MANAGED BY:
SABTU
04 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 28 Januari 2020 10:39
Aset Tanah Seluas 1,9 Juta Meter Persegi Terpidana BLBI Dicurigai Dikorupsi dan Dijual
Haris Azhar

PROKAL.CO, "Kami mencium ada potensi aset-aset tersebut dikorupsi oleh para jaksa dan dijual," terang Haris

 

JAKARTA-- Kantor hukum dan HAM Lokataru menyampaikan permintaan informasi publik ke Kejaksaan Agung terkait aset salah satu terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Lee Darmawan Kartarahardja Harianto alias Lee Chin Kiat. Mereka mencurigai ada aset yang sudah disita Kejagung pada saat itu belum dikembalikan ke negara sampai sekarang.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mendatangi Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung dengan membawa sejumlah dokumen yang menyatakan kejanggalan status aset tersebut. Haris menyebutkan bahwa jumlah total aset tanah yang disita pada 1994 mencapai 11,9 juta meter persegi di 25 lokasi. Namun, Lokataru mencatat belum 100 persen hasil sitaan itu dikembalikan kepada negara lewat Bank Indonesia.

Baru sekitar 10 juta meter persegi tanah yang sudah dikembalikan atau 83 persen dari total aset sitaan. Sisanya, sekitar 1,9 juta meter persegi belum dirampas dan diserahkan ke negara sebagaimana  berita acara pelaksanaan putusan pengadilan 30 Maret 1993. "Kami mencium ada potensi aset-aset tersebut dikorupsi oleh para jaksa dan dijual," terang Haris di kantor Kejagung (27/1).  

Selain itu, dia menambahkan ada 899 ribu meter persegi tanah yang juga ikut disita meski tidak ada dalam putusan pengadilan. Tanah itu oleh Lokataru ditelusuri selama setahun terakhir dan ditemukan telah digunakan oleh pihak lain dalam bentuk properti.  

Tidak ada kejelasan apakah tanah tersebut memang sudah dialihkan haknya ke orang lain secara sah atau diperjualbelikan oknum jaksa. Melihat properti yang menduduki tanah tersebut juga bukan properti kecil, Lokataru pun menyimpulkan sementara bahwa ada pelanggaran secara sistemik masalah aset ini. 

Ketika menyampaikan hasil laporan dan permintaan informasi publik itu, Haris mengaku kecewa karena tidak langsung mendapat kejelasan dari PPA. Dengan alasan kasus tersebut sudah kasus lama sementara staf PPA beberapa adalah orang baru dan mereka tidak mengetahui letak dokumen penyitaan aset tanah tersebut. "Mereka nggak pegang berkas itu aneh, lha dulu dasar nyita apa?" lanjut Haris. 

Lokataru memberikan jeda seminggu untuk kemudian kembali mengupdate hasil temuan mereka ke Kejagung. Haris berharap Kejagung bisa memberikan informasi yang lebih jelas mengenai status pengembalian aset ke negara tersebut. "Kalau nggak jawab maka akan kita ekspos kasus baru dan data lain yang lebih detail," paparnya.  

Kejagung sendiri berjanji akan menyiapkan dokumen yang dimaksud tersebut secepatnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyatakan sudah berkomunikasi dengan PPA. "Karena ini masih baru datang, kami harus mengecek dokumennya dulu, memastikan putusan pengadilannya yang mana," jelas Hari. 

Kejagung perlu melakukan kroscek apakah benar luasan tanah sitaan yang dilaporkan Lokataru tersebut sama atau ada perubahan luasan yang sudah masuk kembali ke negara melalui Bank Indonesia. Lokataru memberikan waktu sepekan untuk kembali ke Kejagung, namun Hari tidak bisa memastikan. Kemungkinan bisa lebih cepat dari seminggu, dokumen tersebut sudah bisa disiapkan. (deb)


BACA JUGA

Sabtu, 04 April 2020 11:39

Janji..!! Akhir Tahun Semua Desa Berlistrik

JAKARTA– Penuntasan elektrifikasi desa di Indonesia tinggal setengah persen lagi.…

Sabtu, 04 April 2020 11:38

Peringkat Turun, Pemerintah Mau Sederhanakan Kurikulum

JAKARTA – Tolok ukur pengganti Ujian nasional segera dirumuskan teknisnya…

Sabtu, 04 April 2020 11:35

Pulau Galang Sudah Oke, Siap Jemput Ribuan Pekerja Migran

JAKARTA– Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I sudah mempersiapkan kedatangan…

Sabtu, 04 April 2020 11:33

Setelah Dikritik, Pimpinan KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Distop

JAKARTA- Setelah mendapat kritik, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya…

Sabtu, 04 April 2020 11:30
Wapres Minta Fatwa Haram Mudik ke MUI

Gelombang Pemudik Terbukti Membawa Virus Korona

JAKARTA– Di tengah kurva wabah Covid-19 yang terus menanjak, pemerintah…

Sabtu, 04 April 2020 10:10

Tambah Anggaran Kesehatan Rp 75 Triliun

PEMERINTAH terus mencari upaya memitigasi dampak Covid-19. Salah satunya dengan…

Sabtu, 04 April 2020 10:01

Bantu Perangi Covid-19, SMSI Siapkan Pusdiklat untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan

JAKARTA- Dalam rangka memerangi covid 19, Serikat Media Siber Indonesia…

Jumat, 03 April 2020 13:33

Tony dan McGregor Sebut Khabib Pengecut

Akhirnya duel UFC 249 Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguseon batal…

Jumat, 03 April 2020 13:18

Napi Koruptor Mau Dibebaskan dengan Alasan Corona, IPW Kecam Keras

Neta S Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch, mengecam…

Jumat, 03 April 2020 13:04

Melawan Corona, Sudah 13 Dokter yang Gugur

JAKARTA- Jumlah Dokter yang menjadi korban tertular virus Korona atau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers