MANAGED BY:
SENIN
17 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 24 Januari 2020 09:57
Gubernur Ibu Kota Dipilih Presiden, Katanya Hindari Tarik-menarik Kepentingan Politik
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi IKN.

PROKAL.CO, Dalam draf RUU yang sedang dirumuskan pemerintah pusat, provinsi IKN baru memiliki eksekutif sendiri.

 

BALIKPAPAN–Kepala pemerintahan di calon ibu kota negara (IKN) baru jadi isu penting dalam rancangan undang-undangan (RUU) pemindahan IKN ke Kaltim. Sebagai pusat pemerintahan, IKN baru diharapkan bisa dikelola dengan efektif dan efisien. Sehingga diharapkan tidak ada pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menukil draf RUU tentang IKN Baru, bentuk pemerintahannya adalah provinsi. Dipimpin oleh seorang gubernur dan dibantu seorang wakil gubernur yang dipilih oleh DPRD. Merespons usulan itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas menginginkan, jika gubernur dan wakil gubernur IKN baru, tidak dipilih oleh DPRD. Maupun dipilih melalui pilkada.

“Itu konsep dari kami. Jadi gubernur ditunjuk oleh presiden sendiri,” kata Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti dalam Diskusi Pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim di Hotel Novotel, Kamis (23/1). Bappenas beralasan, jika kepala daerah di IKN baru dipilih tanpa pilkada, maka tidak ada tarik-menarik kepentingan politik.

 

Diketahui, IKN dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) nantinya. Luas kawasan itu 256 hektare. Dia mencontohkan pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) atau sebelumnya disebut Gelanggang Olahraga Senayan. Kawasan tersebut berada di bawah kendali Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 72 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan. Badan Pengelola diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dengan wakil ketua I adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan wakil ketua II Ketua Umum KONI Pusat. Sedangkan anggotanya adalah gubernur DKI Jakarta, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jakarta Raya Jaya/Jayakarta, wakil sekretaris negara, wakil sekretaris kabinet, direktur jenderal (Dirjen), Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (DPU), dirjen Bina Marga DPU, deputi Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan asisten IV Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Bidang Keterpaduan Pemanfaatan Ruang, Perumahan dan Permukiman.

Dengan demikian, kalau ada pembangunan di GBK, harus melalui koordinasi pemerintah pusat. “Kalau di IKN baru, bukan di bawah Setneg ya, tapi ada satu kepala daerah yang dilakukan tanpa pilkada,” terang Virgi biasa Tri Dewi Virgiyanti disapa.

Dia menambahkan, dalam undang-undang tentang IKN nanti, perlu suatu rumusan tersendiri. Dalam draf RUU yang masih difinalisasi pemerintah pusat, provinsi IKN baru memiliki eksekutif sendiri.

Dalam hal ini, gubernur dan wakil gubernur. Lalu DPRD dan yudikatif. Khusus untuk legislatif, masih perlu didiskusikan dengan DPR RI setelah draf RUU tentang IKN diserahkan. Guna dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Bagaimana kalau tidak ada pilkada, DPRD-nya siapa di sini (IKN baru). Itu salah satu isu yang saya dengar, bersama tim kelembagaan di IKN. Yang perlu dicarikan jalan keluar,” terang dia.

Usulan mengenai tidak ada pilkada di IKN baru, bisa saja terjadi. Mengingat undang-undang tentang IKN adalah lex specialis. Dengan kekhususan tersendiri sebagai IKN. Sebagai pusat pemerintahan. Di mana pembahasan di Bappenas, tahapannya sudah selesai.

Tinggal dilakukan finalisasi, sebelum diserahkan di DPR RI. “Kemudian Perpres (Peraturan Presiden) Badan Otorita sudah diselesaikan dan diserahkan ke Setneg, untuk ditetapkan presiden. Lebih kepada Badan Otorita untuk mempersiapkan (IKN). Karena tidak mungkin, semuanya tetap di Bappenas. Karena mempunyai kegiatan rutin yang cukup padat,” jabar dia.

Sementara itu, Raynaldo G Sembiring selaku Deputi Direktur Bidang Pengembangan Program Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti dasar hukum pemindahan IKN ke Kaltim.

Di mana, draf RUU tentang IKN yang selama ini beredar bukanlah sebuah dasar hukum IKN. Apalagi RUU tersebut masih disusun dan belum dibahas dengan DPR RI. Padahal ada tiga tahapan pemindahan IKN yang akan dilaksanakan.

Mulai dari tahapan persiapan, pembangunan hingga pemindahan IKN nanti. “Untuk ketiganya tidak ada dasar hukumnya. Bagaimana kita bisa membangun kebijakan strategis, kalau kita tidak punya fondasi hukum yang kuat,” kritiknya. (kip/riz/k15)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 16 Februari 2020 18:58

9 Mahasiswa Kaltim yang Kuliah di China Pulang, Ini Kisah Mereka Sejak Corona Merebak

SAMARINDA - Sembilan dari 14 mahasiswa se Kaltim dari Wuhan…

Minggu, 16 Februari 2020 12:45

Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah, Gedung DPR Sudah Ada yang Ngincar

Pasca pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sejumlah aset…

Minggu, 16 Februari 2020 11:48

Sambut 5 Mahasiswa dari Wuhan, Rizal : Masyarakat Jangan Punya Anggapan Macam-macam

SAMARINDA - Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyambut kedatangan 5 mahasiswa…

Sabtu, 15 Februari 2020 13:15

Bahan Baku Masih Terbatas, Lokasi IKN Baru Krisis Air

BALIKPAPAN–Ketersediaan air di calon ibu kota negara (IKN) menjadi sorotan…

Sabtu, 15 Februari 2020 12:40

Peredaran Narkoba di Kaltim dari Malaysia, Ada Celah di Akses Darat

SAMARINDA-Menyelesaikan masalah peredaran narkoba tak semudah membalikkan telapak tangan. Parahnya,…

Sabtu, 15 Februari 2020 12:39

Musda Golkar Kaltim, Keluarga Mas’ud All Out

SAMARINDA–Opsi diskresi oleh ketua umum Golkar bisa saja mencuat dalam…

Sabtu, 15 Februari 2020 12:36

SEMUA SEHAT..!! Lewati Masa Inkubasi Virus Corona, 14 Pelajar Kaltim Pulang

SAMARINDA–Hari ini (15/2), 238 WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok akan…

Sabtu, 15 Februari 2020 12:23

Draf RUU Cipta Lapangan Kerja, Bisa Kontrak Seumur Hidup dan Tak Dapat Pesangon

JAKARTA – Kerja! Kerja! Kerja! Slogan Kabinet Kerja era kepimpinan…

Sabtu, 15 Februari 2020 12:04

Garda Terdepan Yang Paling Rawan Terpapar COVID-19

WUHAN– Jam masih menunjukkan pukul 03.00 ketika Wang Xiaoting menembus…

Sabtu, 15 Februari 2020 11:48

Masih Ada 3 Ribuan Warga Tiongkok di Bali, 468 Warga RRT Mengajukan Perpanjangan Izin Tinggal Darurat

Virus Corona membuat semuanya geger. Yang paling kena imbasnya tentu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers