SAMARINDA–Membawa ide investasi energi non-fosil untuk listrik, Kansai Electric Power (KEP) menyambangi Gubernur Kaltim Isran Noor. Perusahaan asal Jepang ini menawarkan jaringan kelistrikan menggunakan hydropower di Kaltim, termasuk kawasan ibu kota negara (IKN) nantinya.
Direktur Kansai Electric Power Cabang Jakarta Tesuo Onaru menjelaskan, selain menggunakan energi baru terbarukan, pihaknya menawarkan tarif listrik yang lebih murah. “Untuk Kalimantan, kita memiliki proyek interkoneksi pembangunan jalur transmisi tenaga hijau dari Sarawak, Kalimantan, hingga Jawa," jelas Tesuo dalam pemaparannya.
Lanjut dia, sejak berdiri pada 1 Mei 1951, Kansai Electric Power berpengalaman melakukan pemasangan listrik dengan total kapasitas 34 GW (gigawatt) di seluruh dunia. Di antaranya, Irlandia, Laos, Amerika Serikat, Filipina, Thailand, Indonesia (Rajamangala Hydro 47 MW), Australia dan Singapura. Isran pun mengapresiasi perusahaan ini. Namun, dia mengingatkan soal regulasi kelistrikan di Indonesia.
“Sistem ini bagus. Presentasi yang bagus, semoga Jepang juga menjadi salah satu partisipan dalam sayembara pembangunan IKN baru di Kaltim. Program pembangunan di ibu kota baru terintegrasi. Nantinya ada di bawah pengawasan badan otoritas khusus yang paling lambat terbentuk pada Juli 2020,” ungkap Isran Noor. Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim Nazrin mengatakan, investasi KEP agaknya susah terealisasi karena regulasi.
Pasalnya, aturan menyebut, distribusi listrik hanya dilakukan PLN. "Benturannya di situ. Sebenarnya bagus niat mereka, tapi kami terbentur aturan yang membatasi, yaitu tidak bisa investor menjual listrik selain PLN. Kecuali listrik itu disalurkan ke kawasan industri," jelas Nazrin. Kansai Electric Power disebut punya industri yang surplus ribuan kilowatt di Serawak, Malaysia.
Jadi, mereka mencoba menawarkan ke Kaltim dan Kaltara, dengan jaringan sepanjang 1.700 kilometer. Meski begitu, sebut Nazrin, perusahaan ini bisa juga mengambil opsi dengan bekerja sama dengan PLN. Sementara itu, hingga Mei 2019, rasio elektrifikasi (RE) di Kaltim sebanyak 85,81 persen. Daerah paling minim listrik adalah Mahakam Ulu yang RE-nya hanya 20,45 persen. Sedangkan, Samarinda dengan RE tertinggi 98,31 persen. Namun, tak semua listrik ini berasal dari PLN.
RE PLN di Kaltim berada di angka 78,66 persen. Daerah yang paling banyak tak menggunakan listrik dari PLN adalah Kutai Timur dengan 35,5 ribu rumah tangga. Masyarakat di pedesaan jadi yang sering tak tersentuh listrik. Di antaranya, Desa Muhuran, Kukar, yang mengandalkan genset milik desa untuk menerangi desanya tiap malam. Padahal, desa ini dekat dengan pusat kecamatan Kota Bangun.
Masyarakat desa pun membayar iuran beli solar Rp 5 ribu tiap hari untuk listrik yang menyala dari pukul 18.00–23.00. "Kami sudah ajukan dari 2008, katanya tahun depan baru bisa masuk PLN," kata Kepala Desa Muhuran Akhmad Nur saat didatangi Kaltim Post belum lama ini.
Namun, kisah berbeda dialami Kampung Teluk Sumbang, Berau. Berada di ujung hidung Kalimantan, kampung ini baru saja dialiri listrik tahun lalu. Sebelumnya, nasib mereka tak beda jauh dengan Muhuran. Dengan genset berbahan bakar solar, lampu hanya bisa menyala dari pukul 18.00–22.00. Namun sejak 2018, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan tenaga mikro-hidro hasil bantuan dari lembaga swadaya masyarakat asal Amerika Serikat, sudah bisa digunakan.
Pembangkit listrik di desa ini bisa menghasilkan 400 kWh. Namun, hanya 30 kWh yang terpakai. Biasanya, masyarakat hanya menggunakan sekitar 15 kWh saat siang dan malam hari 30 kWh. "Ada sekitar 130-an pelanggan di sini, masyarakat beli listriknya pakai voucher. Harganya standar PLN, Rp 1.460 per kWh," kata operator PLTS Teluk Sumbang, Ahmad (30). Listrik di Teluk Sumbang pun bisa ada hingga 24 jam penuh.
Perawatan PLTS ini juga tak rumit. Jika pun ada gangguan, biasanya bukan gangguan pada PLTS. Melainkan gangguan jaringan untuk mengalirkan listrik ke rumah. (nyc/riz/k8)
