MANAGED BY:
JUMAT
10 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 05 Februari 2020 11:32
Tegaskan Pansus Bukan Alat Tumbangkan Presiden Jokowi
Demokrat-PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwasraya

PROKAL.CO, JAKARTA – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memasuki babak baru. Dua fraksi di luar koalisi pemerintah, Demokrat dan PKS, resmi menggulirkan pansus hak angket Jiwasraya. Kemarin (4/2) pimpinan kedua fraksi tersebut menyerahkan usulan pembentukan pansus ke pimpinan DPR. Dari meja pimpinan dewas usulan akan diteruskan dalam rapat paripurna untuk dimintai persetujuan.

Para pengusul pansus diterima Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di ruang pimpinan DPR Gedung Nusantara III. Adapun rombongan dipimpin Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi. Di antaranya Ledia Hanfah, Aboe Bakar Al Habsy, Sukamta dan Dimyati Natakusumah. Sedangkan dari Demokrat, hadir Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Fraksi Herman Khaeron dan Benny K. Harman. ’’Kami menyerahkan berkas dan tanda tangan usulan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya,” kata Jazuli Juawaini kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Disampaikan, total pengusul pansus ditandatangani 104 anggota. Mereka terdiri dari 54 anggota fraksi Demokrat dan 50 anggota fraksi PKS. Sejak awal, kedua fraksi tersebut memang getol menggalang dukungan untuk membentuk pansus atas sengkarut keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jazuli menyampaikan, 104 anggota DPR sudah lebih dari cukup untuk mengajukan hak angket. Sebab, mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), pasal 199 disebutkan, syarat membentuk pansus diusulkan minimal 25 anggota. Serta harus berasal dari lebih dari satu fraksi. ’’Jadi ini sudah lebih dari cukup,” paparnya.

Dia memastikan pansus bukan alat untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun skandal Jiwasraya, ujar dia, harus dibongkar total agar modus kejahatan serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, pansus hak angket Jiwasraya harus dibentuk untuk mendorong penegakan hukum yang objektif. ’’Pansus ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Kami hanya ingin membuka kasus ini secara terang-benderang,” tegas anggota komisi I DPR itu.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menambahkan, panja dan pansus harus sama-sama berjalan. Sebab keduanya merupakan alat kelengkapan DPR. Dia menganalogikan panja sebagai alat memancing untuk mendapat ikan kecil. Sedangkan pansus diumpamakan seperti pukat harimau untuk mendapat ikan besar. ’’Jadi, mengapa tidak keduanya (panja dan pansus, Red) dipakai secara bersamaan. Di panja yang sudah terbentuk, kami berjalan semua. Itu nggak masalah,” paparnya.

Dia tidak menampik bahwa Demokrat ngotot membentuk pansus karena berawal dari tulisan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun Facebook (FB) pribadinya.  

SBY menyampaikan, pemicu jebolnya keuangan Jiwasraya harus benar-benar jelas. Apakah murni karena penempatan dana investasi perusahaan di saham-saham berkinerja buruk atau ada unsur kesengajaan demi keuntungan pribadi. SBY juga menyarankan pihak-pihak yang membuat jebol keuangan Jiwasraya sebaiknya diungkap. SBY juga bicara soal Pemilu 2019. SBY meminta publik diberi pencerahan apakah memang benar ada uang yang mengalir dan dipakai oleh pihak tertentu untuk kepentingan pemenangan pemilu 2019. ’’Ini agar semua terang-benderang. Semua indikasi yang menjadi pertanyaan publik harus dijawab oleh pansus,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan pimpinan harus menampung semua aspirasi anggota. Termasuk usulan untuk membentuk pansus hak angket Jiwasraya. Usulan tersebut, papar dia, akan segera disalurkan melalui mekanisme di DPR. ’’Usulan ini segera diprores dan menjadi perhatian seluruh anggota dewa,” papar Azis.   

 

Pertanyakan Fungsi Pengawasan OJK

Terpisah, Komisi XI DPR RI (4/2) melakukan rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas persoalan Jiwasraya. Sebelum akhirnya berlangsung tertutup, dalam raker kemarin DPR mempertanyakan fungsi pengawasan OJK pada industri jasa keuangan.

Anggota Komisi XI Dolfie O.F.P menyebut, adanya kasus Jiwasraya dan Asabri merupakan bukti bahwa OJK kecolongan. ’’Dalam kasus Jiwasraya, Kenapa penyidik Kejaksaan Agung lebih dahulu masuk daripada penyidik OJK?” ujarnya.

Dolfie menyebut, OJK semestinya tidak boleh merasa tidak ada persoalan di lembaga jasa keuangan, padahal kenyataannya ada dua perusahaan yang tersandung perkara. ’’Ini memperlihatkan OJK merasa ini tidak masalah tapi lembaga di luar OJK merasa ada pelanggaran hukum,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, dirinya akan menjawab seluruh pertanyaan anggota Komisi XI dalam rapat panitia kerja (panja) pengawas industri keuangan. Rapat tersebut pada akhirnya berlangsung tertutup.

Ditemui usai rapat, Wimboh menyinggung terkait pemblokiran rekening efek yang terkait dengan Jiwasraya. Menurut Wimboh, saat ini Kejaksaan Agung tengah melakukan verifikasi dan akan menyelesaikan pemblokiran tersebut. ’’Ini masih proses hukum, bagaimana kita harus kita ikuti, tentunya ini semua kalau ada yang tidak terkait langsung, perlu proses verifikasi dan akan selesai secepatnya,” jelasnya.

Seperti diketahui, Januari lalu, Kejagung memblokir 800 sub rekening efek yang terkait dengan dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya. Ada dugaan sebagian rekening efek tersebut digunakan sebagai rekening nominee atau rekening atas nama. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono mengonfirmasi sekitar 800 rekening efek yang diminta diblokir. Namun, menurutnya jumlah itu bisa berubah, baik tertambah atau berkurang. ’’Rekening efek yang disita, masih dalam pengembangan boleh jadi kurang atau bahkan lebih dari 800 rekening,” ungkap Hari.

Dari Kejaksaan Agung, sejumlah aset tanah dan properti kembali diblokir terkait dengan tersangka dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro. Rinciannya antara lain dua perumahan di Desa Pasarean, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dua perumahan tersebut yakni Perumahan Millenium City seluas 20 hektar dan Forest Hill City seluas 60 hektar. Masih di kecamatan yang sama, ada 10 hektar tanah di Desa Pingku. 

Seluas 90 hektar tanah itu termasuk 1.400 bidang tanah yang sebelumnya diblokir sertifikatnya oleh Kejagung. Beberapa bidang lain dengan luasan yang belum diperjelas antara lain di Kabupaten Lebak atas nama PT Kencana Raya Nusa yang berubah menjadi PT Trimega Adhyarta. Kemudian di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor atas nama PT Chandra Tribina. 

Terakhir ada bidang tanah di Kampung Ciawi, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Berbagai tanah yang diatasnamakan beberapa pihak berbeda itu diduga milik Benny. ’’Nah, bagaimana isi kelanjutannya merupakan domain penyidik yang nanti akan kuta buka seluas-luasnya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono, kemarin.

Selain itu, pemeriksaan dilakukan terhadap dua orang Benny lagi. Yakni Jani Irenawati dan Rani Mariatna selaku sekretaris pribadi Benny. Pemeriksaan dan pengamanan aset yang masih fokus pada Benny itu sempat membuat dirinya melontarkan protes dalam bentuk tertulis di KPK pekan lalu. Menanggapi hal tersebut, Kejagung menyatakan ada alasan dan tidak ada keanehan pada keputusan pemeriksaan dan pemblokiran tersebut. ’’Harusnya dia tanya ke dirinya lah, kenapa dia mesti ditahan dan benda-bendanya disita,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah. (mar/dee/deb)

 


BACA JUGA

Jumat, 10 April 2020 13:07

Gubernur Kepri Divonis 4 Tahun

JAKARTA- Gubernur Kepulauan Riau (nonaktif) Nurdin Basirun divonis bersalah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:54

Tangani Pendemi Covid-19, Kawasan Perbatasan Punya Gugus Tugas Khusus

JAKARTA- Daerah perbatasan sebagai salah satu pintu masuk negara menjadi…

Jumat, 10 April 2020 12:49

200 Orang Jamaah Umrah dan Overstayer Dipulangkan Saudi

JAKARTA –Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan fasilitas pemulangan jamaah umrah oleh…

Jumat, 10 April 2020 12:47

Saat Penyebaran Virus Covid-19, Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas Menurun

JAKARTA— Pandemik virus Covid 19 berdampak pada penurunan kejahatan di…

Jumat, 10 April 2020 12:36
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Semangat Sembuh saat Ingat Masa Depan Anak

Merasa kurang nyaman menyebutkan identitas pribadinya, perempuan ini meminta namanya…

Jumat, 10 April 2020 12:34

Pandemi Corona, OPM Janji Menahan Diri, Minta TNI Tarik Pasukan Organik

JAKARTA - Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang menamai diri…

Jumat, 10 April 2020 12:32

Mendes Minta Kepala Daerah Proses Pengajuan Dana Desa Maksimal Seminggu

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes…

Jumat, 10 April 2020 12:16

Pengadaan Barang Penanganan Covid-19 Boleh Swakelola

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengguna anggaran (PA) tidak…

Jumat, 10 April 2020 11:21
Mereka yang Bertarung Melawan Covid-19 dan Berhasil Sembuh

Baru Diobati Sepuluh Hari setelah Merasakan Gejala

Ok ayi 10/4 FOTO EGA YG KEPALKAN TANGAN   Berada…

Jumat, 10 April 2020 00:19

Dampak Corona, Ketua Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Juga Beri Insentif ke Perusahaan Pers

JAKARTA- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar perusahaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers