MANAGED BY:
MINGGU
29 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 23 Januari 2020 10:25
MIRIS..!! Pejabat Istana Belum Laporkan Kekayaan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyentil sejumlah pejabat di lingkungan istana kepresidenan. Khususnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan staf khusus presiden (SKP). Pasalnya, dari sembilan anggota Wantimpres dan 21 SKP, baru satu orang yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Padahal, waktu jeda pasca pelantikan relatif cukup lama. SKP ditetapkan pada 21 November 2019 atau dua bulan lalu. Sedangkan Wantimpres dilantik pada 13 Desember 2019 atau sekitar satu setengah bulan lalu.

Dikonfirmasi terkait hal itu, salah satu SKP Presiden Joko Widodo, Dini Purwono, berdalih hanya masalah waktu. Yang penting, lanjut dia, dari segi aturan tidak dilanggar. Sebab, regulasi memberi waktu tiga bulan pasca dilantik. Sehingga praktis masih ada sisa waktu sebulan untuk melaporkan.

Dia memastikan menuntaskan LJKPN sebelum batas akhir pelaporan. ''Saya sendiri akan segera di-submit paling lambat awal bulan depan,” ujar Dini yang menjabat SKP bidang Hukum melalui pesan singkat kemarin (22/1). Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu beralasan, lamanya proses LHKPN karena dia belum cukup berpengalaman sebagai pejabat baru. Padahal, secara sistem cukup rumit prosedurnya. Di sisi lain, pihaknya juga disibukkan kegiatan sebagai SKP, mulai dari rapat hingga mendampingi Presiden. ''Jadi memang butuh waktu khusus untuk buka link satu-satu dan baca panduannya,” imbuhnya. Meski demikian, dia memastikan menyelesaikan kewajiban tersebut.

Alasan yang sama disampaikan Ketua Wantimpres Wiranto. Ditemui usai pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin (22/1), Wiranto menegaskan komitmennya untuk menyerahkan LHKPN. Dia berdalih, secara aturan, waktu yang diberikan masih cukup luas. ''Ya belum 3 bulan. Kami baru sebulan,” ujarnya. Bukan hanya dirinya, mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu memastikan anggota Wantimpres lainnya akan melaporkan sebelum deadline.

Deadline pelaporan LHKPN sendiri diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan, pelaporan harus dilakukan paling lambat tiga bulan sejak dilantik atau ditetapkan. Selain itu, harus dilakukan secara periodic setiap satu tahun sekali. (far/oni)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 28 Maret 2020 12:55

Haji Dibatalkan, Uang Dikembalikan

JAKARTA– Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan skenario terburuk dalam penyelenggaraan ibadah…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:44

Daerah Berani Local Lockdown, Pemerintah Baru Kebut Peraturan Karantina Wilayah

JAKARTA– Meski pemerintah pusat belum mengambil keputusan, beberapa kepala daerah…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:36

Menyusul Tegal, Kota Payakumbuh Terapkan Partial Lockdown

PAYAKUMBUH- Kebijakan karantina wilayah terbatas (local lockdown) yang diterapkan Kota…

Jumat, 27 Maret 2020 15:52

Full Lockdown Terlalu Berisiko

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan…

Jumat, 27 Maret 2020 14:56

Terkait Covid-19, RI Terbuka untuk Terima Bantuan

JAKARTA – Beberapa perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia…

Jumat, 27 Maret 2020 14:44

Tracing Cepat Lewat Handphone

JAKARTA – Setelah social distancing dan pemeriksaan massal (rapid test) pemerintah…

Jumat, 27 Maret 2020 14:43

Pengusaha China Patungan Sumbang Alat Kesehatan

JAKARTA– Beberapa perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia akan menyumbangkan…

Jumat, 27 Maret 2020 14:38

Papua Tutup Akses Penerbangan dan Pelabuhan

JAYAPURA - Kamis (26/3) kemarin yang merupakan hari pertama berlakunya…

Jumat, 27 Maret 2020 14:34

Lihat Nih..!! Rencana Tegal Lakukan Total Lockdown, Bagaimana Kondisinya?

Hingga kini, rencana Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang…

Jumat, 27 Maret 2020 14:31

Ambil Keputusan Lockdown..!! Wali Kota Tegal : Mending Mati Ekonomi Ketimbang Warganya Mati

TEGAL- Dikutip dari Radar Tegal langkah berani dipilih Wali Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers