MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 28 Januari 2020 14:43
Soal Penciutan Status Lahan WKP Migas, Pemprov Akan Negosiasi dengan Pusat
Hadi Mulyadi

PROKAL.CO, Wacana penciutan WKP milik Pertamina kembali mengemuka. Setelah upaya Pemkab Kukar menemui hambatan, kini Pemprov Kaltim berencana melakukan negosiasi dengan pusat.

 

TENGGARONG–Keluhan warga atas penguasaan status wilayah kuasa pertambangan (WKP) migas milik PT Pertamina di Sangasanga, ditanggapi Pemprov Kaltim. Wagub Hadi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan melakukan negosiasi kepada pemerintah pusat agar bisa dimanfaatkan masyarakat.

Untuk diketahui, sebagian besar wilayah Kecamatan Sangasanga statusnya masuk WKP Pertamina. Selama ini, masyarakat harus bersinggungan dengan persoalan administrasi jika ingin berkebun dan bertani. Bahkan, terdapat lahan garapan yang semula disangka bukan lahan WKP Pertamina, harus direlakan petani lantaran keluarnya status perjanjian pemanfaatan lahan bersama (PPLB) antara Pertamina dan perusahaan tambang.

Menurut Hadi, hal itu sebenarnya juga sudah ditindaklanjuti Pemkab Kukar. Namun, diakuinya menemui banyak hambatan. “Saya berharap, lahan-lahan tidur yang tidak lagi terpakai oleh pihak Pertamina, bisa dialihkuasakan kepada negara, agar bisa dimanfaatkan masyarakat lokal. Baik untuk perkebunan, pertanian hingga peternakan,” kata Hadi.

Yang terpenting, kata dia, lahan itu bisa digunakan sepenuhnya untuk masyarakat, pasti akan didukung pemerintah daerah. Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, sejauh ini pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Sebagian besar wilayah Sangasanga lanjut dia, memang dikuasai oleh WKP Pertamina. Dilanjutkan oleh wilayah yang menjadi kewenangan Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim. “Makanya saat ini, kami maksimalkan untuk pembangunan di wilayah kewenangan kami. Beberapa jalan desa tani serta antar-kelurahan kita bangun. Begitu juga dengan infrastruktur yang lain,” tutupnya.

Sebelumnya, diduga menerbitkan SKPT dengan prosedur yang cacat, pihak Kecamatan Sangasanga sempat mendapat sorotan dari warganya. Persoalan muncul, lantaran tidak ada kejelasan lokasi tanah yang dimaksud. Masih di dalam atau luar lokasi wilayah kuasa pertambangan (WKP) Pertamina.

Pasalnya, beberapa kali masyarakat yang telah memiliki hak garap petani dan mengelola perkebunan di lahan tersebut, justru tak pernah mendapat restu dari kecamatan untuk mendapat SKPT tersebut. (qi/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 25 Februari 2020 15:25

Mahathir Jadi Pelaksana Tugas sampai PM Baru Terpilih

KUALA LUMPUR– Politik Malaysia meledak dalam 24 jam terakhir. Perdana…

Selasa, 25 Februari 2020 13:18

Tanpa Corona Batu Bara Sudah Susah

Pada awal 2020, Tiongkok yang menjadi tujuan utama ekspor Kaltim…

Selasa, 25 Februari 2020 11:47

PPU Banjir, Apakah Lokasi IKN Rawan Banjir Juga..?

JAKARTA- Salah satu kawasan yang hendak dijadikan lokasi ibu kota negara…

Selasa, 25 Februari 2020 11:41

WOW..!! Pembangunan Tol dan Mal Menjadi Incaran Swasta di Ibu Kota Baru

JAKARTA- Ibu Kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi incaran…

Senin, 24 Februari 2020 17:27

Dicalonkan Ketua Golkar Kaltim, Isran Tersenyum dan Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan

SAMARINDA - Isran Noor kembali enggan menjawab pertanyaan wartawan. Kali…

Senin, 24 Februari 2020 15:10

Panik Corona, Korea Tetapkan Status Darurat

Korea Selatan (Korsel) makin panik dengan persebaran virus corona. Terakhir,…

Senin, 24 Februari 2020 14:45

Gara-gara Virus Korona, Bali Bisa Kehilangan Sejuta Wisatawan Tiongkok, Pantai Kuta Kini Didominasi Turis India

Keputusan pemerintah menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok membuat pariwisata…

Senin, 24 Februari 2020 14:14

Seluruh Siswa Berhasil Ditemukan, Korban Meninggal Susur Sungai Jadi 10 Orang

JAKARTA--  Tim SAR Gabungan dibawah koordinasi BPBD Yogyakarta berhasil menemukan…

Senin, 24 Februari 2020 14:10

KPK Minta Parpol Usung Calon Tanpa Mahar

JAKARTA- KPK memberikan perhatian serius terhadap proses pencalonan kepala daerah…

Senin, 24 Februari 2020 14:08

Di Proyek Ini Tenaga Kerja Tiongkok Tak Datang, Pakai Tenaga Lokal

JAKARTA– Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sempat dikhawatirkan molor pasca…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers