MANAGED BY:
RABU
28 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 24 Januari 2020 09:57
Gubernur Ibu Kota Dipilih Presiden, Katanya Hindari Tarik-menarik Kepentingan Politik
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi IKN.

Diketahui, IKN dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) nantinya. Luas kawasan itu 256 hektare. Dia mencontohkan pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) atau sebelumnya disebut Gelanggang Olahraga Senayan. Kawasan tersebut berada di bawah kendali Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 72 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan. Badan Pengelola diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dengan wakil ketua I adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan wakil ketua II Ketua Umum KONI Pusat. Sedangkan anggotanya adalah gubernur DKI Jakarta, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jakarta Raya Jaya/Jayakarta, wakil sekretaris negara, wakil sekretaris kabinet, direktur jenderal (Dirjen), Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (DPU), dirjen Bina Marga DPU, deputi Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan asisten IV Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Bidang Keterpaduan Pemanfaatan Ruang, Perumahan dan Permukiman.

Dengan demikian, kalau ada pembangunan di GBK, harus melalui koordinasi pemerintah pusat. “Kalau di IKN baru, bukan di bawah Setneg ya, tapi ada satu kepala daerah yang dilakukan tanpa pilkada,” terang Virgi biasa Tri Dewi Virgiyanti disapa.

Dia menambahkan, dalam undang-undang tentang IKN nanti, perlu suatu rumusan tersendiri. Dalam draf RUU yang masih difinalisasi pemerintah pusat, provinsi IKN baru memiliki eksekutif sendiri.

Dalam hal ini, gubernur dan wakil gubernur. Lalu DPRD dan yudikatif. Khusus untuk legislatif, masih perlu didiskusikan dengan DPR RI setelah draf RUU tentang IKN diserahkan. Guna dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Bagaimana kalau tidak ada pilkada, DPRD-nya siapa di sini (IKN baru). Itu salah satu isu yang saya dengar, bersama tim kelembagaan di IKN. Yang perlu dicarikan jalan keluar,” terang dia.

Usulan mengenai tidak ada pilkada di IKN baru, bisa saja terjadi. Mengingat undang-undang tentang IKN adalah lex specialis. Dengan kekhususan tersendiri sebagai IKN. Sebagai pusat pemerintahan. Di mana pembahasan di Bappenas, tahapannya sudah selesai.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 28 Oktober 2020 16:29

Keputusan Menaker, Tak Ada Kenaikan Upah Tahun Depan

JAKARTA– Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini sepertinya paling cocok…

Rabu, 28 Oktober 2020 16:16

Tanda Pemulihan Ekonomi Mulai Tampak

JAKARTA- Meski dihadapkan pada tekanan seiring dampak pandemi Covid-19, namun…

Rabu, 28 Oktober 2020 16:04
Pemerintah Italia Terapkan Aturan Baru Penanggulangan Covid-19

Pemerintah Terapkan Aturan Restoran dan Bar Tutup Pukul 18.00, Warga Italia Meradang dan Bikin Rusuh

MILAN- Situasi di Italia memanas. Aturan baru penanggulangan Covid-19 yang…

Selasa, 27 Oktober 2020 17:00

Tersambung Penuh Bulan Depan, 129 Hektare Lahan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang Belum Klir

BALIKPAPAN–Jembatan Pulau Balang sisi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan…

Selasa, 27 Oktober 2020 16:00
Dari Sidang Kasus Suap dan Gratifikasi Ismunandar

Sisihkan 10 Persen dari Nilai Proyek untuk Biaya Entertain Pejabat Kutim

SAMARINDA– Pemberian uang atau barang dari dua rekanan yang jadi terdakwa…

Selasa, 27 Oktober 2020 14:20

Korupsi Rp 16,8 T, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

JAKARTA– Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro divonis…

Selasa, 27 Oktober 2020 12:40
Daya Surplus, Kaltim Distribusikan Setrum ke Provinsi Tetangga

69 Ribu Rumah di Kaltim Belum Teraliri Listrik

Kaltim pernah mengalami defisit listrik di bawah tahun 2015. Biarpet…

Selasa, 27 Oktober 2020 12:38

Skuter Listrik “Terbang”

INSPIRASI sebuah desain kendaraan memang tak ada habisnya. Seperti desain…

Selasa, 27 Oktober 2020 12:34

Hujan di Utara, Panas Terik di Selatan Kaltim

BALIKPAPAN–Fenomena alam La Nina berpotensi menambah curah hujan Kaltim 20–40…

Selasa, 27 Oktober 2020 11:51

Gubernur Yakin Serapan Bisa 90 Persen di Ujung Tahun

SAMARINDA- Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kaltim…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers