JAKARTA – Helmy Yahya resmi dipecat dari posisinya sebagai Direktur Utama TVRI pada Kamis (16/1). Ia diberhentikan oleh Dewan Pengawas (dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI setelah surat pembelaannya ditolak.
Kisruh antara Helmy dan dewas ini bermula saat Helmy tiba-tiba diberhentikan sementara pada 4 Desember 2019 oleh dewas. Merasa tak terima, esok harinya, adik Tantowi Yahya tersebut langsung melakukan perlawanan. Ia merasa surat yang dilayangkan padanya tidak sah. Helmy mendatangi mitra TVRI di DPR, konsultasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) untuk berkonsultasi. Semua satu suara agar tak ada pemecatan.
”Akhirnya dimediasi, tidak boleh ada pecat-pecat. Saya diminta untuk melakukan pembelaan dan tidak bicara di media,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, (17/1).
Pada 18 Desember 2019, Helmy langsung membuat pembelaan. Bersama empat direksi lainnya, ia menyusun 27 halaman dengan 1200 lampiran surat pembelaan untuk dewas. Meski pemberhentian hanya ditujukan pada Helmy, keempat direktur lainnya turut memberikan dukungan penuh menginagt kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Sehingga, semua kebijakan diputuskan bersama.
Sayangnya, pembelaan Helmy ditolak mentah-mentah. Kamis (16/1), ia justru diberikan surat cinta saat dipanggil oleh dewas di ruangannya. Ia resmi dipecat. Dalam surat pemberhentian tersebut, ada lima poin yang disampaikan.
Pertama, Helmy dinilai tidak menjawab atau memberi penjelasan soal pembelian siaran berbiaya besar liga Inggris. Kedua, dewas menilai ada ketidaksesuaian pelaksanaan re-brandring TVRI dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan RKA-KL LPP TVRI yang mengakibatkan honor karyawan tidak dibayar tepat waktu.
Point ketiga, beberapa dokumen menyatakan sebaliknya dari jawaban terhadap penilaian pokok surat pemberitahuan rencana pemberhentian (SPRP). Antara lain, mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma dan standar manajemen ASN.
Keempat, Penunjukkan Kuis Siapa Berani dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yakni Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, terutama berkenaan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani.
Kelima, premis-premis yang dikembangkan sebagai dasar pembelaan diri dinilai tidak meyakinkan dewas LPP TVRI bahwa inkoordinasi terhadap kebijakan dewas serta pengabaian keputusan dan atau tindakan dewas tidak akan terjadi dimasa yang akan datang.
Poin-poin tersebut ditanggapi santai oleh pria yang dijuluki Raja Kuis tersebut. Dia bahkan memberikan guyonan saat menjelaskan perihal pembelian ijin siara liga Inggris. ”Saat ditanya, pak dirut, kan anggaran gak ada. Saya Cuma jawab, ini rejeki anak sholeh,” katanya disambut gelak tawa undangan yang hadir.
Menurutnya, ini sedikit menggelitik. Di saat semua stasiun televisi ingin memiliki monster content, yang bisa menarik penonton, hal ini jadi perdebatan di internal. Dia menegaskan, pembelian dilakukan sesuai ketentuan dan dilaporkan.
Direktur program dan berita TVRI Apni Jaya Putra mengamini. Laporan bahkan dilakukan dua kali, secara informal maupun formal. ”Pertama, saat saya buka puasa pada beliau (ketua dewas Arief Hidayat Thamrin,red). Saya sampaikan, kita mau beli siaran liga Inggris,” katanya.
Laporan kemudian disampaikan secara formal pada 17 Juli 2019 yang dihadiri oleh empat dewas dan lima direktur lengkap. Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara rinci terkait kerja sama, harga, hingga soal potensi pendapatan.
”Pada 18 Juli 2019, dewas memberikan arahan. Dewas juga minta dimaksimalkan potensi pendapatan,” katanya. Lucunya, dewas juga hadir dalam launching siaran liga Inggris ini. Tentu sangat kontradiktif dengan pernyataan tak ada laporan mengenai penyiaran tersebut.
