MANAGED BY:
SABTU
06 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM REDAKSI

Kamis, 23 Januari 2020 14:20
Cina, Tiongkok, atau Tionghoa? Perspektif Politik Hukum

Pada surat edaran tersebut, Pemerintah juga mengatur agar tidak terjadi dualisme penggunaan istilah, dengan menggunakan istilah Cina dan meninggalkan istilah Tiongok/Tionghoa. Pada era tersebut Tionghoa/Tiongkok berkonotasi negatif karena diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia, yang dituding melakukan pemberontakan berupa gerakan pembunuhan terhadap tujuh perwira tinggi militer Indonesia (G30S/PKI).

Pada masa-masa selanjutnya (sejak tahun 1967), di era pemerintahan Presiden Soeharto, istilah penggunaan Cina terus konsisten dipergunakan pada produk-produk hukum negara. Hal ini sebagaimana pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina (mengatur kegiatan kepercayaan serta keagamaan Cina dilakukan dalam lingkup internal keluarga, dan tidak muka umum), Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pers Departemen Penerangan No.02/SE/Ditjen-PPG/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan dan iklan beraksara dan berbahasa Cina di depan umum.

Pada awal era reformasi, tidak terdapat produk hukum yang menggunaan istilah Cina/Tiongkok, namun pada masa itu terdapat peraturan terkait, yaitu Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Hal tersebut sejalan seirama dengan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia (HAM) dengan dimasukannya pasal-pasal terkait HAM pada Amandemen UUD 1945, dan diterbitkannya UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid, kembali terjadi dualisme penggunaan istilah Cina/Tionghoa. Sebagaimana Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, istilah yang dipergunakan adalah Cina. Namun pada Keputusan Menteri Agama No. 13 Tahun 2001, istilah yang digunakan adalah Tionghoa, yaitu menetapkan Imlek sebagai Hari Libur Fakultatif selama 1 (satu) hari bagi masyarakat Tionghoa di wilayah Indonesia. Adapun pada waktu itu, tidak terdapat dasar hukum penggunaan istilah Tionghoa, dimana Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 Tanggal 28 Juni 1967 masih tetap berlaku dan belum dicabut.

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, istilah yang dipergunakan pada produk hukum yang diterbitkan saat itu adalah Cina. Hal ini sebagaimana Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2002 Tentang Hari Tahun Baru Imlek, yang dapat dilihat pada pertimbangan peraturan tersebut, yaitu Tahun Baru Imlek merupakan tradisi masyarakat Cina yang dirayakan secara turun temurun di berbagai wilayah di Indonesia

Politik Hukum Yang Saat Ini Berlaku

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 25 Januari 2021 10:19

Andai Mancing di Atas Jembatan Kaltim-Sulteng

Romdani Wapemred Kaltim Post     KALI ini harus mengandai-andai.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers