MANAGED BY:
SABTU
22 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Senin, 27 Januari 2020 14:08
Bisnis Pasar Gelap yang Menggiurkan di Batam, Akali Pajak, Harga Jadi Lebih Murah
Lucky Plaza, Nagoya salah satu lokasi pusat penjualan handphone di Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

PROKAL.CO, Salah satu lapak di platform penjualan online itu langsung menarik perhatian. Sebab, si pelapak menawarkan beberapa jenis ponsel dengan harga miring. Misalnya, iPhone 11 128 GB original new hanya dibanderol Rp 11.999.999. Padahal, harga resmi di iBox masih berkisar Rp 14.199.000. Artinya, ada selisih Rp 2.199.001.

Namun, barang murah yang diklaim bergaransi resmi Apple itu tidak bisa langsung dikirim. Si penjual yang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), tersebut hanya membuka transaksi dengan mekanisme pre-order (PO) alias pesan dulu. Setelah tujuh hari, pesanan baru dikirim ke alamat pembeli. Baik itu pembeli dari Batam maupun luar Batam.

Penasaran dengan harga iPhone yang murah meriah itu, Jawa Pos menghubungi si penjual. Dalam percakapan via aplikasi, si pelapak menjawab barang yang dijual masih tersedia. Dia memastikan bahwa barang itu orisinal meski selisih harga yang ditawarkan cukup jauh dari harga resmi iBox. ”Iya, asli dong,” katanya.

Si pelapak juga memastikan, ponsel yang dijual bergaransi dan memiliki nomor seri atau international mobile equipment identify (IMEI) resmi dari pemerintah. IMEI merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk mengetahui identitas HP, mengecek garansi, dan melacak ponsel yang hilang.

Jawa Pos kemudian memutuskan pergi ke Batam untuk memastikan apakah benar masih banyak ponsel berharga miring yang diperdagangkan di kota tersebut. Jawa Pos mencurigai ponsel murah itu diperoleh penjual dari pasar gelap (black market) yang sejatinya dilarang keras oleh pemerintah.

Setiba di Batam, Jawa Pos langsung mendatangi mal yang dikenal banyak orang sebagai surganya ponsel-ponsel ori dengan harga murah. Pusat jual beli handphone itu berada di daerah Nagoya, sekitar 17 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Internasional Hang Nadim. Suasana kompleks perbelanjaan itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di kota-kota besar. Hanya, luas bangunannya tidak sebesar ITC Roxy Mas di Jakarta Barat yang merupakan salah satu pusat jual beli ponsel terbesar di Jakarta. Atau World Trade Center (WTC) Surabaya yang menjadi surga bagi warga Surabaya dan sekitarnya untuk mencari ponsel.

Puluhan toko berjejer di mal itu dengan barang dagangan yang seragam alias mirip. Mulai ponsel berbagai merek hingga aksesori HP seperti casing, charger, dan kabel USB. Harga aksesori yang ditawarkan cukup bersaing. Tidak jauh berbeda dengan harga di Jakarta. Bergantung tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

Nah, untuk ponsel ori, harganya boleh dibilang jauh lebih murah dari pasaran. Misalnya iPhone 11 128 GB yang ditawarkan salah satu penjual di lantai dasar. Semula pelapak itu –sebut saja namanya Ucok– menawarkan iPhone keluaran terbaru tersebut dengan harga Rp 12.300.000. Lalu, setelah ditawar, harganya turun menjadi Rp 12.100.000.

Sembari tawar-menawar, Jawa Pos memastikan beberapa spesifikasi iPhone itu apakah sama dengan yang dijual di iBox. Misalnya versi perangkat lunak, garansi, dan yang terpenting: nomor seri. ”Ini (iPhone) garansi internasional,” ucap si penjual.

Lazimnya menjual ponsel baru, penjual tidak mau membuka kardus sebelum ada kesepakatan harga. Dia mengatakan, harga ponsel murah itu memang lazim di Batam seiring dengan status kota tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ). Pembeli tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) ketika membeli barang itu di Batam. ”Kalau beli di Jakarta pasti kena pajak,” ujar pria bertubuh kurus tersebut.

Jawa Pos juga mendatangi toko lain. Sama seperti di toko pertama, mayoritas toko tidak memajang iPhone 11 seperti ponsel-ponsel merek lain. Mereka baru mengeluarkan ponsel pabrikan Amerika itu ketika ada pembeli yang bertanya. ”Karena ini produk BM (black market, Red),” ujar seorang penjual setelah mengambil iPhone 11, entah dari mana.

Dengan status Batam sebagai FTZ, barang impor bebas bea masuk, pajak impor, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Artinya, harga barang yang masuk ke kota itu pasti jauh lebih murah daripada di daerah-daerah lain. Namun, bila barang tersebut keluar dari Batam, biaya pajak impor tetap dikenakan. Sesuai aturan, ponsel impor mestinya dikenai PPN 10 persen dan PPh 2,5 persen.

Yang menarik, para penjual yang ditemui Jawa Pos rata-rata sudah terbiasa mengakali aturan itu demi meraup keuntungan maksimal. Modusnya, penjual dan pembeli lebih dulu sepakat menulis harga di bawah pasaran. Kemudian, ponsel murah yang mayoritas diperoleh dari Singapura tersebut dikirim ke pembeli di luar Batam melalui jasa pengiriman dengan tetap membayar PPN dan PPh sebagaimana lazimnya pembelian barang impor. Namun, karena harga sudah dikurangi, otomatis nilai pajak menjadi lebih kecil.

Hal itu dibenarkan seorang pedagang di mal tersebut. Dia mengaku harus menurunkan harga ponsel di invoice agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah juga ringan. Pengiriman ponsel, terutama keluaran terbaru, umumnya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Berkisar 5–7 hari. ”Di Batam ini kan barang masuk bebas, tapi kalau keluar nggak bisa bebas,” jelasnya.

Ongkos kirim yang ditawarkan penjual cukup variatif. Untuk iPhone seri X, biaya kirim tujuan Jakarta dipatok Rp 250 ribu. Sedangkan ongkos kirim iPhone 11 Pro Max Rp 500 ribu. Kemudian iPhone 11 Rp 300 ribu. ”(Ongkos kirim, Red) disesuaikan dengan harganya (yang disepakati antara penjual dan pembeli),” ungkap dia.

Ponsel murah itu tentu menarik konsumen. Salah seorang pembeli yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan, perbedaan harga yang jomplang tersebut sangat menggiurkan dari sisi bisnis. Apalagi, penjual menjamin barang yang diperdagangkan benar-benar orisinal. ”Kalau harga di bawah pasaran, siapa yang nggak mau beli?” ucapnya kepada Jawa Pos.

Pembeli asal Jakarta itu mengaku baru kali pertama melakukan transaksi di mal tersebut. Setelah tahu banyak ponsel murah di pusat perbelanjaan itu, dia berkeinginan membuka toko jual beli handphone di Jakarta dan Makassar. ”Ya, coba-coba (jualan ponsel dari Batam, Red), siapa tahu untungnya banyak,” ucap dia, lantas tertawa.

Bukan hanya ponsel yang jadi objek perdagangan gelap itu. Sepatu impor juga demikian. Seorang pedagang mengatakan, pengiriman sepatu impor dari Batam ke luar daerah di Indonesia sejatinya harus mematuhi aturan impor barang kiriman. Dalam aturan itu, nilai barang di atas USD 75 (Rp 1,05 juta) akan dikenai bea masuk 7,5 persen.

Nah, rata-rata pelaku menurunkan harga sepatu di invoice agar beban pajak yang ditanggung juga ringan. Misalnya, sepatu impor seharga Rp 3,8 juta dibikin dengan harga Rp 1,9 juta. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk negara hanya Rp 142,5 ribu dari seharusnya Rp 285 ribu. ”Yang penting kan bayar pajak dan keluar SPPB (surat persetujuan pengeluaran barang, Red)-nya,” dalihnya.

Praktik mengakali pajak itu berlangsung sejak lama. Bahkan bukan hanya untuk ponsel dan sepatu. Para pelaku juga melayani perdagangan tas-tas impor dengan cara serupa. Dan kebanyakan pelanggan atau klien mereka berdomisili di Jakarta serta kota-kota besar lain di Indonesia. Pun, bukan hanya partai kecil, tidak jarang juga pemodal besar yang melakukan praktik itu.

Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menyatakan, praktik perdagangan handphone yang tidak sesuai aturan pemerintah masuk kategori penyelewengan. Praktik semacam itu harus ditelusuri karena menyalahi aturan. ”Kalau (beli ponsel, Red) dari Batam, mesti bayar pajak, itu standar sekali,” ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos.

APSI mengaku pernah menghitung, indikasi penyelewengan tersebut merugikan negara Rp 2–3 triliun per tahun. Hitungan itu merujuk potensi pajak yang hilang gara-gara ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. ”Intinya, (semua perdagangan ponsel, Red) yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah berarti ilegal,” tegasnya.

Meski tahu menyalahi aturan, para pedagang di Batam seolah menikmati praktik itu demi keberlangsungan bisnis mereka. Meski demikian, negara harus mengambil tindakan tegas terhadap praktik mengakali pajak tersebut. Namun, jangan hanya partai kecil yang dipelototi. Pemodal besar dengan omzet triliunan rupiah juga harus diminta membayar pajak sesuai aturan. (tyo/c9/oni)


BACA JUGA

Jumat, 21 Februari 2020 14:58
Debat Publik Terkait Unggahan Dosen Unnes di Facebook yang Menyinggung Presiden

Mahasiswa Teriak, Rektornya Takutttt..!! Rektornya Takutttt!!

SEMARANG- “Pertama, saya tidak menghindar. Kedua, saya tidak berdusta,” tegas…

Jumat, 21 Februari 2020 14:53

Yang Kerja di Laut Hati-Hati..!! Waspada Gelombang 6 Meter

JAKARTA–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi gelombang setinggi…

Jumat, 21 Februari 2020 14:39

Nadiem Klarifikasi Pembayaran SPP di Aplikasi Gojek

JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengklarifikasi…

Jumat, 21 Februari 2020 14:34

70 Persen Pelanggaran ASN Karena Dimobilisasi

JAKARTA - Penggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik…

Jumat, 21 Februari 2020 14:33

Omnibus Law Bisa Kikis Otonomi, Pembahasan Perlu Libatkan Pemda

JAKARTA- Draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah…

Jumat, 21 Februari 2020 14:26

Demokrat-PKS Heran Usulan Pansus Jiwasraya Mandeg

JAKARTA– Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero)…

Jumat, 21 Februari 2020 11:13

BIKIN HEBOH LAGI..!! Muhadjir Gagas Pernikahan Lintas Status Ekonomi, MUI Anggap Mengada-ada

JAKARTA– Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir…

Jumat, 21 Februari 2020 11:08

WNI yang Tersisa di Kapal Pesiar Diamond Princess, Mulai Bahas Opsi Pemulangan

JAKARTA– Pemerintah makin intens membahas pemulangan 74 WNI awak kapal…

Jumat, 21 Februari 2020 11:00

Kontroversial..!! KPK Hentikan 36 Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi

JAKARTA- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri kembali…

Kamis, 20 Februari 2020 13:56

SBY Bertolak ke Pacitan Dalam Rangka Groundbreaking Pembangunan Museum & Galeri Seni SBY-ANI

JAKARTA - Kamis (20/2/2020) Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers