MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 27 Januari 2020 13:16
Wacana Pemerintah Hapus Honorer, Targetnya Tuntas 2021

PGRI: Sekolah Bisa Lumpuh Tanpa Honorer

Guru Honorer saat melakukan aksi menuntut perhatian pemerintah soal status dan kesejahteraannya. (jpnn/jawapos.com)

JAKARTA– Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer. Baik di instansi pusat maupun daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo menargetkan penghapusan tersebut tuntas pada 2021.

Tjahjo menuturkan, pemerintah sudah maksimal mengurus dan memperhatikan tenaga honorer. Hingga saat ini pun masih berlangsung. Dalam kurun waktu sejak 2005 hingga 2014 pemerintah mengangkat 1.070.092 orang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Rinciannya, 860.220 orang honorer K-1 dan 209.872 orang honorer K-II.

”Dengan demikian, secara de jure permasalahan tenaga honorer sudah selesai,” kata Tjahjo. Keputusan menghapus tenaga honorer, lanjut dia, merupakan mandat Undang Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peraturan tersebut yang dimaksud ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Makanya di luar dua itu harus dihapus,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Maka, Tjahjo mendorong agar para honorer untuk mengikuti tes CPNS maupun seleksi PPPK. Usulan tersebut telah disepakati oleh tujuh komisi gabungan DPR RI (I, II, III, IV, IX, X, dan XI) pada 23 Juli 2018 lalu. Bagi honorer K-II yang berusia di bawah 35 tahun dapat mengikuti CPNS.  Melalui formasi guru, tenaga kesehatan, atau dosen menyesuaikan kebutuhan organisasi. Tentunya, juga harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai.

Sedangkan, bagi honorer K-II yang berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti seleksi PPPK. Khusus untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang sudah dilakukan pada Januari 2019 lalu. Hasilnya, sebanyak 34.954 orang yang lolos sebagai tenaga guru, 1.792 orang tenaga kesehatan, dan 11.670 orang untuk formasi penyuluh pertanian.

”Saat ini masih dalam proses pengangkatan ASN dengan status PPPK. Nggak lama lagi, sabar,” ucap menteri 62 tahun itu. Dengan demikian, Tjahjo melarang seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah mengangkat pegawai non-PNS maupu non-PPPK. Bagi PPK yang melanggar akan diberi sanksi. ”Bagi pegawai ASN yang masih bekerja di kantor pemerintah diberikan masa transisi selama lima tahun sejak PP (Peraturan Pemerintah, Red) Nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK diundangkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyoroti keputusan pemerintah bersama DPR menghapus tenaga honorer. Termasuk diantaranya guru honorer. Menurut dia sekolah bisa lumpuh jika guru honorer serta merta ditiadakan.

Sebelumnya Komisi II DPR bersama pemerintah bersepakat bahwa tidak ada lagi status pegawai di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Padahal saat ini masih ada ratusan ribu guru honorer. Meskipun rencana penghapusan honorer itu dilakukan secara bertahap, namuan PGRI meminta dilakukan secara cermat.

Menurut Unifah selama kebutuhan guru di sekolah dicukupi oleh pemerintah, penghapusan honorer bisa dijalankan. Tetapi pada nyatanya saat ini masih banyak sekolah negeri yang hanya memiliki satu sampai dua orang guru PNS. Sisanya adalah guru honorer.

”Menghapus tenaga honorer secara prinsip berarti menghapus honorernya. Berarti (guru honorer, Red) yang eksisting juga harus diselesaikan,” katanya di kantor Wakil Presiden (22/1). Unifah mengatakan penghapusan tenaga honorer harus ada time line-nya. Dia menegakan jika saat ini diputuskan langsung tidak ada honorer, maka banyak sekolah negeri yang lumpuh.

Unifah menuturkan pemerintah harus memiliki komitmen untuk menuntaskan persoalan honorer. Secara bertahap mereka diberikan kesempatan menjadi PNS atau PPPK. Dia tidak menolak dilakukan seleksi. Sebab bagaimanapun juga guru yang menjadi PNS atau PPPK harus berkualitas.

”Yang penting diberikan kesempatan untuk menjadi PNS atau PPPK,” tuturnya. Unifah mengatakan di lapangan saat ini tidak hanya ada tenaga honorer kategori dua. Tetapi juga ada tenaga honorer non kategori. Dia mencontohkan bagi tenaga honorer yang usianya lebih dari 35 tahun, secara syarat administrasi tidak bisa menjadi PNS. Untuk itu diberikan kesempatan menjadi PPPK. (han/wan)


BACA JUGA

Jumat, 24 September 2021 13:51

Draf RUU Kaltim Tak Bahas IKN

BALIKPAPAN–Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kaltim terus dikebut. Ditargetkan…

Jumat, 24 September 2021 13:50

Pesut Mahakam Hidupnya Makin Terancam

Hidup pesut mahakam makin nelangsa. Hanya sungai kecil di ujung…

Jumat, 24 September 2021 13:07

Tak Mudah Mendapatkan Plasma Konvalesen

KETIKA kasus Covid-19 berada di puncaknya, Unit Transfusi Darah Palang…

Kamis, 23 September 2021 15:36

Ironi Tambang di Bukit Tengkorak, Konsep Forest City di IKN Terkesan Retorika

Gerak cepat pengungkapan kasus tambang ilegal di konsesi PT Multi…

Kamis, 23 September 2021 15:11

Sengketa Lahan di Dekat IKN Makin Banyak, Disarankan Bentuk Tim Terpadu

PENAJAM -Sengketa lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus…

Rabu, 22 September 2021 13:25

Gara-Gara Ini, Level PPKM Balikpapan Batal Turun

BALIKPAPAN-Pemerintah mengumumkan Kota Balikpapan masih masuk Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat…

Selasa, 21 September 2021 13:15

Perlu Rp 628 Miliar Tangani Banjir Balikpapan

BALIKPAPAN-Masalah banjir masih menghantui Balikpapan hingga akhir tahun. Pasalnya, Kota…

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers