JAKARTA– Misi pengamanan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna dengan melibatkan nelayan pantai utara (pantura) Jawa segera dimulai. Awal Februari puluhan kapal ikan akan berlayar ke perairan Natuna Utara yang sering diklaim pemerintah Tiongkok itu.
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menuturkan, keputusan tersebut dipastikan setelah dirinya rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kamis pekan lalu (16/1). ”Rencana (berangkat ke Natuna) 1 Februari,” ungkap dia kemarin. Namun, jumlah kapal yang berangkat berkurang dari rencana awal. Semula dikabarkan ada ratusan kapal pantura yang bakal berangkat ke Natuna. Namun, ternyata hanya 30 yang diizinkan berangkat.
Menurut Riyono, jumlah itu sesuai dengan permintaan pemerintah. Sebelumnya, nelayan-nelayan pantura yang akan dikirim ke Natuna meminta beberapa hal. Di antaranya terkait dengan perizinan serta bahan bakar. Untuk perizinan, mereka meminta pemerintah memberikan kemudahan. Sebab, kapal yang berangkat ke Natuna berbobot besar. Untuk tahap awal, 30 kapal yang diberangkatkan berbobot di atas 100 GT. Soal bahan bakar, mereka berharap ada subsidi dari pemerintah.
Subsidi itu mereka butuhkan untuk mengurangi beban operasional. Tanpa subsidi, para nelayan pantura harus membeli bahan bakar industri dengan harga Rp 8 ribu per liter. Sedangkan bahan bakar yang disubsidi hanya Rp 5 ribu per liter. Meski sudah pasti akan melaut ke Natuna Utara, 30 kapal itu belum dapat kepastian soal izin dan bahan bakar subsidi yang mereka minta. ”Per hari ini (kemarin) belum ada keputusan pemerintah,” ungkapnya. Riyono berharap segera mendapat kepastian.
Sementara itu, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD memastikan bahwa mobilisasi nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa tidak lantas menyisihkan nelayan lokal. Sebab, nelayan lokal akan mendapat prioritas. ”Jangan salah paham seakan-akan kami mengedrop nelayan dari luar Natuna ke sini, kemudian nelayan-nelayan Natuna tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat,” papar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Mahfud sudah berkoordinasi dengan gubernur Kepulauan Riau dan bupati Natuna.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang sudah berkunjung ke Natuna menegaskan, para pejabat dari Jakarta akan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Yakni, memastikan patroli oleh aparat di Natuna berjalan. Kemudian, mengisi ZEE di Natuna Utara dengan kegiatan ekonomi yang dimotori para nelayan. Edhy menyebutkan bahwa dirinya sudah melihat sejumlah sarana dan prasarana untuk nelayan di Natuna. Mulai bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, hingga sarana penunjang lainnya.
Edhy mengakui, nelayan-nelayan Natuna sempat mendapat bantuan. Namun, bantuan itu kurang cocok dengan keinginan mereka. ”Bantuan yang datang berupa puluhan kapal dari fiber, padahal mereka inginnya kayu,” imbuhnya. Karena itu, pihaknya tengah mengupayakan untuk memenuhi keinginan tersebut. (syn/c10/oni)
