PROKAL.CO,  

OLEH: 

M. Azsmar Haliem, S.H.

Analis Penuntutan (Calon Jaksa) Pada Kejaksaan Negeri Paser

Beberapa waktu belakangan nelayan-nelayan dari Negara Cina/Tiongkok yang dikawal dengan Kapal Penjaga Pantai Cina (China Coast Guard) terus memasuki wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Perairan Natuna Utara.

Pemerintah Cina/Tiongkok secara nyata telah mengingkari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea /UNCLOS) yang ditandatanganinya pada tahun 1982, dengan mengklaim bahwa perairan ZEE Indonesia tersebut merupakan Tempat Penangkapan Perikanan Tradisional (Traditional Fishing Ground) Cina/Tiongkok, sejalan dengan batas wilayah yang diciptakan sepihak oleh Pemerintah Cina/Tiongkok yang dikenal dengan Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus.

Upaya diplomatik, maupun pengerahan kapal-kapal penegak hukum laut untuk menjaga ZEE Indonesia terus dilakukan Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap argumen yang tidak berdasar hukum dari Pemerintah Cina/Tiongkok.

Dengan “memanasnya” hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cina/Tiongkok terkait polemik di ZEE Indonesia pada Perairan Natuna Utara, media massa terus dipenuhi dengan pemberitaan tentang hal tersebut. Eksekutif, legislatif, akademisi, tokoh-tokoh nasional, dan juga media silih berganti terus bersuara. 

Adapun dalam polemik ini, terdapat sisi lain yang dapat ditelaah. Bukan tentang hukum laut, namun terkait inkonsistensi penggunaan Istilah Cina/Tiongkok. Mengacu pada politik hukum yang berlaku, bagaimanakah penggunaan istilah yang benar? Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok? Mayarakat Cina atau Masyarakat Tionghoa? 

Politik Hukum Indonesia Penggunaan Istilah Cina/Tiongkok/Tionghoa

Menurut Menkopolhukam Moh. Mahfud M.D. dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2010), politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Politik Hukum, dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan, atau, telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara untuk mencapai tujuannya akan membuat hukum berupa kebijakan hukum Negara. Hukum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada lini masa sejarah, penggunaan istilah Cina /Tiongkok/Tionghoa telah beberapa kali mengalami perubahan kebijakan.

Pada saat Negara Republik Indonesia berdiri, istilah yang dipergunakan adalah “Tionghoa”, sebagaimana pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur terkait kewarganegaraan, Istilah yang dipergunakan adalah Tionghoa, yang membahas terkait peranakan Tionghoa yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga menerbitkan Penetapan Pemerintah 1946 No.2/Um tentang “Aturan tentang Hari Raya”, yang mengatur hari raya khusus untuk etnis Tionghoa. 

Pada masa orde baru, diterbitkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 Tanggal 28 Juni 1967 yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk penggunaan istilah orang dan atau komunitas yang digunakan adalah “Cina”, dan untuk penyebutan Negara yang digunakan adalah “Republik Rakyat Cina”.

Adapun yang mendasari hal tersebut ialah Pemerintah merasa istilah “Cina” secara berangsur-angsur telah menjadi istilah umum dan resmi, selain itu Pemerintahan Orde Baru juga menganggap penggunaan Tionghoa berkonotasi negatif.

Pada surat edaran tersebut, Pemerintah juga mengatur agar tidak terjadi dualisme penggunaan istilah, dengan menggunakan istilah Cina dan meninggalkan istilah Tiongok/Tionghoa. Pada era tersebut Tionghoa/Tiongkok berkonotasi negatif karena diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia, yang dituding melakukan pemberontakan berupa gerakan pembunuhan terhadap tujuh perwira tinggi militer Indonesia (G30S/PKI).

Pada masa-masa selanjutnya (sejak tahun 1967), di era pemerintahan Presiden Soeharto, istilah penggunaan Cina terus konsisten dipergunakan pada produk-produk hukum negara. Hal ini sebagaimana pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina (mengatur kegiatan kepercayaan serta keagamaan Cina dilakukan dalam lingkup internal keluarga, dan tidak muka umum), Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pers Departemen Penerangan No.02/SE/Ditjen-PPG/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan dan iklan beraksara dan berbahasa Cina di depan umum.

Pada awal era reformasi, tidak terdapat produk hukum yang menggunaan istilah Cina/Tiongkok, namun pada masa itu terdapat peraturan terkait, yaitu Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Hal tersebut sejalan seirama dengan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia (HAM) dengan dimasukannya pasal-pasal terkait HAM pada Amandemen UUD 1945, dan diterbitkannya UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid, kembali terjadi dualisme penggunaan istilah Cina/Tionghoa. Sebagaimana Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, istilah yang dipergunakan adalah Cina. Namun pada Keputusan Menteri Agama No. 13 Tahun 2001, istilah yang digunakan adalah Tionghoa, yaitu menetapkan Imlek sebagai Hari Libur Fakultatif selama 1 (satu) hari bagi masyarakat Tionghoa di wilayah Indonesia. Adapun pada waktu itu, tidak terdapat dasar hukum penggunaan istilah Tionghoa, dimana Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 Tanggal 28 Juni 1967 masih tetap berlaku dan belum dicabut.

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, istilah yang dipergunakan pada produk hukum yang diterbitkan saat itu adalah Cina. Hal ini sebagaimana Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2002 Tentang Hari Tahun Baru Imlek, yang dapat dilihat pada pertimbangan peraturan tersebut, yaitu Tahun Baru Imlek merupakan tradisi masyarakat Cina yang dirayakan secara turun temurun di berbagai wilayah di Indonesia

Politik Hukum Yang Saat Ini Berlaku

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah bersikap tegas dengan menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 Tanggal 28 Juni 1967, yang mengatur bahwa dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat Cina diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Aturan ini terus berlaku hingga saat ini, dan belum digantikan dengan kebijakan baru dari pemerintah.

Adapun hal yang mendasari keppres tersebut ialah, penggunaan istilah "Tjina/China/Cina", telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosal yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Selain itu, tidak sesuai dengan semangat awal dari UUD 1945 yang menggunakan frasa peranakan tionghoa.

Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut Pemerintah yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis, yang berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketika Keppres tersebut diterbitkan, berbagai kalangan turut mendukung usaha pemerintah yang pro terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Begitupun Kedutaan Besar Tiongkok, yang memang sedari awal turut menyarankan pemerintah meninggal kan penggunaan istilah "Tjina/China/Cina".

Pada masa Presiden Joko Widodo hingga saat ini, pemerintah terus konsisten menggunakan isitlah Tiongkok dan/ataupun Tionghoa, salah satu contohnya ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beserta jajaran kementeriannya yang kerap konsisten menggunakan  istilah Tiongkok pada tiap kesempatan.

Pesan Kepala Kejaksaan Negeri Paser

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Paser, M. Syarif, S.H., M.H., didampingi dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Paser Juli Hartono, S.H., selaku pejabat penyelenggara kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, turut mengambil sikap ikhwal dualisme penggunaan Istilah Cina/Tiongkok ini. 

Pertama, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana segala hal terkait kaidah hukum yang berisi perintah (gebod) larangan (verbod) ataupun kebolehan (mogen) diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan setiap warga Negara haruslah mematuhinya.

Kedua, menghimbau masyarakat untuk menggunakan istilah Tionghoa (bagi orang dan/atau komunitas), dan Tiongkok (bagi negara), agar sejalan dengan politik hukum negara, dan tidak melakukan segala tindakan diskriminasi ras dan etnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ketiga, dalam rangka turut menjaga kebhinekaan, Kepala beserta jajaran Kejaksaan Negeri Paser turut mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2571 bagi masyarakat Tionghoa di Kaliamantan Timur, khususnya pada wilayah hukum Kabupaten Paser. Semoga mendapat kemajuan di tahun baru ini (Xin Nian Jin Pu). (pro)