Anggota DPRD Kukar asal Kecamatan Anggana Heri Asdar mengatakan, regulasi pembatasan ekspor kepiting saat ini masih dilematis. Meski membawa misi pelestarian lingkungan, namun ia beranggapan bahwa khusus di kawasan delta mahakam di Kukar, hal tersebut tidak begitu berpengaruh.
“Karena di delta sebenarnya kawasan tambak udang. Tapi kepiting di sana hanya menjadi hama. Nah, hama yang ditangkap ini bisa memiliki nilai ekonomis yang ternyata tinggi,” ujar politisi Golkar itu.
Sejumlah desa di kawasan delta Mahakam kata dia, sebanyak 70 persen merupakan petani tambak. Sehingga, regulasi pembatasan ekspor kepiting bertelur tersebut dianggap cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat.
Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah bisa membuat tempat pelelangan untuk udang dan kepiting yang bergandengan dengan kawasan delta Mahakam. Sehingga, masyarakat menurutnya akan memiliki peluang menjual hasil udang dan kepiting dengan nilai lebih besar lagi.
“Saya sangat mendorong sekali agar kawasan Muara Badak atau Anggana punya tempat pelelangan. Sehingga, kita juga akan tahu berapa jumlah udang atau kepiting yang dihasilkan dari kawasan tersebut,” ujarnya. (qi/rdh/k18)