MANAGED BY:
JUMAT
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Senin, 27 Januari 2020 13:53
Bisnis Pasar Gelap yang Menggiurkan di Batam, Perketat Aturan hingga Intensifkan Patroli Laut
Batam menjadi pintu masuk berbagai produk. Oleh karenanya rawan penyelundupan.

PROKAL.CO, MODUS mengakali bea masuk merugikan penerimaan negara. Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengakui, praktik tersebut memang masih terjadi di Batam. Dia menjelaskan, barang-barang itu bisa diterjemahkan sebagai barang selundupan.

Deni menjelaskan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa memberikan sanksi berupa pencabutan angka pengenal impor (API). API adalah tanda pengenal untuk importer yang berbadan hukum. ”(Ditjen) Bea Cukai bisa merekomendasikan ke Kemendag kalau ada yang perlu dicabut API-nya,” ujar dia kepada Jawa Pos (26/1).

Batam, terang Deni, merupakan pintu masuk berbagai produk. ”Berkali-kali kami menangkap kapal berkecepatan tinggi yang membawa banyak barang, termasuk ponsel. Kapal itu biasanya menuju ke pulau-pulau melalui semak-semak,” ungkapnya.

Ada pula yang mengirim barang dengan menggunakan kapal feri dari Singapura. Namun, modus tersebut biasanya dilakukan perorangan atau traveler, bukan perusahaan (importer). ”Misalnya, ada traveler yang membawa tiga ponsel. Tapi, ada aturan permendag yang mengatur hanya boleh membawa dua ponsel. Selebihnya kita wajibkan penumpang itu mengurus izin ke Kemendag, ini pada saat keluar ke daerah wilayah Indonesia lainnya. Kalau masuk ke Batam, semua bebas,” paparnya.

Deni melanjutkan, pemerintah sebenarnya juga tak tinggal diam. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Peraturan yang berlaku mulai 30 Januari 2020 itu mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. PMK tersebut menurunkan batasan nilai pembebasan impor barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3. Dengan perubahan itu, mulai 30 Januari nanti, harga barang impor minimal Rp 42.000 (kurs Rp 14.000) dikenai bea masuk dan PPN.

Menurut Deni, aturan tersebut bertujuan menciptakan perpajakan yang adil untuk melindungi industri kecil menengah serta menciptakan kesetaraan level of playing field. Selain melalui kebijakan-kebijakan itu, imbuh dia, DJBC telah melakukan berbagai upaya penanggulangan.

Misalnya, DJBC telah memetakan titik-titik rawan penyelundupan maupun pertukaran data dan informasi. Langkah tersebut dilakukan bekerja sama dengan otoritas kepabeanan Singapura yang berbatasan langsung dengan Batam. ”Kami juga ada patroli laut di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Berbagai upaya itu diharapkan meminimalkan praktik nakal dari oknum yang ingin meraup keuntungan dengan mengakali pajak,” terang Deni.

Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, harus ada pengawasan barang yang lebih ketat. ”Khususnya untuk origin yang dari Tiongkok. Barang-barang kategori konsumsi harus dipisahkan dan masuk melalui jalur merah untuk mendapatkan inspeksi yang lebih ketat,” tuturnya kepada Jawa Pos kemarin.

Bhima melanjutkan, Batam memang wilayah free trade zone. Namun, sejatinya barang-barang itu hanya boleh diedarkan di wilayah Batam. ”Tidak boleh keluar dari Batam, kan gitu,’ cetusnya.

Praktik-praktik ilegal tersebut tentu membuat kebocoran penerimaan negara. Dampak lainnya adalah industri di Batam akan beralih menjadi jasa perdagangan impor. Artinya, industri manufaktur untuk impor bahan baku justru menyusut. ”Kemudian, justru banyak yang mengira menjadi importer barang konsumsi akan lebih menguntungkan,” ucapnya.

Hal itu, lanjut Bhima, membuat citra Batam tak lagi menjadi produsen bahan jadi, tapi menjadi wilayah jasa transit impor. ”Ini sebetulnya adalah kegagalan mengelola free trade zone,” imbuhnya. Jika hal itu dibiarkan, akan banyak UMKM yang gulung tikar karena produk lokal kalah bersaing.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mendukung PMK 199/PMK.010/2019 yang akan berlaku mulai 30 Januari 2020. Dia yakin kebijakan tersebut bisa lebih menciptakan daya saing dan keadilan perpajakan antara produk dalam negeri dan produk impor. ”Barang impor kiriman itu sangat besar pengaruhnya. Impor kita terkait barang kiriman itu pada 2019 saja mencapai 57,9 juta paket consignment notes,” jelasnya. Dari jumlah tersebut, yang ditransitkan melalui Batam mencapai 45 juta paket.

Hariyadi memerinci, barang kiriman impor pada 2017 tercatat 6,1 juta paket. Kemudian pada 2018 melonjak menjadi 19,5 juta paket. Padahal, lanjut dia, pertumbuhan jumlah barang kiriman impor itu normalnya hanya 5 persen per tahun. Artinya, jumlah barang kiriman sepanjang 2019 seharusnya hanya 7,5 juta sampai 8 juta paket.

Pada prinsipnya, tegas Hariyadi, seluruh barang dari luar negeri yang masuk ke Batam tidak dikenai bea masuk dan pajak impor. Tetapi, apabila kiriman tersebut dikeluarkan dari Batam ke wilayah lain, harus tetap dikenakan bea masuk dan pajak impor sesuai PMK yang baru. ”Pengenaan bea masuk dan pajak impor untuk barang eks luar negeri semata-mata untuk menciptakan keadilan antara impor langsung dan transit melalui Batam,” ujarnya. (dee/c9/oni)

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 21 Februari 2020 15:00

Pemerintah Klaim Omnibus Law Lebih Melindungi Pekerja

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon…

Jumat, 21 Februari 2020 14:58
Debat Publik Terkait Unggahan Dosen Unnes di Facebook yang Menyinggung Presiden

Mahasiswa Teriak, Rektornya Takutttt..!! Rektornya Takutttt!!

SEMARANG- “Pertama, saya tidak menghindar. Kedua, saya tidak berdusta,” tegas…

Jumat, 21 Februari 2020 14:53

Yang Kerja di Laut Hati-Hati..!! Waspada Gelombang 6 Meter

JAKARTA–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi gelombang setinggi…

Jumat, 21 Februari 2020 14:39

Nadiem Klarifikasi Pembayaran SPP di Aplikasi Gojek

JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengklarifikasi…

Jumat, 21 Februari 2020 14:34

70 Persen Pelanggaran ASN Karena Dimobilisasi

JAKARTA - Penggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik…

Jumat, 21 Februari 2020 14:33

Omnibus Law Bisa Kikis Otonomi, Pembahasan Perlu Libatkan Pemda

JAKARTA- Draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah…

Jumat, 21 Februari 2020 14:26

Demokrat-PKS Heran Usulan Pansus Jiwasraya Mandeg

JAKARTA– Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero)…

Jumat, 21 Februari 2020 11:13

BIKIN HEBOH LAGI..!! Muhadjir Gagas Pernikahan Lintas Status Ekonomi, MUI Anggap Mengada-ada

JAKARTA– Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir…

Jumat, 21 Februari 2020 11:08

WNI yang Tersisa di Kapal Pesiar Diamond Princess, Mulai Bahas Opsi Pemulangan

JAKARTA– Pemerintah makin intens membahas pemulangan 74 WNI awak kapal…

Jumat, 21 Februari 2020 11:00

Kontroversial..!! KPK Hentikan 36 Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi

JAKARTA- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers