Dalam menyambut perpindahan ibu kota negara (IKN), Pemprov Kaltim diharapkan segera mewujudkan kawasan ekonomi khusus agar mampu menarik investor asing. Maret ini, uji coba pengoperasian pelabuhan KEK Maloy didorong agar terealisasi.
BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim berencana melakukan uji coba pengoperasian pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Kutai Timur, Maret 2020 mendatang. Langkah ini menjadi modal awal untuk menarik investor asing. Terutama dari sektor perkebunan. Karena kawasan tersebut digadang-gadang menjadi lokasi industri hilir minyak kelapa sawit.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong mengatakan, pada Maret mendatang pelabuhan di KEK Maloy akan diuji coba. Proyek yang didanai APBN tersebut sudah selesai dikerjakan. Kendati pelabuhan sudah selesai dikerjakan, masih ada pekerjaan yang harus digarap, yaitu jalan pendekat dari pelabuhan yang panjangnya sekitar 400 meter.
“Sebetulnya jalan pendekat sudah ada, tetapi jalan tersebut melewati perkantoran KEK Maloy, sehingga tidak elok jalan tersebut dijadikan jalan pendekat. Oleh karena itu perlu dibuatkan jalan. Maret 2020 akan mulai uji coba operasional," ungkapnya, Senin (20/1).
Kondisi tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai fasilitas yang sudah dibangun seperti jalan utama kawasan, sarana pelabuhan, jaringan listrik, perkantoran, dan telekomunikasi termasuk pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM).
Keberadaan KEK MBTK nantinya bisa menjadi sarana pertumbuhan perekonomian di Kutai Timur dalam upaya melakukan hilirisasi guna peningkatan nilai tambah produk. KEK Maloy akan menjadi kawasan ekonomi yang harus diwujudkan. Ini sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan menjadi SDA terbarukan.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat mengatakan, regulasi investasi dalam hal perijinan saat ini masih belum berpihak kepada investor. Dia menilai namanya saja yang sudah satu pintu, tapi jendelanya masih terbuka.
“Dan lagi, arah pembangunan Kaltim berubah-ubah. Contohnya kawasan industri Kariangau belum bisa dikatakan 100 persen menjadi kawasan industri yang layak. Sebab masih banyak lahan kosong yang menganggur. KEK Maloy juga sampai saat ini perkembangannya belum sesuai harapan. Apa sudah ada investasi besar di sana?” keluhnya.
Yaser menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah menerima banyak kedutaan besar asing di Balikpapan. Sebagian besar mereka datang untuk melihat peluang investasi di Kaltim. Tapi faktanya, mereka masih memilih wait and see. Dengan IKN ini diharapkan banyak investor masuk. Supaya tercipta peluang bisnis baru.
“Kalau bisa, segera ditetapkan kawasan industri. Contohnya Maloy, sudah KEK ya dipikirkan bagaimana menawarkan KEK kepada investor. Infrastruktur penunjang dulu dikebut. Nantinya investor datang sendiri kalau memang daerah itu menarik dan strategis,” jelasnya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim mencatat, target realisasi investasi Kaltim 2019 ditetapkan sebesar Rp 38,60 triliun. Dengan rincian Rp 13,51 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp 25,09 triliun untuk penanaman modal asing (PMA).
Pada pertengahan tahun lalu tercatat rencana investasi di Kaltim sebesar lebih dari Rp 3,14 triliun, dan realisasi investasinya mencapai Rp 8,44 triliun. Sedangkan realisasi semester I (Januari-Juni) 2019 telah mencapai Rp 17,68 triliun, atau 48,16 persen dari target investasi.
Jika dilihat berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai sampai dengan triwulan II (April-Juni) 2019 menunjukkan subsektor pertambangan mengalami penambahan investasi yang besar, yaitu mencapai Rp 10,55 triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha, yaitu sebesar 86,76 persen.
Sub sektor tanaman pangan dan perkebunan berada di urutan kedua kontributor terbesar, yaitu mencapai Rp 890 miliar atau 7,32 persen. Urutan ketiga terbesar adalah industri makanan sebesar Rp 353 miliar atau 2,90 persen.
