SAMARINDA – Ekonomi Kaltim pada 2019 tumbuh baik di tengah resesi atau perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut berdampak pada kinerja perbankan. Bank Indonesia mencatat adanya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 16,47 persen year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp 97,49 triliun.
Sejalan dengan total kredit yang disalurkan di Kaltim mencapai Rp 67,73 triliun. Kinerja kredit di Kaltim tumbuh dengan risiko yang cukup rendah. Non performing loan (NPL) atau kredit macet di Kaltim hanya 3,81 persen, masih di bawah threshold atau aturan batas NPL yang diatur mencapai sebesar 5 persen. Kinerja apik itu selaras dengan inflasi Kaltim yang terkendali hanya 1,66 persen, jauh di bawah sasaran 3 plus minus 1 persen.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, stabilitas sistem keuangan tetap terkendali di tengah ketidakpastian perekonomian global yang menurun, serta sorotan masyarakat terhadap permasalahan pada beberapa lembaga jasa keuangan di Tanah Air.
Nilai tukar rupiah mengalami penguatan didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing, bekerjanya mekanisme pasar, dan meningkatnya kepercayaan para investor. Demikian juga inflasi, tetap terkendali di dalam kisaran target. “Di Kaltim dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tentunya berdampak pada kinerja perbankan,” katanya, Rabu (22/1).
Namun untuk mewaspadai potensi risiko yang berasal dari perekonomian global maupun dalam negeri, BI tetap meningkatkan koordinasi kebijakan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Bl memperkuat bauran kebijakan. Kebijakan moneter akomodatif tetap dipertahankan, konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1 persen pada tahun ini. “Sejak Juli 2019, Bl telah menurunkan suku bunga kebijakan BI 1-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 4 kali sebesar 100 basis poin (bps),” ujarnya.
BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif di tengah stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Hal ini dilakukan melalui pelonggaran pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan RIM Syariah, lalu mendorong permintaan kredit pelaku usaha melalui pelonggaran ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV), termasuk tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit properti dan uang muka kredit.
Secara nasional kredit dan DPK perbankan masing-masing tumbuh sebesar 6,08 persen dan 6,54 persen year on year (yoy). Pertumbuhan itu diharapkan terus berlanjut tahun ini. “Dengan memperkuat kebijakan makroprusensial, diharapkan stabilitas sistem keuangan tetap terkendali tahun ini,” pungkasnya. (ctr/ndu/k18)
