SEJATINYA sejumlah kabupaten kota di Kaltim bersiap-siap menyambut ibu kota negara (IKN) yang baru. Namun, Kota Tepian masih sibuk dengan banjir.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Komisi V DPR RI sampai datang ke Samarinda untuk memantau bencana tersebut.
Dalam kunjungan pada Rabu (22/1) lalu di Samarinda, Doni menginstruksikan perbaikan drainase di Sambutan. Banjir menyebabkan gagal panen sekitar 80 hektare sawah di Pelita 6, Sambutan. “Di Sambutan ada bottle neck, kalau tidak dilebarkan drainasenya, bisa banjir terus,” kata Doni.
Kaltim akan mendapatkan helikopter dari BNPB untuk kegiatan penanggulangan bencana. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Nazrin.
“Pak Isran minta dibantu pesawat. Namun, kami akan dibantu sebuah helikopter yang nanti parkirnya di Balikpapan untuk kegiatan penanggulangan bencana. Termasuk ketika ada orang dari pusat datang bisa digunakan. Jadi standby di Balikpapan,” ucap Nazrin.
Selain itu, Samarinda mendapat bantuan Rp 500 juta untuk penanganan banjir. Namun, teknis penggunaannya akan diserahkan ke Pemkot Samarinda. “Harapan kami bisa membantu meringankan, namun bukan untuk perorangan tapi untuk perbaikan infrastruktur. Kalau dibagi satu-satu tidak ada manfaatnya,” ucap dia.
Sementara itu, Komisi V yang membidangi infrastruktur menyatakan akan menggelontorkan Rp 65 miliar untuk penanggulangan banjir di Samarinda. Hal itu diungkapkan Irwan, anggota Komisi V DPR RI dapil Kaltim. “Jadi, kami komprehensif, bukan hanya pengerukan Bendungan Benanga. Jadi, ada kajian studi masterplan pengendalian banjir,” jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, pembangunan embung Sempaja dan penguatan tebing Sungai Karang Mumus (SKM). “Nah, kami dorong, pengerukan ini terus berlanjut. Kita kembalikan fungsinya. Sekitar 1 juta kubik per detik. Kami berharap, itu cukup mengurangi banjir di Samarinda," papar Irwan.
Selain itu, kendala pengentasan banjir yang paling pelik adalah pembebasan lahan. Hal itu dipahami Irwan. Kebutuhan perumahan juga makin meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Karena itu, kata Irwan, pihaknya mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk membangun kolam retensi sebagai kompensasi karena banyaknya permukiman. “Sehingga, tidak semua air masuk ke Sungai Karang Mumus,” tandasnya. (nyc/dns/kri/k16)
