MANAGED BY:
KAMIS
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM REDAKSI

Kamis, 23 Januari 2020 14:20
Cina, Tiongkok, atau Tionghoa? Perspektif Politik Hukum

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah bersikap tegas dengan menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 Tanggal 28 Juni 1967, yang mengatur bahwa dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat Cina diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Aturan ini terus berlaku hingga saat ini, dan belum digantikan dengan kebijakan baru dari pemerintah.

Adapun hal yang mendasari keppres tersebut ialah, penggunaan istilah "Tjina/China/Cina", telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosal yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Selain itu, tidak sesuai dengan semangat awal dari UUD 1945 yang menggunakan frasa peranakan tionghoa.

Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut Pemerintah yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis, yang berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketika Keppres tersebut diterbitkan, berbagai kalangan turut mendukung usaha pemerintah yang pro terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Begitupun Kedutaan Besar Tiongkok, yang memang sedari awal turut menyarankan pemerintah meninggal kan penggunaan istilah "Tjina/China/Cina".

Pada masa Presiden Joko Widodo hingga saat ini, pemerintah terus konsisten menggunakan isitlah Tiongkok dan/ataupun Tionghoa, salah satu contohnya ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beserta jajaran kementeriannya yang kerap konsisten menggunakan  istilah Tiongkok pada tiap kesempatan.

Pesan Kepala Kejaksaan Negeri Paser

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2012 07:14

Sambaliung-Gunung Tabur Bakal Terhubung

<div> <div> <strong>TANJUNG REDEB</strong> - Selain Pembangunan Jembatan Kelay…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers