MANAGED BY:
JUMAT
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Jumat, 24 Januari 2020 23:05
Realisasikan DBH Sawit dengan Omnibus Law
Sejak dulu pemerintah daerah kesulitan merealisasikan permintaan dana bagi hasil (DBH) minyak kelapa sawit.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, aturan yang sudah lama menyulitkan. Alhasil pihaknya berencana memanfaatkan momentum omnibus law. Sebab, pemerintah pusat berkomitmen melakukan proses omnibus law tahun ini.

Untuk diketahui, omnibus law adalah penataan regulasi berupa pencabutan, revisi, atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen) yang substansinya mengatur hal yang sama, tumpang tindih, ataupun konflik. “Kita bisa mengkritisi formula bagi hasil dalam UU 33 tahun 2003, serta UU 28 Tahun 2009 lewat omnibus law,” katanya, Kamis (23/1).

Dia menjelaskan, DBH memang sudah menjadi permasalahan sejak dulu. Seharusnya dana bagi hasil tidak bisa hanya berpatokan pada jumlah penduduk. Sebab kalau hanya jumlah penduduk, maka dana besar negara hanya akan tertumpuk di Jawa. Karena jumlah penduduk di Jawa jauh lebih banyak dibandingkan Kaltim.

Hal itu membuat daerah penghasil seperti Bumi Etam tidak mendapatkan dana yang cukup, sehingga infrastruktur lebih baik di Jawa. “Itu sebabnya infrastruktur kita kalah jauh dengan jawa, jumlah penduduk yang lebih banyak mendapat DBH lebih besar. Sehingga wajar jalan robek dikit di Jawa bisa langsung ditambal, karena uangnya banyak,” jelasnya.

Menurutnya, momentum omnibus law harus dimanfaatkan agar regulasi yang selama ini menghalangi, bisa terealisasi. Hal ini tidak bisa hanya diperjuangkan oleh Kaltim, tapi bisa dilakukan seluruh daerah utamanya penghasil sawit. Pihaknya beberapa waktu lalu sempat mengajak para gubernur yang daerahnya penghasil sawit, untuk membentuk tim kerja. 

Tim dimaksud untuk menyusun hal-hal penting yang harus diperjuangkan kepada pemerintah pusat. “Kita bisa membuat tim, seluruh kesulitan yang terbentur regulasi bisa kita bahas dan masukkan semua hal dalam omnibus law itu agar daerah yang selama ini menjadi penghasil bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar,” tuturnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 22 Oktober 2020 17:10

Perkuat Literasi Pasar Modal

BALIKPAPAN- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)…

Kamis, 22 Oktober 2020 17:09

Perbanyak Komoditas Ekspor Perkebunan, Kaltim Kembangkan 300 Hektare untuk Porang

BALIKPAPAN- Potensi ekspor komoditas non-migas dan batu bara perlu terus…

Kamis, 22 Oktober 2020 16:39

Jadi Trend, Banyak Prestasi, Yamaha XSR 155 Makin Digemari

BALIKPAPAN - Yamaha menghadirkan produk-produk inovatif yang selalu sukses menjadi…

Rabu, 21 Oktober 2020 16:29

Menggali Potensi Industri Pengolahan Karet

Tak hanya kelapa sawit dan batu bara, Pemprov Kaltim juga…

Rabu, 21 Oktober 2020 16:29

Wisata Virtual Jadi Alternatif

SAMARINDA- Pandemi corona tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bergerak…

Rabu, 21 Oktober 2020 16:09

Dorong Digitalisasi dan Sertifikasi Halal UMKM

JAKARTA - Berbagai dorongan diberikan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19…

Rabu, 21 Oktober 2020 13:26

Pertamina dan Gubernur Kaltim Tanda tangani Kerjasama Data Pajak Kendaraan Bermotor

PROKAL.CO, SAMARINDA – Executive General Manager Pertamina Region Kalimantan  bersama…

Selasa, 20 Oktober 2020 12:11

Menkeu Tolak Usulan Relaksasi Pajak Mobil Baru

JAKARTA - Usai harap-harap cemas menunggu jawaban, kini industri otomotif…

Senin, 19 Oktober 2020 15:57

Otomotif Beri Kontribusi Signifikan

 Meski menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi, kinerja industri…

Senin, 19 Oktober 2020 15:56

Wait and See Pajak Nol Persen, Pelaku Industri dan Konsumen Nanti Wacana Relaksasi

Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang terpukul akibat pandemi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers