MANAGED BY:
JUMAT
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 27 Januari 2020 13:57
2030 Tak Ada Lagi Tambang, Izin Dimoratorium, Jatam Curiga Ada Transaksi Gelap
Aktivitas tambang batu bara yang diduga ilegal di Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), dipotret dari ketinggian Agustus 2019 lalu.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Pemulihan lahan pascatambang di sekitar lokasi ibu kota negara (IKN) jadi prioritas pemerintah pusat. Konsentrasi pemulihan difokuskan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Luas lahan yang akan direkonstruksi mencapai 1.400 hektare. Agenda itu dikomandoi langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),

Pada tahapan awal pemindahan IKN ke Kaltim, target keseluruhan revitalisasi dan pemulihan pascatambang di Kukar sebanyak 32 izin usaha pertambangan (IUP). Dengan luas lahan sekira 32 ribu hektare. “Maka tantangannya sebagian besar ada di IUP. Serta mendorong bagaimana pemulihan lubang tambang di sekitar IKN,” kata Erik Teguh Primiantoro, direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK kepada Kaltim Post saat ditemui di Balikpapan, pekan lalu.

Lanjut dia, dari data yang dikantongi pusat, lokasi pertambangan di Kecamatan Samboja, Kukar, dalam tahap operasi produksi. Sementara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memasuki tahap restorasi. Erik mencontohkan pemulihan lubang tambang areal konsesi PT Lana Harita Indonesia (LHI) di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

Pada 2019, bekas lubang tambang yang pemulihannya dibebankan oleh pemilik konsesi, akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Dengan lahan seluas 26,64 hektare dan luas eks lubang tambang seluas 1,45 hektare. Sementara luas lahan terganggu adalah 10,29 hektare dan luas semak 13,63 hektare. Kawasan bekas lubang tambang itu dijadikan area inklusif yang bisa diakses bagi yang berkebutuhan khusus.

Turut dibangun gazebo, sarana olahraga, dan tempat budi daya. “Makroman salah satu contoh pemulihan pascatambang di Kaltim,” terang dia. Selain itu, KLHK telah menyusun roadmap atau peta jalan yang memuat rencana kerja secara terperinci terhadap pemulihan pascatambang di calon IKN baru. Tahap pertama, dimulai tahun ini hingga tahun depan. Kegiatannya terdiri atas pembinaan dan pengawasan terhadap 32 IUP. (lihat grafis)

Pusat ingin memastikan pemilik IUP melaksanakan prinsip good mining practice (GMP) atau kegiatan pertambangan yang menaati aturan dan terencana dengan baik. Evaluasi dan revitalisasi juga dilakukan pada sekira 38 ribu hektare lahan tambang. Dengan pemulihan 1.400 hektare lubang bekas tambang. Kegiatan pemulihan tersebut melalui uji coba kerja sama pemerintah dan swasta untuk reklamasi. Kemudian revegetasi dan pemanfaatan ruang pada beberapa lokasi terpilih.

“Kemudian sosialisasi dan edukasi masyarakat. Serta melakukan pengamanan lokasi rawan kecelakaan atau penutupan akses di bekas lubang tambang,” imbuh pria berkacamata itu. Tahap kedua, pada 2021–2024, pembinaan dan pengawasan pada 32 IUP akan terus dilaksanakan. Termasuk revitalisasi dan pemulihan pascatambang. Yang dilanjutkan perluasannya ke seluruh Kaltim.

Termasuk yang menjadi fokus pemulihan adalah penataan dan pengamanan lokasi rawan kecelakaan atau bekas lubang yang belum tertutup. Sementara tahap ketiga (2025–2029), pembinaan dan pengawasan penerapan prinsip good mining practice menjadi perhatian utama. Penerapan penataan pada IUP yang tidak melaksanakan good mining practice.

Adapun tahap keempat pada 2030, dilanjutkan dengan evaluasi kualitas lingkungan pascatambang. Fase penghapusan kegiatan tambang dan pengamanan akan dilakukan. Dengan penyelesaian reklamasi, proses pemulihan bekas air asam tambang dan pemanfaatan lahan eks tambang untuk sarana umum. “Sebelum tahapan itu dilaksanakan, arahan prioritas adalah melakukan moratorium perizinan pertambangan di dalam wilayah IKN,” tandasnya.

Terpisah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) nasional Merah Johansyah mengungkapkan, ada 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah tersebut, lima perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT Singlurus Pratama sebanyak 22 lubang. Kemudian disusul PT Perdana Maju Utama sebanyak 16 lubang, CV Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT Palawan Investama (9 lubang) dan CV Amindo Pratama (8 lubang). (Lihat grafis)

Data tersebut dikumpulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Jatam, Jatam Kaltim, Walhi, Walhi Kaltim, Trend Asia, Pokja 30, Pokja Pesisir, dan Forest Watch Indonesia yang dituangkan dalam laporan “Ibu Kota Baru Buat Siapa?”. ”Jadi IKN bukan ruang kosong. Di atasnya ada lubang tambang. Itu adalah warisan dari operasi pertambangan yang meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja,” ungkap Merah.

Lanjut dia, sejak awal pemindahan IKN ke Kaltim berpihak pada pemilik konsesi. Perusahaan tersebut akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah. Termasuk pemutihan lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi. Di mana, beda tipe pemilik atau pengguna lahan, beda pula nasibnya. Sebab, menurut dia, sejauh ini, tampaknya korporasi punya lebih banyak kesempatan bernegosiasi dengan pemerintah ketimbang warga.

Terutama warga desa, lokasi dan apa yang akan terjadi pada desa mereka terkait lokasi ibu kota baru. “Pertanyaannya siapa yang mau memulihkan? Kewajiban memulihkan lubang tambang tak perlu menunggu pemindahan IKN. Ada atau tidaknya IKN di Kaltim, sudah kewajiban perusahaan tambang melakukan pemulihan,” tegas Merah. Menurutnya, masalah pertambangan di Kaltim adalah karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengobral IUP di masa lalu.

Kemudian, pemerintah dinilai membiarkan lubang tambang itu menganga yang berlangsung terus-menerus. Serta mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Sehingga pemindahan IKN ke Kaltim yang direncanakan bakal menelan anggaran Rp 466 triliun ditudingnya akan digunakan untuk melakukan negosiasi dengan pemilik konsesi di lokasi IKN. Termasuk pemilik konsesi pertambangan.

“Karena kepentingan sebenarnya hanya ingin menarik investasi. Karena itu, didorong RUU (Rancangan Undang-Undang Pemindahan IKN)-nya melalui omnibus law atau penyederhanaan aturan,” tandasnya. (kip/riz/k16)

 

 

 

 

Roadmap Pemulihan Pascatambang di Ibu Kota Baru---JUDUL

 

Tahun Kegiatan

2020-2021 Di tahap pertama, akan dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 32 IUP.

Evaluasi dan revitalisasi sekira 38 ribu hektare lahan tambang.

Pemulihan 1.400 hektare lubang bekas tambang.

2021-2024 Tahap kedua, dilanjutkan pembinaan dan pengawasan 32 IUP. Revitalisasi dan pemulihan pascatambang diperluas ke seluruh Kaltim.

Penataan dan pengamanan lokasi rawan kecelakaan atau bekas lubang yang belum tertutup.

2025-2029 Di tahap ketiga ini, pembinaan dan pengawasan penerapan prinsip good mining practice menjadi perhatian utama. Termasuk bagi pemegang IUP.

2030 Tahap keempat, dilanjutkan dengan evaluasi kualitas lingkungan pascatambang. Termasuk penghapusan kegiatan tambang dan pengamanan, penyelesaian reklamasi, proses pemulihan bekas air asam tambang dan pemanfaatan lahan eks tambang untuk sarana umum.

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

 

Penyumbang Lubang Bekas Tambang Batu Bara di IKN--JDL

Perusahaan Jumlah

PT Singlurus Pratama 22 lubang

PT Perdana Maju Utama 16 lubang

CV Hardiyatul Isyal 10 lubang

PT Palawan Investama 9 lubang

CV Amindo Pratama 8 lubang

Total 94 lubang

 

Sumber: Jaringan Advokasi Tambang


BACA JUGA

Kamis, 20 Februari 2020 16:55

Orangtua Yusuf Minta Keadilan ke Presiden

KASUS Yusuf Ahmad Gazali, balita yang ditemukan tewas tanpa kepala…

Kamis, 20 Februari 2020 14:56

Terancam Longsor, Warga Desa Mulawarman Mengungsi

Adanya pergerakan tanah di Desa Mulawarman membuat warga setempat mengungsi.…

Kamis, 20 Februari 2020 11:47

Pemerintah Serahkan RUU IKN ke DPR Pekan Depan

JAKARTA– Persiapan pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara (IKN) yang…

Kamis, 20 Februari 2020 10:43

Kedatangan Harun Baru Tercatat 19 Januari, Imigrasi Berdalih Server Tidak Sinkron

JAKARTA -- Tim gabungan independen beberapa kementerian dan lembaga mengumumkan…

Rabu, 19 Februari 2020 12:08

Lokasi Ibu Kota Negara Tak Terdampak Banjir di Penajam

Gara-gara foto dan narasi tak terkonfirmasi di media daring, banyak…

Rabu, 19 Februari 2020 12:05

Makmur Diklaim Usung Isran, Musda Golkar Kaltim, Calon Tunggal Menguat

SAMARINDA–Hiruk-pikuk mencari pengganti Rita Widyasari memimpin Golkar Kaltim lima tahun…

Rabu, 19 Februari 2020 12:04

Makam Dibongkar, Bawa Tulang ke Jakarta

Jasad Yusuf Ahmad Gazali digali dari kuburnya kemarin (18/2). Untuk…

Rabu, 19 Februari 2020 12:02

Keluarga Berharap Ada Titik Terang

TATAPAN Bambang Sulistyo beberapa kali melihat ke arah makam anaknya,…

Rabu, 19 Februari 2020 11:29

Pengusaha Malaysia Mulai Petakan Peluang

Hadirnya ibu kota negara (IKN) di Kaltim membuat mata investor…

Rabu, 19 Februari 2020 11:24

Coastal Road Tunggu Izin Reklamasi

BALIKPAPAN – Meski awalnya target pembangunan fisik berjalan Februari, proyek…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers