MANAGED BY:
SABTU
22 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Senin, 27 Januari 2020 15:34
Belum Mengerucut pada Gambaran Kriteria Calon Walikota Samarinda

Diskusi Publik PWI, Membedah Visi Misi Calon Pemimpin Samarinda

PROKAL.CO, Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si  **)

P e n g a n t a r

Pada tanggal 26 Januari 2020 PWI Kalimantan Timur mengadakan diskusi publik bertemakan membedah visi-misi calon pemimpin Samarinda. Saya berkesempatan hadir untuk mendengarkan visi-misi yang ditawarkan, yang dalam tulisan saya ini disebutkan sebagai konsep, berisikan pokok-pokok pemikiran tentang “mau kemana Samarinda dibawa” oleh para calon Walikota/Wakil Walikota.  

Ini adalah tulisan saya yang ke-3 dan terakhir, terkait dengan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Samarinda yang akan dilaksanakan pada Pilkada serentak di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2020 ini. Diawali dengan tulisan yang bertemakan upaya mencari sosok Walikota yang mampu menangani banjir. Baca : https://dirusanandani.com/banjir-dan-walikota-selalu-terulang-1-3/

Kemudian, pada tulisan kedua mencari sosok Walikota yang mampu memanfaatkan peluang IKN, Baca : https://dirusanandani.com/samarinda-dibawah-bayangan-ikn-masalah-atau-peluang-bagi-para-calon-walikota-wakil-walikota-2-3/

Tulisan terakhir ini adalah akumulasi dari ke-2 tulisan sebelumnya yang mengerucut pada kriteria pragmatis yang ideal dalam menentukan pilihan terhadap para calon Walikota/Wakil Walikota Samarinda mendatang.

Tuisan ini tidak bertujuan untuk menggiring opini masyarakat, namun sebaliknya ini merupakan bagian dari literasi dalam mewujudkan Pilkada yang cerdas, karena kita tidak memilih orang-nya dengan berbagai predikatl yang melekat padanya, tapi kita memilih”konsep” yang ditawarkan untuk menjadikan Samarinda menjadi lebih baik.

Samarinda yang tidak banjir lagi … Samarinda yang berperan sebagai penyangga IKN … Samarinda as the real of capital city of East Kalimantan. Ini mimpi kita bersama, dan ada 1 (satu) orang yang dapat berperan untuk itu, yaitu se-orang Walikota yang cerdas.

Untuk wujudkan hal tersebut diawali dengan kesepkatan terhadap kriteria dalam menentukan pilihan. Faktanya adalah tidak ada kriteria baku yang dapat jadi rujukan, sehingga piilihan kriteria ini merupakan standar normatif saja,

 

A. Pemikiran Mendasar : Samarinda Memiliki Peran Strategis

Mungkin sudah menjadi keberuntungan Kota Samarinda yang dulunya bernama Samarendah, kemudian berevolusi menjadi Samarenda dalam dialek bahasa Kutai, hingga akhirnya menjadi Samarinda. Keberuntungan pertama adalah berperan strategis sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Sudah pasti beruntung dengan berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi yang manfaatnya memberikan nilai tambah bagi keberadaan Kota Samarinda secara langsung, seperti keberadaan Islamic Center, bandara APT. Pranoto dan Jembatan Mahakam IV dan masih banyak lagi.

Kebentungan kedua, berperan strategis sebagai kota transit bagi kota lainnya di Kalimantan Timur, terutama untuk Kota Tenggarong, Bontang, Sengatta, Barong Tongkok dan Ujoh Bilang. Karenanya, kegiatan perdagangan dan jasa lainnya berkembang pesat di Samarinda. Keberadaan bandara APT. Pranoto menjadi bukti bahwa permintaan penerbangan secara langsung dari dan ke Samarinda potensinya ada, dimana saat ini sudah mencapai 17 kali penerbangan perhari dan cenderung akan meningkat. Ini bukti bahwa Samarinda sudah memerankan diri sebagai pintu gerbang jalur udara, yang dulunya hanya diperankan Balikpapan.

Keberuntungan ketiga adalah berperan strategis sebagai penyangga IKN, dimana dalam tulisan ke-2 saya sudah dengan gamblang mengutarakan bahwa keberadaan IKN dapat menciptakan peluang bagi Samarinda, terutama adanya potensi permintaan terutama terhadap barang dan jasa lokal, wisata untuk mengisi waktu luang (leisure time) serta kebutuhan kuliner dan souvenier berupa kerajinan khas daerah.

Permintaan tersebut berasal dari 1, 4 juta ASN belum termasuk anggota keluarganya, dan ini belum termasuk pula amggota  TNI dan Polri beserta keluarganya, yang akan eksodus ke IKN, serta belum termasuk para pihak yang memiliki urusan/kepentingan di IKN, walaupun kunjungannya bersifat temporer. Selain itu, keberadaan IKN akan mendorong tumbuhnya proyek-proyek infrastruktur di beberapa kota penyangga IKN, khususnya di Samarinda, Balikpapan dan Penajam. Pembangunan jalan tol Samarinda – Bontang dan perluasan landasan pacu maupun terminal bandara APT. Pranoto merupakan contoh nyata.

Ketiga peran strategis tersebut harus dipahami betul oleh para calon Walikota/ Wakil Walikota, karena seperti telah disebutkan diatas bahwa ini adalah faktor keberuntungan yang merupakan berkah dan harus dimanfaatkan secara optimal, dengan menawarkan konsep membangun Samarinda kedepan, yang bersifat implementatif dan terukur.

 

B. Konsep yang Ditawarkan : Konsep yang Bagaimana ?

Konsep yang ditawarkan tidak perlu muluk, namun realistis dan dapat diimplementasikan dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki, serta terukur hasil akhirnya. Pemahaman terukur ini tidak diinteprestasikan sepihak oleh Walikota/Wakil Walikota semata, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah dapat dinteprestasikan oleh masyarakat luas dengan mudah.

Sebagai contoh pada tahun 1990-an, saat bapak dr. Yusuf SK menjadi Walikota Tarakan, beliau menawarkan konsep sederhana dan jelas, yaitu menjadikan Tarakan sebagai “the little of Singapore”. Masyarakat memahami Negara “Kota” Singapore adalah kota maju yang berada di pulau kecil, yang luasnya kurang lebih sama dengan Pulau Tarakan. Tidak mungkin Tarakan dapat dijadikan seperti Singapre hanya dalam kurun waktu 5 tahun, akan tetapi bapak Yusuf SK mampu mengadopsi sebagian kecil keunggulan Singapore dalam menata kota, yaitu kebersihan dan fasilitas perkotaan. Konsep ini berhasil diimplementasikan dalam 5 tahun pertama menjalankan roda pemerintahan-nya.

Ibu Risma selaku Walikota Surabaya 2 periode berturut-turut mengusung konsep “Green Urban Development”. Apa yang telah dilakukan ibu Risma menjadikan Kota Surabaya semakin indah dengan taman kota dan ruang terbuka hujau yang tertata rapi. Fasilitas sosial dan fasilitas umum terawat dengan baik, termasuk infrastruktur perkotaan.

Bagaimana dengan Kota Samarinda ? ; kita tidak perlu membicarakan konsep apa yang telah dilaksanakan Walikota petahana saat ini atau yang sebelumnya, kita hanya perlu mempertanyakan kepada para calon Walikota/Wakil Walikota yang akan maju pada Pilkada serentak tahun 2020 ini. Pertanyaan mendasarnya adalah mau kemana Kota Samarinda dibawa. Masyarakat selaku pemilih harus mengetahui hal prinsip ini,

Mau kemana Samarinda dibawa ? ; Idealnya harus lebih baik dari sekarang ini. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa kita adalah memiliih pasangan Walikota/Wakil Walikota, baik selaku individu dengan segala attitude-nya maupun konsep yang ditawarkan untuk menjadikan Samarinda lebih baik. Konsep yang ditawarkan bukan sekedar retorika kata-kata yang dibumbui dengan logika/teori ilmiah semata. Namun, konsep yang sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah konsep yang mampu mengindentifikasi masalah faktual yang dihadapi, dan memberikan alternatif solusi yang realistis dan terukur, baik terukur dari aspek pencapaian hasilnya, terukur dari aspek waktu penyelesaiaannya, serta terukur dari aspek pemanfaatan potensi sumber dayanya.

Konsep yang ditawarkan adalah gambaran kemampuan intelektual (kecerdasan) dari calon Walikota/Wakil Walikota bersangkutan, asalkan saja tidak dibuatkan oleh Timses atau konsep upahan. Konsep dimaksud harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah bersifat implementatif, yaitu fokus pada penyelesiaan masalah.

Mengadopsi RPJMD Provinsi Untuk Menjadikan Konsep yang Implementatif

Saya pribadi, seandainya saya maju sebagai calon Walikota maka langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menghadap bapak Isran Noor dan Hadi Mulyadi selaku Gubernur – Wakil Gubernur, hanya sekedar mohon izin untuk mengadopsi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023, karena periode waktu Walikota yang akan datang berlangsung tahun 2020 – 2024, sehingga masih ada relevansi untuk mengadopsi RPJMD tersebut.

Program yang diadopsi hanya berkaitan dengan pembangunan yang secara fisik dibangun di Samarinda. Saya mengetahui bahwa salah satu program strategis bapak Isran Noor – Hadi Mulyadi adalah mengatasi banjir. Sementara kita ketahui bahwa untuk penanganan banjir membutuhkan biaya besar, tidak mampu hanya ditopang oleh APBD Kota Samarinda. Kemampuan lobi bapak Isran Noor tidak perlu diragukan lagi untuk mendorong masuknya dana APBN.

Mengadopsi RPJMD bukan berarti menempel program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ini hanya sekedar sinkronisasi program, sehingga dana APBD Samarinda yang terbatas dapat diarahkan pada program relevan lainnya dalam mengatasi banjir. Inilah yang dimaksudkan kecerdasan dalam mempersiapkan konsep. Masih banyak program RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat diadopsi, yang dapat memberikan nilai tambah dalam menawarkan konsep yang implementatif tanpa harus meniru, dan kembali saya ingatkan bahwa mengadopsi bukan berarti meniru, ini hanya semata-mata sebagai strategi yang realistis.

 

C. Figur Ideal Walikota : Kriteria Menentukan Pilihan

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa kita tidak memilih individu (“orang”) untuk menjadi Walikota/Wakil Walikota, tapi kita memilih orang yang menawarkan konsep “mau kemana Samarinda ini dibawa”. Pertanyaannya, bagaimana kita harus memilih Walikota/Wakil Walikota. Ini berarti, ada kesepakatan kriteria yang menjadi rujukan yang bersifat pragmatis, karena tidak ada rujukan baku untuk itu.

Kriteria Ke-1 : memiliki pemahaman birokrasi

Kriteria pragmatis pertama ini merupakan hal yang paling prinsip, mengingat sebagai Walikota/Wakil Walikota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan akan selalu berurusan dengan urusan birokrasi. Pemahaman birokrasi akan mengarahkan implementasi kebijakan sudah memperhitungkan aturan/ketentuan berlaku, tidak hanya sekedar melakukan diskreasi tanpa dasar hukum yang kuat. Pemahaman birokrasi akan mengarahkan implementasi kebijakan yang berorientasi tidak hanya pada hasil saja (by result), tapi memperhatikan pula prosesnya (by process). Pemahaman birokrasi mengarahkan implementasi kebijakan yang tidak selalu menggeser setiap permasalahan yang terjadi pada bawahan untuk bertanggungjawab, karena pemahaman tadi sudah membentuk persepsi akan arti pentingnya dampak resiko dari setiap kebijakan yang diambil/ditetapkan, apalagi kebijakan yang bersifat lisan.

Memahami birokrasi, tidak diartikan memiliki latar belakang sebagai mantan birokrasi (ASN) ataupun mata legeslatif, namun seorang mantan birokrasi (eksekutif) atau legeslatif akan lebih baik lagi pemahamannya, karena sudah pernah menjadi pelaku dalam sistem birokrasi pemerintahan. Kenapa pemahaman birokrasi menjadi kriteria utama; Jawabannya sederhana saja, yaitu fakta yang harus dihadapi pimpinan daerah dalam mengimplementasikan janji-janji politik adalah memanfaatkan jenjang dan tahapan proses birokrasi, yaitu sejak tahapan perencanaan hingga pelaporan, termasuk didalamnya upaya melaukan pengawasan, serta tidak kalah pentingnya adalah proses interaksi birokrasi antara unsur legeslatif dan eksekutif.

Dalam banyak kasus hukum yang melibatkan para Kepala Daerah sebagian besar berhubungan dengan penyimpangan birokrasi, karena norma hukum yang berlaku dalam sistem birokrasi, restriksi-nya tidak hanya terkait tata usaha negara, akan tetapi menyentuh pula hukum pidana dan perdata. Perlu diingat bahwa penyimpangan yang terjadi dapat berawal dari suatu  “kebijakan”, dan ini harus disadari sepenuhnya, sehingga pemahaman birokrasi yang baik harus sudah mengeliminasi unsur resiko sejak dini dari kebijakan yang diambil.

Kriteria ke-2 : memiliki konsep  

Sebelumnya sudah disinggung masalah ini, akan tetapi tidak ada salahnya untuk mengulang kembali. Para calon Walikota/Wakil Walikota harus berani menawarkan konsep implementatif, realistis dan terukur dalam menyelesaikan masalah Kota Samarinda. Konsep tersebut harus diutarakan secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, dan harus berani menerima kritik.

Konsep yang implementatif tidak selesai saat ditetapkan menjadi pasangan Walikota/Wakil Walikota terpilih, tapi harus diterjemahkan dalam RPJMD dan disosialisasikan secara berjenjang pada Perangkat Daerah yang ada, serta dipantau pencapaian hasilnya; Dan tidak takut untuk merevisi program RPJMD yang otomatis merevisi konsep yang ditawarkan sebelumnya kepada masyarakat. Namun dalam  merevisi program tersebut tidak merubah drastis janji-janji politik yang dituangkan pada konsep awal yang ditawarkan dalam Pilkada, karena nantinya akan ditagih saat akan mengakhiri jabatan.

Jangan jadikan konsep yang ditawarkan hanya sekedar formiilitas untuk memenuhi janji-janji politik saja. Masyarakat kita saat ini sudah cerdas memilih, mereka memiliki saluran media sosial yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan informasi banyak hal terkait perilaku, tindakan, kebijakan dan capaian hasil kerja dari Walikota/Wakil Walikota dalam menjalankan roda pemerintahan. Informasi tersebut bisa menjadi viral, dan harus diingat bahwa rekam jejak digital tidak mudah dihapuskan, dapat kembali ditampilkan dalam momen tertentu yang biasanya menjadi umpan balik (feed back) yang dapat merugikan (“menurunkan kredibilitas”) Walikota/Wakil Walikota.

Kriteria ke-3 : memiliki kemampuan lobi skala nasional

Tidak semua orang memiliki kemampuan lobi, dimana lobi ini sendiri bukan ditentukan oleh bakat semata. Lobi dapat terbentuk dikarenakan memiliki jaringan kerja institusional ditingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam kapasitas sebagai Walikota/Wakil Walikota dapat saja melakukan lobi untuk mendorong masuknya progran pembangunan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi ataupun APBN.

Namun demikian, lobi yang terbentuk berdasarkan jejaring kerja yang lama terbentuk berdasarkan hubungan kerja (“jabatan”) akan lebih besar peluang keberhasilannya, karena bukan sekedar masalah “trush” saja, namun didukung pula oleh penguasaan terhadap prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Mereka yang memiliki pemahaman birokrasi sangat mengerti mengartikan trush ini, yaitu memahami strategi  mensinkronkan program pembangunan yang memberikan peluang adanya dukungan pendanaan terutama DAK APBN, mengingat untuk mendapatkan dana DAK sepenuhnya ditentukan pemenuhan terhadap skala prioritas yang ditetapkan.

Oleh karenanya, baik untuk mendapatkan dukungan pendanaan APBD Provinsi ataupun APBN, seorang yang memiliki pemahaman birokrasi terutama mantan birokrasi sangat memahami dalam mengusung program prioritas, yang rutin dikonsultasikan melalui jaringan kerja yang ada. Jangan dipersepsikan lobi sebagai upaya yang berkonotasi negatif.

Lobi ditentukan pula oleh kapasitas yang melakukan, seorang Kepala Daerah seperti Walikota yang melakukan lobi tingkat responsifnya akan berbeda, namun tindaklanjutnya tetap akan dilakukan secara berjenjang, mengingat adanya proses birokrasi yang harus dipenuhi. Bagi seorang Walikota yang sebelumnya sudah memiliki jaringan kerja, maka kapasitas lobinya pasti dilakukan menggunakan 2 (dua) jalur. Jalur bawah akan memanfaatkan proses botton up, sedangkan proses top down dilakukan Walikota bersangkutan. Sederhana saja, tapi banyak yang tidak berhasil akibat belum ada chemistry dan trush.

Mengusung program prioritas harus dapat memanfaatkan momentum, seperti ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai IKN, sehingga untuk memastikan Samarinda dapat berperan sebagai kota penyangga, maka dibutuhkan kemampuan menawarkan program-program pembangunan yang dapat didukung pendanaan APBN maupun APBD Provinsi, dan ini sudah seharusnya tertuang sejak awal dalam konsep yang ditawarkan, selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD apabila terpilih sebagai Walikota/Wakil Walikota. Berarti, untuk mendukung kekuatan lobi sudah sejak dini dipersiapkan dokumen perencanaannya.

Memiliki jaringan kerja non formal

Sebelumnya sudah disinggung bahwa kemampuan lobi salah satunya didukung oleh kemampuan membentuk jaringan kerja formal dengan memanfaatkan jaringan institusional. Sementara jaringan kerja non formal merupakan jaringan kerja yang berhubungan dengan kedekatan pribadi pada individu-individu yang memiliki peran di pemerintahan (eksekutif) atau legeslatif di tingkat Pusat maupun Provinsi, serta terhadap individu-individu yang merupakan tokoh-tokoh penting tingkat daerah maupun nasional. Jaringan kerja non formal ini terbentuk karena ikatan pertemanan (keakraban), sebagai konsekwensi dari hubungan kerja (profesi) yang intens dilakukan sebelumnya. Hal ini biasa dilakukan oleh para ASN (birokrasi) dan legeslator dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang membutuhkan upaya koordinasi rutin untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Sekilas jaringan kerja non formal ini tidak memiliki peran signifikan, akan tetapi banyak hal keberhasilan lobi, karena ikatan emosional pertemanan. Oleh karenanya, para calon Walikota/Wakil Walikota memiliki jaingan kerja non formal ini, agar konsep yang ditawarkan dapat terealisasi.

 

D. Peran Media

Literasi yang sasarannya adalah masyarakat selaku pemilih para calon Walikota/Wakil Walikota Samarinda 2020 – 2024, perlu digugah atensinya untuk memilih calon Walikota/Wakil Walikota yang menawarkan konsep yang mampu menyelesaikan masalah Kota Samarinda, sehingga peran media, baik media cetak, siber maupun media penyiaran radio dan Tv sangat diperlukan, yaitu secara terus-menerus  mengingatkan masyarakat bahwa pilihan yang tepat akan memiliki peran berarti, yaitu menjadikan Kota Samarinda menjadi lebih baik (**).

 

*)   Tulisan ini merupakan upaya literasi kepada masyarakat umum dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis.

**)   Dalam kapasitas individu pemerhati.


BACA JUGA

Jumat, 21 Februari 2020 14:17

Tak Ada Rumus tentang Mati

//HIKMAH JUMAT//   Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri…

Sabtu, 08 Februari 2020 12:43

Tata Ulang Kawasan Gunung Manggah

Kecelakaan lalulintas di jalur menanjak Jalan Otto Iskandardinata, atau yang…

Jumat, 07 Februari 2020 13:49

Buruknya Kecanduan Gim Online

Dr Rosdiana MKes Bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP)…

Kamis, 06 Februari 2020 11:28

Seluruh Kabupaten PPU Sebaiknya Jadi Lokasi IKN

Oleh : AJI SOFYAN EFFENDI Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan…

Rabu, 05 Februari 2020 11:07

Gunakan Mendeley, Upgrade Riset Dosen dan Mahasiswa

ARBAIN Dosen FKIP Universitas Widya Gama Mahakam     ERA…

Rabu, 05 Februari 2020 10:44

Aturan Kesehatan Internasional untuk Cegah Virus Corona

Ferry Fadzlul Rahman MH Kes med Dosen Kesehatan Masyarakat Universitas…

Kamis, 30 Januari 2020 10:35

Menggagas Event Berkelas di Kalimantan Timur

  Erny Silalahi                                                                                   …

Senin, 27 Januari 2020 15:34

Belum Mengerucut pada Gambaran Kriteria Calon Walikota Samarinda

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si  **) P…

Senin, 20 Januari 2020 10:16

Politisasi Banjir, “Ter-la-lu!”

Oleh Amir Machmud NS   TER-LA-LU...! Aksen gerutuan populer dalam…

Kamis, 09 Januari 2020 10:09

63 Tahun Kaltim, Menyongsong Ibukota Negara

Oleh : Devia Sherly, Founder East Kalimantan Dream EKD (East…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers