MANAGED BY:
KAMIS
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 23 Januari 2020 10:25
MIRIS..!! Pejabat Istana Belum Laporkan Kekayaan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyentil sejumlah pejabat di lingkungan istana kepresidenan. Khususnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan staf khusus presiden (SKP). Pasalnya, dari sembilan anggota Wantimpres dan 21 SKP, baru satu orang yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Padahal, waktu jeda pasca pelantikan relatif cukup lama. SKP ditetapkan pada 21 November 2019 atau dua bulan lalu. Sedangkan Wantimpres dilantik pada 13 Desember 2019 atau sekitar satu setengah bulan lalu.

Dikonfirmasi terkait hal itu, salah satu SKP Presiden Joko Widodo, Dini Purwono, berdalih hanya masalah waktu. Yang penting, lanjut dia, dari segi aturan tidak dilanggar. Sebab, regulasi memberi waktu tiga bulan pasca dilantik. Sehingga praktis masih ada sisa waktu sebulan untuk melaporkan.

Dia memastikan menuntaskan LJKPN sebelum batas akhir pelaporan. ''Saya sendiri akan segera di-submit paling lambat awal bulan depan,” ujar Dini yang menjabat SKP bidang Hukum melalui pesan singkat kemarin (22/1). Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu beralasan, lamanya proses LHKPN karena dia belum cukup berpengalaman sebagai pejabat baru. Padahal, secara sistem cukup rumit prosedurnya. Di sisi lain, pihaknya juga disibukkan kegiatan sebagai SKP, mulai dari rapat hingga mendampingi Presiden. ''Jadi memang butuh waktu khusus untuk buka link satu-satu dan baca panduannya,” imbuhnya. Meski demikian, dia memastikan menyelesaikan kewajiban tersebut.

Alasan yang sama disampaikan Ketua Wantimpres Wiranto. Ditemui usai pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin (22/1), Wiranto menegaskan komitmennya untuk menyerahkan LHKPN. Dia berdalih, secara aturan, waktu yang diberikan masih cukup luas. ''Ya belum 3 bulan. Kami baru sebulan,” ujarnya. Bukan hanya dirinya, mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu memastikan anggota Wantimpres lainnya akan melaporkan sebelum deadline.

Deadline pelaporan LHKPN sendiri diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan, pelaporan harus dilakukan paling lambat tiga bulan sejak dilantik atau ditetapkan. Selain itu, harus dilakukan secara periodic setiap satu tahun sekali. (far/oni)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 14:24

Propam Periksa Polisi yang Gunduli Guru Tersangka Kasus Susur Sungai

SLEMAN- Polda DIJ menanggapi munculnya protes dari Pengurus Besar Persatuan…

Kamis, 27 Februari 2020 14:07

ITS Terima Rp 42 M, Unair Dijatah Rp 42,5 M

JAKARTA– Bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) 2020 akhirnya diumumkan…

Kamis, 27 Februari 2020 14:02

Tidak Mau Jadi Tumbal, Pria Depresi Buang Motor Ke Sungai

GIANYAR – Seorang warga asal Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan,…

Kamis, 27 Februari 2020 13:42

Pemilihan DPRD Boleh Gabung Pilkada, Yang wajib Serentak Hanya Pilpres, Pileg DPR dan DPD

JAKARTA-Tafsir atas desain keserentakan pemilu akhirnya menemui kejelasan. Meski gugatan…

Rabu, 26 Februari 2020 22:45

Jadi Tersangka Kasus Susur Sungai, Tiga Guru Digunduli, Publik Mengecam, Ini Kata Polisi

SLEMAN- Tindakan oknum polisi yang menggunduli tiga guru SMPN 1…

Rabu, 26 Februari 2020 14:00

Saat Siswa Terseret Arus, Tiga Pembina Pramuka Justru Tidak di Lokasi

SLEMAN- Tersangka tragedi susur Sungai Sempor Isfan Yoppy Andrian (IYA),…

Rabu, 26 Februari 2020 13:37

DPR Minta Proses Seleksi Dirut LPP TVRI Distop

JAKARTA– Tak mau berlarut dengan polemik pemecatan mantan direktur utama…

Rabu, 26 Februari 2020 11:31
Hujan Lebat, Banjir Serbu Ibu Kota

Potensi Hujan Lebat Bakal Terjadi Sampai Awal Maret

JAKARTA- Hujan deras kembali mengguyur Jakarta mulai Senin malam (24/2)…

Rabu, 26 Februari 2020 11:26

Beri Atensi Dua Ancaman, Jaga Hak Berdaulat di Natuna Utara dan Kedaulatan di Papua

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)…

Rabu, 26 Februari 2020 11:25

Wagub Nduga Ancam Minta Suaka

KENYAM-Belum adanya kejelasan mengenai penanganan pengungsi masyarakat Nduga hingga memakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers