MANAGED BY:
SENIN
28 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 24 Januari 2020 23:02
Indeks Persepsi Korupsi Naik, Dewas: KPK Tetap Harus ’’Digonggongi’’

PROKAL.CO,

JAKARTA– Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil penilaian indeks persepsi korupsi (IPK) selama 2019. Skor Indonesia naik dua poin. Namun, prestasi tersebut tidak mencakup dinamika pelemahan KPK yang ramai pada akhir 2019. Berbanding terbalik, kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong pemberantasan korupsi justru menurun.

Hasil penelitian itu disampaikan TII di Sequis Center, Jakarta, (23/1). IPK Indonesia meningkat dari 30 menjadi 40. Secara internasional, peringkat RI juga naik dari 89 menjadi 85.

Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengungkapkan, kenaikan itu diiringi dengan pendapat para pelaku bisnis yang menjadi responden bahwa ekonomi Indonesia masih menjanjikan dan tidak ada masalah dalam investasi. Masalah justru ada pada penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. ’’Pada saat yang sama, ada dua problem penting untuk masa depan pemberantasan korupsi. Yang pertama pelemahan KPK dan kedua, menyempitnya ruang ekspresi publik,’’ jelas Dadang kemarin. Dengan bayangan bahwa KPK tidak akan sama dengan sebelum undang-undang direvisi, dia mendorong seharusnya ada peran masyarakat sipil yang diperkuat. Yang sayangnya terhalang pembatasan ruang berekspresi tersebut.

Sumbangan peningkatan skor IPK itu paling banyak berasal dari PRS International Country Guide yang mencapai skor 58. Namun, secara rata-rata, IPK Indonesia hanya 40 karena beberapa aspek masih di bawah garis IPK. Salah satunya, penilaian World Justice Project. Indonesia hanya mendapat skor 21. Pemerintah, seperti pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, menargetkan Indonesia bisa memiliki skor IPK hingga 50. Menurut Dadang, jika ingin mencapai target itu, harus ada pembenahan ekstra di aspek-aspek tersebut. Terutama dalam hal sistem peradilan dan parlemen.

Dia menggarisbawahi bahwa penilaian Transparency International itu dilakukan pada Agustus–Oktober 2019. Artinya, penilaian tidak menangkap dinamika perubahan UU KPK serta pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut secara utuh. Jika mencakup itu, Dadang memperkirakan nilai IPK-nya mungkin berbeda. Tidak tertutup kemungkinan akan ada perubahan IPK dalam penelitian pada 2020. Namun, jaraknya sudah jauh di depan sehingga lagi-lagi dinamika pelemahan KPK pada akhir 2019 mungkin tidak akan tercakup lagi.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris berpendapat, negara dan masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada institusi penegak hukum untuk melawan korupsi. Syamsuddin menarik garis terkait korupsi itu secara lebih komprehensif, yakni berakar pada sistem politik di Indonesia. Khususnya pada partai politik. Menurut dia, parpol sebagai lembaga yang mencetak pemimpin-pemimpin dan para pejabat tinggi punya andil besar pada maraknya praktik korupsi. ’’Saya berpendapat, meskipun sudah dua dekade kita meninggalkan sistem otoriter, pada dasarnya sistem politik kita masih melembagakan dan memfasilitasi politik koruptif,’’ jelasnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 14 September 2020 12:10

PSBB Jakarta Lebih Longgar, Kegiatan Nonesensial Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 25 Persen

JAKARTA– Masa transisi menuju new normal di Jakarta akhirnya selesai.…

Senin, 14 September 2020 11:46

Maju Mundur PSBB Total, Tarik-Ulur Antara Kesehatan atau Ekonomi

 Dengan rasio tes rendah, penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia seperti…

Senin, 14 September 2020 11:11

Wakil Ketua DPR RI Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk…

Sabtu, 12 September 2020 12:31

KPU Larang Paslon Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh di Media Massa

JAKARTA - Pasangan calon Pilkada diminta untuk tidak melakukan iklan…

Kamis, 10 September 2020 13:06

Zoom, Twitter, Shopee Dkk Kena Pajak 10 Persen

JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan…

Kamis, 10 September 2020 01:28

Di Jakarta, Setiap Hari Rata-Rata Seribu Orang Tertular Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan mengakhiri masa Pembatasan…

Rabu, 09 September 2020 13:59
Nyatakan Masih On The Track, KPK Belum Bisa Ambil Alih Kasus Pinangki

Sangkal Jaksa Agung Terlibat Urusan Fatwa MA

JAKARTA – Ketika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin agenda di…

Rabu, 09 September 2020 12:39

WFO, ASN Kerja Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA– Pemerintah kembali mengatur sistem kerja pada aparatur sipil negara…

Rabu, 09 September 2020 12:11

Suap Djoko Tjandra Juga Diduga Mengalir ke Adik Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan aliran suap ke adik…

Rabu, 09 September 2020 12:09

Menag Pastikan Penceramah Bisa Berdakwah Meski Tak Punya Sertifikat

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamin bahwa para penceramah tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers