MANAGED BY:
JUMAT
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Senin, 27 Januari 2020 12:36
Revisi UU Pemilu, Kasus Wahyu Harus Jadi Patokan
Wahyu Setiawan

PROKAL.CO, JAKARTA– Revisi UU Pemilu yang akan dilakukan tahun ini diharapkan benar-benar menjadi ajang mengevaluasi celah-celah yang ada dalam regulasi tersebut. Khususnya terkait rekrutmen penyelenggara dan tumpang tindih wewenang lembaga peradilan, berkaca dari kasus Wahyu Setiawan. Selain itu, UU pemilu juga didorong untuk menjadi omnibus law.

Kasus Wahyu Setiawan menunjukkan bahwa aturan tentang penyelenggara pemilu harus dievaluasi total. ’’Mulai dari proses seleksi, tata kelola lembaga, termasuk pengaturan prinsip terhadap standar etik dan batasan perilaku,’’ terang Peneliti Perkumpulan untuk pemilud an Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil kemarin (26/1).

Pembuat UU harus me-review kasus Wahyu dan menjadikannya patokan dalam perbaikan integritas penyelenggara. Misalnya, instrumen apa yang perlu diperbaiki dari sisi rekrutmen dan tata kelola untuk mencegah penyelenggara pemilu kongkalikong dengan peserta pemilu.

Selain itu, celah-celah regulasi di tahapan pemilu yang tergambar dalam kasus dugaan suap Wahyu juga harus ditutup. Misalnya soal aturan pengalihan suara caleg yang berhalangan tetap menjelang pemungutan suara.

Evaluasi berikutnya adalah terhadap wewenang pengadilan. Fadli menuturkan, pihaknya mencatat ada dua putusan pengadilan yang justru merusak sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif. Yakni, putusan PN Jaksel terkait Mulan Jameela dan putusan MA dalam uji materi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara. Putusan MA menjadi awal polemik yang berujung pada OTT Wahyu.

Sementara itu, Direktur eksekutif Perludem Titi Anggraini menyoroti regulasi terkait penggantian calon terpilih. ’’Ruang yang sangat rentan terhadap penyimpangan adalah sebelum pelantikan anggota terpilih,’’ terangnya.

Dia membandingkannya dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang regulasinya sudah sangat baik. Di mana anggota yang di-PAW bila menempuh jalur hukum maka tidak boleh diganti dulu sampai ada putusan inkracht. Karena itulah Fahri Hamzah tetap bisa menjadi wakil ketua DPR meski sudah dipecat PKS. Ketentuan itu tidak ada selama fase penetapan calon terpilih.

Pemberhentian dari keanggotaan itu tidak memiliki kontrol ketika masih dalam tahap penetapan calon terpilih. Akibatnya, parpol bisa sewenang-wenang memberhentikan calon terpilih. Sehingga calon lainnya yang berada di bawah bisa naik secara legal. Atas dasar itulah, regulasi yang terkait dengan tahapan penetapan calon terpilih juga harus diperbaiki untuk menutup celah yang ada.

Titi juga kembali menyuarakan perlunya UU Pemilu dikodifikasi bersama UU Pilkada menjadi omnibus law. Karena pada prinsipnya semua tahapan penyelenggaraannya sama. Sementara ada sejumlah regulasi yang maknanya berbeda antara UU Pilkada dan Pemilu. (byu)


BACA JUGA

Kamis, 20 Februari 2020 13:56

SBY Bertolak ke Pacitan Dalam Rangka Groundbreaking Pembangunan Museum & Galeri Seni SBY-ANI

JAKARTA - Kamis (20/2/2020) Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono…

Kamis, 20 Februari 2020 11:51

Joli Jolan, Tempat untuk Barang Tak Digunakan, Dipilih Perias Jenazah, Kosmetik Kedaluwarsa Jadi Bermanfaat

Sering membeli barang karena dorongan impulsif? Setelah terbeli, barang tak…

Kamis, 20 Februari 2020 11:30

Bertambah, Satu Orang Kru WNI Kapal Pesiar Positif Virus Korona

JAKARTA- Kru kapal pesiar Diamond Princess asal Indonesia yang terinfeksi…

Kamis, 20 Februari 2020 10:58

Pendaki Tolak Heli dan Penginapan Mewah di Rinjani, Ini Alasannya

MATARAM-Penyediaan fasilitas heli tourism dan penginapan mewah di Gunung Rinjani…

Kamis, 20 Februari 2020 10:56

PARAH..!! Oknum Polisi Jadi Bandar Narkotika, Selundupkan 10 Kg Sabu dan 60 Ribu Butir Ekstasi

JAKARTA— Bandar narkotika memang terus berupaya menggaet oknum polisi untuk…

Kamis, 20 Februari 2020 07:49

Begini Dialog SMSI Pusat Bersama Mohammad Nuh dan Hatta Rajadsa

JAKARTA - Migrasi besar-besaran dari physical space (bentuk fisik) ke…

Rabu, 19 Februari 2020 23:16

SMSI dan LPDS Sepakat Kerja Sama Jaga Kualitas Media Siber

JAKARTA - Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) yang didirikan oleh…

Rabu, 19 Februari 2020 11:02

30 Juta PBI Tak Masuk DTKS

JAKARTA– Persoalan data penerima bantuan iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan…

Rabu, 19 Februari 2020 11:00

Istri Kapten Anwar Pingsan Usai Pemakaman

SEMARANG– Pemakaman empat jenazah korban kecelakaan Helikopter MI-17 yang jatuh…

Rabu, 19 Februari 2020 10:54

Singapura Larang Warga China Masuk, Kini Andalkan Kunjungan Turis Indonesia

JAKARTA– Kebijakan pemerintah Singapura terkait dengan wabah korona bakal berdampak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers