SAMARINDA - Alokasi APBD Samarinda menjadi salah satu penyebab penanganan banjir tak terselesaikan di ibukota provinsi Kaltim. Anggaran untuk pembangunan Samarinda mestinya fokus untuk mencegah masalah banjir, kini banyak terbuang ke proyek yang bukan prioritas dan tidak efesien.
Demikian hal ini terungkap diskusi publik "Membedah Visi Misi Calon Pemimpin Samarinda" yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Minggu (26/1/2020).
"Pembangunan kota kita tidak fokus. Samarinda masalah utamanya banjir. Maka, anggaran pembangunan fokus membenahi banjir. Jangan sampai anggaran ke infrastruktur lain dan kegiatan lain, tapi masalah banjir tak tertangani," ujar Zairin Zain, calon Walikota Samarinda saat diskusi publik.
Hadir pula di diskusi publik yaitu Sarwono dan Andi Harun. Masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota mendapat pertanyaan dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pokja 30, Walhi dan Jatam serta akademisi Unmul.
Andi Harun mengatakan Samarinda sebagai kota penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) menghadapi permasalahan banjir, pasokan listrik dan air bersih serta ketimpangan pembangunan antar wilayah.
"Sehingga, kami menawarkan konsep yang merupakan program unggulan yaitu alokasi anggaran Rp 100 juta hingga 300 juta setiap RT setiap tahun," ujar Andi Harun.
Andi Harun menambahkan calon Walikota tak hanya pintar menyusun program yang akan dikerjakannya. Tetapi, seorang pemimpin mesti pintar untuk mencari pendanaan pembangunan di Samarinda.
Sementara itu, Sarwono menjelaskan diskusi publik yang digelar PWI Kaltim dapat mendapat informasi yang lebih banyak dari calon pemimpin Samarinda.
"Setelah ini (diskusi publik PWI Kaltim), banyak dapat informasi yang disebarkan ke masyarakat. Tapi, saya berharap jangan berhenti disini. Wacana boleh dibuat tetapi dekat dengan masyarakat itu penting. Karena kita tidak ingin program itu mercusuar. Indah dipandang tapi tidak terasa di badan masyarakat. Maka, kita harus lakukan komunikasi ke seluruh komunitas yang ada termasuk media," ujarnya. (mym)
