JAKARTA– Rapat koordinasi mengenai antisipasi masuknya 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Senin (27/1) dihelat. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa tidak ada pembatasan kunjungan dari Tiongkok. Hanya saja harus ada pengetatan di pintu masuk negara seperti pelabuhan dan bandara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan hingga saat ini belum ada pelarangan penerbangan dari dan ke Tiongkok selain ke Wuhan, ibu kota provinsi Hubei. "Pertimbangannya belum ada pernyataan kebahayaan dari WHO,” ujar Budi. Apalagi di negara lain tidak melarang adanya turis Tiongkok untuk masuk ke negaranya.
Meski demikian ada prosedur-prosedur tertentu yang diterapkan kepada penumpang dan awak pesawat dari penerbangan internasional. Ttermasuk dari Negeri Panda yang datang ke Indonesia. Prosedur tersebut sudah diinformasikan kepada stake holder perhubungan yang melayani tamu internasional. Misalnya bandara dan pelabuhan.
Direktur Angkasa Pura I Faiq Fahmi menyatakan bahwa dari 15 bandara yang dikelolanya ada 11 bandara yang menerbangi Tiongkok. Tiga diantaranya merupakan penerbangan langsung. "Sekarang ini sudah lakukan koordinasi secara intens dengan kantor kesehatan pelabuhan (KKP) untuk memastikan bahwa seluruh turis Tiongkok diperhatikan dengan baik," ungkapnya kemarin.
PT Angkasa Pura I sudah menerapkan standar operasional sesuai dengan arahan pemerintah. Setiap pesawat yang datang diatur ke area parkir yang mudah lalu mengidentifikasi apakah ada yang sakit atau tidak. Jika ada yang sakit, bergejala batuk, demam, dan mengalami sesak napas, maka diserahkan ke KKP dan imigrasi. Sementara penumpang yang sehat akan lewat thermal scaner. "Kalau suhunya di atas 38 derajat dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau dibawah itu maka lewat jalur normal," bebernya. Petugas yang berinteraksi dengan penumpang juga menggunakan masker.
Sama halnya yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II. Direktur Angkasa Pura II M Awalludin mengatakan bahwa dari 19 bandara yang dikelola, perusahaannya fokus pada tiga badnara besar. Yakni Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma, dan Kualanamu. Meski demikian seluruh bandara tetap dilakukan pencegahan penularan virus korona.
Tak hanya di bandara, pada pelabuhan pun dilakukan pengetatan pengawasan. Direktur Utama Pelindo 4 Farid Padang juga memperhatikan kapal-kapal yang datang. Terlebih kapal pesiar. "Di pelabuhan ada anak buah kapal dari kapal barang maupun orang. Ada juga pekerja yang kerjasama dengan Tiongkok," ungkapnya. Dia terus melakkukan koordinasi dengan KKP setempat.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa untuk penanganan kesehatan di pelabuhan maupun bandara berada dibawah KKP. Sehingga pelibatan KKP yang dilakukan oleh pengelola bandara dan pelabuhan sudah betul. Dia pun juga mendukung tidak adanya pelarangan turis Tiongkok ke Indonesia. Sebab pemerintah sudah mengantisipasi dengan baik. "Dalam waktu dekat Kemenkes akan membagikan poster mengenai penanganan dan apa yang harus dilakukan penanganannya," kata Terawan.
Dia pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Menurutnya salah satu menangkal terjangkitnya virus ini adalah dengan menjaga imunitas tubuh. “Saya ingin mengimbau ke masyarakat untuk menjaga hidup sehat," bebernya.
Selain itu dia juga menyatakan bahwa tidak ada pelarangan warga negara Tiongkok untuk berkunjung ke Tanah Air sudah tepat. Skrining yang berlapis mulai dari Tiongkok hingga di Indonesia sudah membantu. "Untuk tujuh orang Tiongkok di Manado itu diperiksa karena Tiongkok belum mendekarasikan kesehatan mereka. Setelah diperiksa, hasilnya sehat," tuturnya.
Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan karantina terhadap 15 wilayah di provinsi Hubei. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat ada 243 orang warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah tersebut. Mereka tersebar di Wuhan, Xianjng, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. Meski demikian, Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah memastikan seluruh dalam kondisi sehat, tidak ada yang terjangkit virus korona hingga sore kemarin.
Faiza menuturkan, pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Beijing sedang mengupayakan bantuan logistik bagi WNI yang berada di daerah karantina. Pihaknya masih melakukan koordinasi terkait teknis penyaluran bantuan.
”Pada 26 Januari kami telah melakukan video conference dengan Kemenkes, KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong dan KDEI Taipei membahas langkah-langkah koordinasi dengan Otoritas RRT mengenai opsi evakuasi WNI,” papar pria yang akrab disapa Faiza itu.
Faiza tidak menampik kondisi kelangkaan logistik di daerah karantina tersebut. Sebab, seluruh penduduk di 15 wilayah itu tidak boleh keluar daerah. Begitu pula sebaliknya, masyarakat dari luar dilarang mengunjungi daerah karantina kecuali ada kepentingan khusus. Praktis, ada keterbatasan suplai.
