SAMARINDA - Komisi V DPR RI mengunjungi Waduk Benanga Lempake Samarinda Utara, Kamis (23/1/2020). Kunjungan ini terkait bencana banjir di ibukota provinsi Kaltim yang terjadi terus menerus akibat semakin buruknya kondisi penampungan air waduk.
Anggota DPR RI pun meminta Walikota Samarinda Syaharie Jaang segera mereview ulang Tata Ruang Wilayah Samarinda. Ini agar kawasan resapan air terutama di waduk dan Sungai Karang Mumus (SKM) , bisa diketahui pasti dan dilindungi.
"Itu (kapasitas tampung waduk Benanga kritis) menjadi tujuan kunjungan kami kesini. Kaitan dengan itu kita sudah lihat kondisinya. Cuma kami minta Bapak Walikota serta Pemda secepatnya untuk mereview tata ruang. Sehingga kita tahu lokasi secara keseluruhan dan lokasi yang tersedia (resapan air)," ujar Anggota DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie diwawancara usai mengunjungi waduk.
Syarif menambahkan review ulang tata ruang Samarinda mendesak dilakukan seiring daya tampung air waduk Benanga tahun 1977 mencapai 1,5 juta meter kubik menurun tinggal 500 ribu meter kubik.
Adapun pemeliharaan waduk Benanga tanggung jawabnya dibawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, diminta Syarif, dilakukan berkelanjutan.
"Saya minta dari Balai yang disini betul betul merencanakan (normalisasi waduk) dan jangan secara parsial aja. Artinya ada 26 camp pengerukan. Jangan sampai selesai itu, tidak berlanjut dan bertambah lagi pengendapan," katanya.
Pengendalian banjir Samarinda menjadi perhatian Komisi V DPR RI karena Ibu Kota Negara (IKN) baru dibangun di Kaltim. Apalagi, tahun 2024 pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta akan mulai berjalan secara bertahap.
Sementara itu, Anggota DPR RI lainnya, Irwan asal Kaltim menjelaskan pihaknya juga akan mendorong BWS Kalimantan III membuat kolam retensi menggantikan lahan resapan air yang terlanjur dibangun perumahan.
"Jadi kita selamatkan sekarang lahan-lahan kosong dari pembangunan perumahan. Dan mesti dibebaskan Pemerintah Kota. Kemudian dibangun kolam retensi. Sehingga air hujan tidak masuk semua ke Sungai Karang Mumus," ujar Irwan.
Menurut Irwan, tak sulit Pemerintah Kota untuk membebaskan lahan kosong agar bisa dibangun kolam retensi.
"Makanya yang dibebaskan jangan lahan yang sudah ada dibangun perumahan. Yang segera diamankan itu secara tata ruang adalah lahan kosong di SK kan sebagai ruang terbuka hijau atau kawasan sepandan, kawasan pelindung tangkapan air. Itu yang kemudian jadi kolam retensi. Terutama sekitar anak anak sungai sekitar SKM. Karena cukup 400 ribu meter per kubik," ujarnya. (mym)
