MANAGED BY:
KAMIS
24 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Senin, 27 Januari 2020 13:53
Bisnis Pasar Gelap yang Menggiurkan di Batam, Perketat Aturan hingga Intensifkan Patroli Laut
Batam menjadi pintu masuk berbagai produk. Oleh karenanya rawan penyelundupan.

PROKAL.CO,

MODUS mengakali bea masuk merugikan penerimaan negara. Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengakui, praktik tersebut memang masih terjadi di Batam. Dia menjelaskan, barang-barang itu bisa diterjemahkan sebagai barang selundupan.

Deni menjelaskan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa memberikan sanksi berupa pencabutan angka pengenal impor (API). API adalah tanda pengenal untuk importer yang berbadan hukum. ”(Ditjen) Bea Cukai bisa merekomendasikan ke Kemendag kalau ada yang perlu dicabut API-nya,” ujar dia kepada Jawa Pos (26/1).

Batam, terang Deni, merupakan pintu masuk berbagai produk. ”Berkali-kali kami menangkap kapal berkecepatan tinggi yang membawa banyak barang, termasuk ponsel. Kapal itu biasanya menuju ke pulau-pulau melalui semak-semak,” ungkapnya.

Ada pula yang mengirim barang dengan menggunakan kapal feri dari Singapura. Namun, modus tersebut biasanya dilakukan perorangan atau traveler, bukan perusahaan (importer). ”Misalnya, ada traveler yang membawa tiga ponsel. Tapi, ada aturan permendag yang mengatur hanya boleh membawa dua ponsel. Selebihnya kita wajibkan penumpang itu mengurus izin ke Kemendag, ini pada saat keluar ke daerah wilayah Indonesia lainnya. Kalau masuk ke Batam, semua bebas,” paparnya.

Deni melanjutkan, pemerintah sebenarnya juga tak tinggal diam. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Peraturan yang berlaku mulai 30 Januari 2020 itu mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. PMK tersebut menurunkan batasan nilai pembebasan impor barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3. Dengan perubahan itu, mulai 30 Januari nanti, harga barang impor minimal Rp 42.000 (kurs Rp 14.000) dikenai bea masuk dan PPN.

Menurut Deni, aturan tersebut bertujuan menciptakan perpajakan yang adil untuk melindungi industri kecil menengah serta menciptakan kesetaraan level of playing field. Selain melalui kebijakan-kebijakan itu, imbuh dia, DJBC telah melakukan berbagai upaya penanggulangan.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 14 September 2020 12:10

PSBB Jakarta Lebih Longgar, Kegiatan Nonesensial Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 25 Persen

JAKARTA– Masa transisi menuju new normal di Jakarta akhirnya selesai.…

Senin, 14 September 2020 11:46

Maju Mundur PSBB Total, Tarik-Ulur Antara Kesehatan atau Ekonomi

 Dengan rasio tes rendah, penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia seperti…

Senin, 14 September 2020 11:11

Wakil Ketua DPR RI Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk…

Sabtu, 12 September 2020 12:31

KPU Larang Paslon Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh di Media Massa

JAKARTA - Pasangan calon Pilkada diminta untuk tidak melakukan iklan…

Kamis, 10 September 2020 13:06

Zoom, Twitter, Shopee Dkk Kena Pajak 10 Persen

JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan…

Kamis, 10 September 2020 01:28

Di Jakarta, Setiap Hari Rata-Rata Seribu Orang Tertular Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan mengakhiri masa Pembatasan…

Rabu, 09 September 2020 13:59
Nyatakan Masih On The Track, KPK Belum Bisa Ambil Alih Kasus Pinangki

Sangkal Jaksa Agung Terlibat Urusan Fatwa MA

JAKARTA – Ketika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin agenda di…

Rabu, 09 September 2020 12:39

WFO, ASN Kerja Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA– Pemerintah kembali mengatur sistem kerja pada aparatur sipil negara…

Rabu, 09 September 2020 12:11

Suap Djoko Tjandra Juga Diduga Mengalir ke Adik Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan aliran suap ke adik…

Rabu, 09 September 2020 12:09

Menag Pastikan Penceramah Bisa Berdakwah Meski Tak Punya Sertifikat

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamin bahwa para penceramah tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers