipil memang diumumkan untuk mendampingi kebijakan Pembatasan…

Rabu, 01 April 2020 14:38

DPRD Kirim Rekomendasi, Sikap Gubernur Dinanti

Penanganan wabah corona bisa efektif dan efisien jika pembatasan aktivitas…

Rabu, 01 April 2020 14:38

Merasakan Penutupan Ruas Jalan di Balikpapan saat Pengetatan Sosial

Terhitung 31 Maret 2020, tujuh ruas dan sembilan titik jalan…

Rabu, 01 April 2020 13:11

Akibat Covid-19, Orang Miskin Bisa Bertambah 11 Juta

JAKARTA– Belum usai pulih dari ketegangan perang dagang, badai ekonomi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers