JAKARTA- Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak akan menggerus sumber daya manusia (SDM) lokal. Kendati boyongan dilakukan secara besar-besaran, pemerintah memastikan ada alokasi khusus untuk masyarakat setempat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberian tempat bagi warga lokal sudah menjadi komitmen pemerintah. Meski pemerintah pusat memindahkan hampir seluruh ASN-nya, tidak akan memenuhi kebutuhan seluruhnya.
Politikus PDIP itu menjelaskan, dari total keseluruhan pegawai pusat, jumlah ASN yang memasuki masa pensiun cukup besar. Sebagai gambaran, pada 2023 dan 2024 saja, ada sekitar 16 sampai 17 persen yang masuk masa pensiun. Nah, kekurangan tersebut akan diisi oleh SDM lokal. ''(Alokasinya) Banyak toh, contoh ada 16 persen dari yang pensiun. Kan harus diambilkan dari lokal dan ASN baru,” ujarnya. Meski ada kekhususan, dia menjamin proses seleksi bagi ASN lokal tetap sesuai standar. ''Dites sesuai kompetensi dan kebutuhan lembaga,” imbuhnya.
Tjahjo menambahkan, alokasi 16-17 persen bersifat sementara. Masih bisa bertambah. Pasalnya, di Jakarta sendiri, kalkulasi terkait jumlah ASN yang melakukan perpindahan belum klir sepenuhnya. Saat ini pihaknya bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tengah berkoordinasi dengan kementerian untuk melakukan pemetaan angka potensial yang dipindahkan. Pasalnya, meski secara aturan ASN harus siap ditugaskan di mana saja, namun pemerintah ingin lebih bijaksana. Khususnya yang menyangkut usia masa kerja dan kondisi keluarga ASN. ''Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah, tapi tidak konsentrasi kerja, kan repot,” tuturnya. Jika tidak didukung aparatur yang maksimal, gagasan membentuk smartcity sulit diwujudkan.
Lalu, kapan pemetaan selesai? Tjahjo menyebut, saat ini Sekjen dan Sesmen di Kementerian/Lembaga masih melakukan seleksi. Dia memperkirakan hasilnya diperoleh pada akhir tahun mendatang. Dengan timeline tersebut, pihaknya memiliki alokasi waktu yang cukup untuk mempersiapkan perpindahan yang ditargetkan dimulai pada 2024.
Pada bagian lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, pembangunan IKN di tahun pertama akan dimulai di lahan seluas 6 ribu hektar (Ha). Enam ribu ini merupakan bagian dari 56 ribu Ha untuk inti daerah ibu kota. Ia mengaku sudah menggelar rapat terkait persiapan lahan untuk pembangunan IKN. Salah satu yang dibahas soal penggambaran lahan dengan garis dan lambang untuk lahan mana saja yang bisa menjadi pusat ibu kota nanti.
Sofyan mengatakan, sebagian besar tanah tersebut merupakan hutan. Jadi, tak ada masalah khusus soal pembebasan. ”Kalau tanah masyarakat akan (diselesaikan, red) sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya. Diperkirakan ada tanah milik masyarakat yang terimbas pembangunan IKN baru. Tepatnya di sekitar area masuk. Menanggapi ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief mengatakan, pihaknya masih melakukan survei pemanfaatan lebih lanjut. ”400 Ha kan masih perkiraan. Masih kita survei, kita lihat dulu,” katanya.
Diakuinya, di sekitar lokasi memang beragam kategori tanahnya. Ada kebun, tambang, dan lainnya. Pihaknya akan membuat masterplan terlebih dahulu. ”Soal pembangunan kan di Bappenas juga. Kita hanya di tata ruang dan survei pemetaan,” katanya. (far/mia/oni)
