MANAGED BY:
JUMAT
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 21 Januari 2020 14:12
118 Ribu ASN Pindah ke IKN, Biaya Ditanggung Pemerintah dan Diberi Rumah
Rencana Istana Presiden di IKN nanti.

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah mulai menata jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal dipindahtugaskan ke Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Rencananya, seluruh ASN pemerintah pusat akan diboyong. Meski begitu, para ASN tersebut akan ditanyai dulu mengenai kesiapan untuk dipindahtugaskan.

 “Kami sudah sampaikan melalui Sekjen (Sekretaris Jenderal) maupun asesmen (Sekretaris Kementerian) ada berapa yang pensiun dan ASN yang masih dinas. Kemudian ditanya, mau atau tidak? Meski secara prinsip harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia,” beber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo di komplek Parlemen Senayan kemarin.

KemenPAN-RB mencatat ada 118.513 PNS dengan usia 45 tahun di pusat yang akan diboyong ke Kalimantan Timur. Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh biaya perjalanan PNS ke IKN ditanggung oleh pemerintah. Bahkan, juga akan memberikan fasilitas rumah. “Iya dong ditanggung (semua),” beber politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pihaknya sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN. Ada dua skenario. Pertama, berlaku bagi 182.462 PNS. Angka tersebut asumsi dari kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) saat ini. Kedua, bagi 118.513 PNS dengan usia maksimal 45 tahun. Angka tersebut berasal dari 116.157 PNS pusat dan pejabat struktural 2.356 orang dengan usia 45 tahun pada 2023.

Mengenai biaya pemindahan ASN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Estimasi biaya pemindahan skenario pertama membutuhkan biaya sekitar Rp 2,9 triliun. Sedangkan skenario kedua sebesar Rp1,8 triliun.

Prioritas pemindahan PNS adalah lembaga negara, sekretariat lembaga negara, dan alat negara. Seperti Presiden dan Wakil Presiden, pegawai dan pejabat MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, sekretariat lembaga negara, dan Sekretariat Negara. Juga, pegawai TNI, Polri, BIN, Kejagksaan Agung.

Prioritas kedua yakni kementerian yang nomenklaturnya disebut dalam Undang Undang Dasar (UUD) dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Prioritas ketiga adalah LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) dan dan LNS (Lembaga Non Struktural).

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan, masih melakukan pemetaan. Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki satuan kerja yang proses memilahnya tidak mudah. “Jadi tidak semua langsung dipindahkan. Harus diperhitungkan juga berapa yang pensiun, berapa yang masih aktif, dan masa baktinya sampai tahun kapan, itu kami perhatikan,” ungkap Bima.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa 3 tim pemenang sayembara gagasan desain IKN telah mulai turun ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama tim dari kementerian PUPR untuk melakukan survei sebelum memasuki fase desain detil kawasan.

Ketiga tim sudah berada di lapangan terhitung hari ini (21/1) dan sudah melakukan persiapan-persiapan. Survey rencananya akan dimulai besok (22/1). “Ini dalam rangka penyusunan desain yang lebih terperinci yang mengadopsi kondisi alam dan budaya Kalimantan, serta mencerminkan visi Indonesia kedepan,” jelas Basuki kemarin.

Basuki menjelaskan, desain detil tersebut akan menjadi tahapan pertama setelah nanti IKN telah mengantongi landasan hukum berupa UU pemindahan Ibu Kota. “Harapannya kuartal keepmat tahun 2020 sudah bisa dilakukan pembangunan fisik IKN,” katanya. (han/tau)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 Februari 2020 16:55

Orangtua Yusuf Minta Keadilan ke Presiden

KASUS Yusuf Ahmad Gazali, balita yang ditemukan tewas tanpa kepala…

Kamis, 20 Februari 2020 14:56

Terancam Longsor, Warga Desa Mulawarman Mengungsi

Adanya pergerakan tanah di Desa Mulawarman membuat warga setempat mengungsi.…

Kamis, 20 Februari 2020 11:47

Pemerintah Serahkan RUU IKN ke DPR Pekan Depan

JAKARTA– Persiapan pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara (IKN) yang…

Kamis, 20 Februari 2020 10:43

Kedatangan Harun Baru Tercatat 19 Januari, Imigrasi Berdalih Server Tidak Sinkron

JAKARTA -- Tim gabungan independen beberapa kementerian dan lembaga mengumumkan…

Rabu, 19 Februari 2020 12:08

Lokasi Ibu Kota Negara Tak Terdampak Banjir di Penajam

Gara-gara foto dan narasi tak terkonfirmasi di media daring, banyak…

Rabu, 19 Februari 2020 12:05

Makmur Diklaim Usung Isran, Musda Golkar Kaltim, Calon Tunggal Menguat

SAMARINDA–Hiruk-pikuk mencari pengganti Rita Widyasari memimpin Golkar Kaltim lima tahun…

Rabu, 19 Februari 2020 12:04

Makam Dibongkar, Bawa Tulang ke Jakarta

Jasad Yusuf Ahmad Gazali digali dari kuburnya kemarin (18/2). Untuk…

Rabu, 19 Februari 2020 12:02

Keluarga Berharap Ada Titik Terang

TATAPAN Bambang Sulistyo beberapa kali melihat ke arah makam anaknya,…

Rabu, 19 Februari 2020 11:29

Pengusaha Malaysia Mulai Petakan Peluang

Hadirnya ibu kota negara (IKN) di Kaltim membuat mata investor…

Rabu, 19 Februari 2020 11:24

Coastal Road Tunggu Izin Reklamasi

BALIKPAPAN – Meski awalnya target pembangunan fisik berjalan Februari, proyek…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers