Kurun 2011-2017, pembangunan infrastruktur jalan di Kukar meningkat signifikan. Sedangkan pada 2017-2019, Pemkab Kukar fokus melakukan perbaikan jalan rusak.
TENGGARONG - Berdasarkan data yang dihimpun Kaltim Post dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, pada 2010 jalan milik Pemkab Kukar tercatat hanya sepanjang 511,5 kilometer. Kurun 2011-2015 jalan yang dibangun mencapai 1.381,07 kilometer.
Jadi total panjang jalan hingga tahun 2015 mencapai 1.892,07 kilometer. Sedangkan hingga 31 Desember 2017, tercatat penambahan sejumlah ruas jalan hingga total panjang jalan kabupaten 2.193,02 kilometer. Proses pencatatan aset jalan ini juga menjadi salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bahkan disebut-sebut turut mengganjal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu, pada tahun 2017 hingga 2019, Pemkab Kukar fokus melakukan perbaikan jalan. Dari jalan yang dimiliki sepanjang 2.193 kilometer, kondisi jalan yang rusak berat pada tahun 2019 tersisa 13,56 persen.
Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding tahun 2016 yaitu sepanjang 16,27 persen. Sedangkan akses jalan rusak ringan pada tahun 2019 hanya 16,57 persen. Sedangkan pada tahun 2016 tercatat 20,18 persen.
Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, pihaknya memang fokus melakukan perbaikan akses jalan milik Pemkab Kukar. Aspirasi dari masyarakat tersebut, ia terima melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan hingga kabupaten. Sebagian besar juga ia pantau secara langsung di lokasi jalan tersebut.
“Tentunya kita akan memaksimalkan porsi APBD kita untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak. Karena ini juga akan memengaruhi perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Termasuk di lokasi pertanian, serta kawasan yang memiliki potensi wisata,” ujar bupati.
Tak hanya itu, ia juga berupaya melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan perbaikan jalan di Kukar. Sebab, lanjut Edi, akses jalan yang dimiliki provinsi dan pusat juga banyak berada di Kukar.
“Banyak juga masyarakat yang mengeluhkan akses jalan di Kukar yang rusak. Tapi sebagian masuk kewenangan provinsi dan pusat. Nah, ini tetap akan kita perjuangkan untuk diperbaiki sesuai regulasi yang ada, ” imbuh Edi.
Sementara itu, untuk aset Dinas PU saat ini diperkirakan mencapai Rp 13 triliun. Baik berupa jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 9,91 triliun. (qi/kri)
