SAMARINDA–Sekitar 13 persen ekspor batu bara nasional berasal dari Kaltim. Namun, dana perimbangan yang didapatkan provinsi ini, kalah dengan provinsi di Pulau Jawa. Perwakilan Kaltim di Senayan pun mengaku tengah mencari cara supaya investasi Kaltim bergeliat, namun tetap dapat porsi pembagian yang lebih baik. Opsi dari ekspor crude palm oil (CPO) dan sarang burung walet pun mengemuka.
Soal kecilnya dana bagi hasil, dikeluhkan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi ketika rapat dengan Komite IV DPD RI (28/1). "Padahal, luasnya Kaltim ini hampir sama dengan Pulau Jawa," sebut Hadi. Diketahui, dalam DIPA 2020, dana transfer yang disiapkan negara untuk Pemprov Kaltim sebesar Rp 4,9 triliun.
Angka itu terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak Rp 616 miliar, DBH sumber daya alam (SDA) Rp 1,97 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 943 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 365,3 miliar, DAK nonfisik Rp 1 triliun, dan dana insentif daerah Rp 69 miliar. Hadi juga menjawab pertanyaan dari para anggota DPD terkait investasi Kaltim. Mulai dari terkait efek investasi terhadap lingkungan, hingga urusan menyelesaikan konflik dengan masyarakat adat.
Wagub mengatakan, 10 persen ekspor sarang burung walet di Indonesia, berasal dari Kaltim. Sedangkan burung walet hidup bergantung dengan kondisi alam. Jika alamnya jelek, maka walet tak dapat hidup. Jika kondisi alam bagus, maka walet bisa hidup dan bersarang. Keberadaan banyaknya sarang burung walet ini, menandakan bahwa hutan Kaltim masih baik.
"Selain itu, pada 2021 kami juga bakal dapat insentif USD 150 juta dari Bank Dunia karena bisa menjaga hutan dan cadangan karbon," sambungnya. Konflik dengan masyarakat adat pun disebut Hadi bisa diselesaikan dengan cara-cara persuasif. Pendekatan dari bupati ke kepala adat atau tokoh adat, bisa jadi cara terbaik untuk menyelesaikannya. Sementara itu, dari keterangan pers Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, target realisasi investasi tahun 2019 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 36,35 triliun.
Dengan rincian Rp 12,72 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp 23,63 triliun untuk penanaman modal asing (PMA). Pada triwulan III (Juli-September) 2019 ini, tercatat realisasi investasinya mencapai Rp 7,53 triliun. Sedangkan realisasi (Januari-September) 2019 telah mencapai Rp 25,21 triliun. Jika dibandingkan target realisasi investasi tahun ini yang sebesar Rp 36,35 triliun maka telah mencapai 69,35 persen.
Saat ini, pemerintah pusat tengah mencari cara untuk mempermulus investasi. Salah satunya rancangan omnibus law yang tengah mengemuka. Hal ini diakui anggota DPD RI asal Kaltim Mahyudin. Kedatangan rombongan ini ke Kaltim adalah untuk menginventarisasi masalah terkait rancangan undang-undang penanaman modal daerah. "Kebetulan Kaltim ini kan kaya SDA dan investasinya banyak. Kita mempelajari masalah terhadap pemberlakuan undang-undang selama ini dan penanaman modal itu, lalu kita sempurnakan," papar Mahyudin.
Dari inventarisasi yang dilakukan pihaknya, permasalahan yang kerap muncul dalam urusan investasi ini adalah perizinan tak klir. Misalkan, ada orang investasi di batu bara lahannya katanya clear and clean, namun ternyata ini masih tumpang-tindih. Hal ini yang membuat investasi terhambat. Namun, Mahyudin menyebut tak membiarkan Kaltim ekspor habis-habisan tanpa mendapatkan timbal balik dana perimbangan yang sepadan.
Selama ini, pertimbangan pemberian dana perimbangan ke daerah salah satunya berorientasi pada jumlah penduduk. Padahal, Kaltim wilayahnya luas, menyumbang ekspor tinggi, hanya penduduknya tak sebanyak di Pulau Jawa.
"Ini tengah kita perjuangkan. Kemarin Kaltim kan judicial review masalah perimbangan migas, kalah. Ke depannya kita perjuangkan misal CPO (crude palm oil) bisa dapat. Apalagi, ekspor CPO kita juga besar. Termasuk, sarang burung walet juga besar ekspornya. Ini kita perjuangkan buat dapat," pungkas Mahyudin. (nyc/riz/k15)
