PROKAL.CO, RENCANA pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim turut dimonitor Pemerintah Norwegia. Kamis (23/1), rombongan duta besar dan anggota parlemen Kerajaan Norwegia bertandang ke Balikpapan. Mereka menggelar pertemuan dengan Gubernur Isran Noor dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Novotel, Kerajaan Norwegia memberikan perhatian khusus pada pembangunan IKN, terutama dari aspek lingkungan.

Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale menjelaskan, perhatian pihaknya tidak terlepas dari kerja sama yang telah dibangun antara Norwegia dan Indonesia. “Kerja sama sudah terjalin lama dan kemitraannya kuat sekali. Misalnya di bidang iklim, terutama pengurangan emisi, Kaltim menjadi mitra utama Norwegia,” ucapnya. Lanjut dia, kerja sama ini telah berjalan 10 tahun lalu. Tidak hanya dengan pemerintah pusat, namun langsung ke pemerintah daerah atau provinsi.

Dia menyebutkan, beberapa waktu lalu baru saja merayakan 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Norwegia. Menurutnya, ini menjadi momentum yang tepat untuk melihat sudah sejauh mana pencapaian dari kerja sama tersebut. Sekaligus memikirkan bagaimana cara memperkuat kolaborasi di kemudian hari. “Kami ingin memperkuat kerja sama. Selain iklim, saat ini ada kerja sama di bidang maritim, energi, perikanan, dan aqua culture,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga telah mendapat penjelasan tentang rencana pembangunan IKN dan pembangunan rendah emisi di Kaltim. Hal itu disampaikan Isran Noor. “Semangatnya sudah modern, hijau, dan berkesinambungan. Kami akan menggali lebih lanjut langkah dan rencana selanjutnya,” sebutnya. Dia pun berterima kasih karena gubernur dengan tangan terbuka menerima Kerajaan Norwegia dan meminta masukan serta saran.

Dia berpendapat, pembangunan ibu kota di Kaltim ini keberadaannya sangat penting. Tidak hanya untuk Indonesia, namun juga menjadi rumah bagi orang asing dari berbagai penjuru dunia, seperti diplomat. Sehingga pembangunan IKN juga menjadi sesuatu yang mereka nantikan. Ditanya soal bentuk kerja sama di masa mendatang, Vegard menuturkan saat ini masih terlalu dini alias tahap awal. Pihaknya ingin melihat peluang lebih jelas terlebih dahulu. Dengan begitu, ada ide yang lebih baik nanti untuk investasinya.

“Biasanya Norwegia tertarik dalam energi terbarukan atau kota modern,” imbuhnya. Sementara itu, Isran Noor menanggapi positif perhatian dari Kerajaan Norwegia. Menurutnya, itu bentuk kepedulian dari negara yang sudah lama bermitra dengan Indonesia. Khususnya kerja sama yang selama ini terbangun adalah pembangunan lingkungan, Kaltim menjadi prioritas di Indonesia. “Karena Kaltim punya payung hukum seperti perda (peraturan daerah) mengenai perubahan lingkungan. Jadi, perhatian dari Norwegia sangat bermanfaat bagi Kaltim,” ucapnya.

Seiring keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim, sambung Isran, tentu mendatangkan respons dari Norwegia. Terutama dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan. Isran menyebutkan, kekhawatiran dari Kerajaan Norwegia hal yang wajar, mereka takut paru-paru dunia ini terganggu karena pembangunan ibu kota. “Tapi sudah saya sampaikan ke anggota parlemen ini tidak akan mengganggu lingkungan,” bebernya.

Termasuk kegiatan perekonomian seperti kelapa sawit dan hutan tanaman industri semua mengikuti pembangunan berwawasan lingkungan. Dia meyakini, semua sudah sesuai konsep IKN yang terdiri dari green city, sustainable city, dan metropolis city. Itu pasti akan tercapai.

“Tidak ada pilihan lain, kita harus mengikuti kaidah lingkungan yang ada. Baik untuk Indonesia dan dunia internasional. Karena lingkungan ini keperluannya untuk bangsa kita sendiri. Jadi, kita jamin tidak akan merusak,” ungkapnya. Isran mengungkapkan, belum ada perjanjian atau kerja sama lainnya dari pertemuan tersebut.

Namun, Kerajaan Norwegia telah memberikan sinyal siap berinvestasi dalam pembangunan lingkungan. Sementara untuk perjanjian sebelumnya yang terjadi 8 tahun lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan Indonesia akan mendapat bantuan kompensasi atas pencapaian menjaga lingkungan. Syaratnya harus melakukan pengurangan emisi dan menghentikan perluasan area kebun sawit.

“Itu kita sudah sepakat dari zaman pemerintahan Presiden SBY, Kaltim sudah komitmen dari 2013,” ujarnya. Artinya tidak ada izin baru sawit, namun yang ada hanya revitalisasi produktivitas. Kemudian meningkatkan produksi sawit dari lahan yang telah ada. Hingga komitmen tidak ada pembangunan di kawasan gambut dan hutan primer. Nantinya dana kompensasi yang diterima Kaltim berkisar USD 120 juta dari World Bank.

Setelah pertemuan dengan pejabat di Kaltim, rombongan Norwegia masih melanjutkan agenda untuk melihat kondisi lingkungan Kaltim secara langsung. Salah satunya berkunjung ke kawasan wisata dan pendidikan lingkungan hidup (KWPLH). (gel/riz/k15)