MANAGED BY:
RABU
30 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Senin, 20 Januari 2020 13:07
Berlayar ke Natuna, Nelayan Pantura Minta Subsidi BBM

Awal Februari Kerahkan 30 Kapal Ikan

Awal Februari akan dikerahkan 30 kapal ikan dari Pantura.

PROKAL.CO,

JAKARTA– Misi pengamanan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna dengan melibatkan nelayan pantai utara (pantura) Jawa segera dimulai. Awal Februari puluhan kapal ikan akan berlayar ke perairan Natuna Utara yang sering diklaim pemerintah Tiongkok itu.

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menuturkan, keputusan tersebut dipastikan setelah dirinya rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kamis pekan lalu (16/1). ”Rencana (berangkat ke Natuna) 1 Februari,” ungkap dia kemarin. Namun, jumlah kapal yang berangkat berkurang dari rencana awal. Semula dikabarkan ada ratusan kapal pantura yang bakal berangkat ke Natuna. Namun, ternyata hanya 30 yang diizinkan berangkat.

Menurut Riyono, jumlah itu sesuai dengan permintaan pemerintah. Sebelumnya, nelayan-nelayan pantura yang akan dikirim ke Natuna meminta beberapa hal. Di antaranya terkait dengan perizinan serta bahan bakar. Untuk perizinan, mereka meminta pemerintah memberikan kemudahan. Sebab, kapal yang berangkat ke Natuna berbobot besar. Untuk tahap awal, 30 kapal yang diberangkatkan berbobot di atas 100 GT. Soal bahan bakar, mereka berharap ada subsidi dari pemerintah.

Subsidi itu mereka butuhkan untuk mengurangi beban operasional. Tanpa subsidi, para nelayan pantura harus membeli bahan bakar industri dengan harga Rp 8 ribu per liter. Sedangkan bahan bakar yang disubsidi hanya Rp 5 ribu per liter. Meski sudah pasti akan melaut ke Natuna Utara, 30 kapal itu belum dapat kepastian soal izin dan bahan bakar subsidi yang mereka minta. ”Per hari ini (kemarin) belum ada keputusan pemerintah,” ungkapnya. Riyono berharap segera mendapat kepastian.

Sementara itu, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD memastikan bahwa mobilisasi nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa tidak lantas menyisihkan nelayan lokal. Sebab, nelayan lokal akan mendapat prioritas. ”Jangan salah paham seakan-akan kami mengedrop nelayan dari luar Natuna ke sini, kemudian nelayan-nelayan Natuna tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat,” papar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Mahfud sudah berkoordinasi dengan gubernur Kepulauan Riau dan bupati Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang sudah berkunjung ke Natuna menegaskan, para pejabat dari Jakarta akan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Yakni, memastikan patroli oleh aparat di Natuna berjalan. Kemudian, mengisi ZEE di Natuna Utara dengan kegiatan ekonomi yang dimotori para nelayan. Edhy menyebutkan bahwa dirinya sudah melihat sejumlah sarana dan prasarana untuk nelayan di Natuna. Mulai bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, hingga sarana penunjang lainnya.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 29 September 2020 11:25

Masjid dan Musala Harus Steril dari Kampanye

JAKARTA– Tahapan kegiatan kampanye pilkada serentak sudah berlangsung. Dewan Masjid…

Selasa, 29 September 2020 10:49

Waspada Cuaca Ekstrem Selama Pancaroba

JAKARTA–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimbau agar masyarakat waspada karena…

Selasa, 29 September 2020 10:40

Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Besaran Tarif Sertifikasi Halal

JAKARTA – Berlarutnya penetapan tarif sertifikasi halal oleh pemerintah menuai…

Senin, 28 September 2020 16:31

Dorong Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

JAKARTA - Pandemi Covid-19 betul-betul menjadi ujian bagi industri media.…

Senin, 28 September 2020 16:29

"Bedol Desa" KPK, Berharap Alumni KPK Jadi Agen Antikorupsi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tren pengunduran diri pegawai…

Minggu, 27 September 2020 13:04

Tim Gabungan TNI-Polri Baku Tembak dengan KKB Intan Jaya

Aparat gabungan TNI-Polri yang berada di Kabupaten Intan Jaya, Papua,…

Jumat, 25 September 2020 13:14

Hitadipa Dikuasai KKB, Kapolda: KKB Selalu Mendiklirkan Intan Jaya Sebagai Zona Perang Terbuka

JAYAPURA- Pasca meninggalnya Pdt Yerimia Zanambani akibat ditembak di Kampung…

Jumat, 25 September 2020 13:11

Sembilan Provinsi Lambat Catat Akta Kelahiran

JAKARTA - Kecepatan daerah dalam menertibkan administrasi kependudukan masih belum…

Kamis, 24 September 2020 17:20

Febri Diansyah: Kondisi Politik dan Hukum di KPK Telah Berubah

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah…

Kamis, 24 September 2020 17:17
MAMPU Ajak Anak Indonesia untuk #MampuBeraniBersikap

Angkat Suara, Buat Pilihan, dan Kejar Mimpi

  Menurut Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Bappenas, 2020), perkawinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers