MANAGED BY:
SENIN
17 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Minggu, 19 Januari 2020 13:05
Masalah Liga Inggris dan Kuis Siapa Berani Dibalik Pemecatan Helmy

Karyawan Sempat Marah dan Segel Ruangan Dewas

Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian Dirut oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). (HENDRA EKA)

PROKAL.CO, JAKARTA  – Helmy Yahya resmi dipecat dari posisinya sebagai Direktur Utama TVRI pada Kamis (16/1). Ia diberhentikan oleh Dewan Pengawas (dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI setelah surat pembelaannya ditolak. 

Kisruh antara Helmy dan dewas ini bermula saat Helmy tiba-tiba diberhentikan sementara pada 4 Desember 2019 oleh dewas. Merasa tak terima, esok harinya, adik Tantowi Yahya tersebut langsung melakukan perlawanan. Ia merasa surat yang dilayangkan padanya tidak sah. Helmy mendatangi mitra TVRI di DPR, konsultasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) untuk berkonsultasi. Semua satu suara agar tak ada pemecatan. 

”Akhirnya dimediasi, tidak boleh ada pecat-pecat. Saya diminta untuk melakukan pembelaan dan tidak bicara di media,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, (17/1). 

Pada 18 Desember 2019, Helmy langsung membuat pembelaan. Bersama empat direksi lainnya, ia menyusun 27 halaman dengan 1200 lampiran surat pembelaan untuk dewas. Meski pemberhentian hanya ditujukan pada Helmy, keempat direktur lainnya turut memberikan dukungan penuh menginagt kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Sehingga, semua kebijakan diputuskan bersama. 

Sayangnya, pembelaan Helmy ditolak mentah-mentah. Kamis (16/1), ia justru diberikan surat cinta saat dipanggil oleh dewas di ruangannya. Ia resmi dipecat. Dalam surat pemberhentian tersebut, ada lima poin yang disampaikan.

Pertama, Helmy dinilai tidak menjawab atau memberi penjelasan soal pembelian siaran berbiaya besar liga Inggris. Kedua, dewas menilai ada ketidaksesuaian pelaksanaan re-brandring TVRI dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan RKA-KL LPP TVRI yang mengakibatkan honor karyawan tidak dibayar tepat waktu. 

Point ketiga, beberapa dokumen menyatakan sebaliknya dari jawaban terhadap penilaian pokok surat pemberitahuan rencana pemberhentian (SPRP). Antara lain, mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma dan standar manajemen ASN. 

Keempat, Penunjukkan Kuis Siapa Berani dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yakni Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, terutama berkenaan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani.

Kelima, premis-premis yang dikembangkan sebagai dasar pembelaan diri dinilai tidak meyakinkan dewas LPP TVRI bahwa inkoordinasi terhadap kebijakan dewas serta pengabaian keputusan dan atau tindakan dewas tidak akan terjadi dimasa yang akan datang. 

Poin-poin tersebut ditanggapi santai oleh pria yang dijuluki Raja Kuis tersebut.  Dia bahkan memberikan guyonan saat menjelaskan perihal pembelian ijin siara liga Inggris. ”Saat ditanya, pak dirut, kan anggaran gak ada. Saya Cuma jawab, ini rejeki anak sholeh,” katanya disambut gelak tawa undangan yang hadir.

Menurutnya, ini sedikit menggelitik. Di saat semua stasiun televisi ingin memiliki monster content, yang bisa menarik penonton, hal ini jadi perdebatan di internal. Dia menegaskan, pembelian dilakukan sesuai ketentuan dan dilaporkan.

Direktur program dan berita TVRI Apni Jaya Putra mengamini. Laporan bahkan dilakukan dua kali, secara informal maupun formal. ”Pertama, saat saya buka puasa pada beliau (ketua dewas Arief Hidayat Thamrin,red). Saya sampaikan, kita mau beli siaran liga Inggris,” katanya. 

Laporan kemudian disampaikan secara formal pada 17 Juli 2019 yang dihadiri oleh empat dewas dan lima direktur lengkap. Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara rinci terkait kerja sama, harga, hingga soal potensi pendapatan. 

”Pada 18 Juli 2019, dewas memberikan arahan. Dewas juga minta dimaksimalkan potensi pendapatan,” katanya. Lucunya, dewas juga hadir dalam launching siaran liga Inggris ini. Tentu sangat kontradiktif dengan pernyataan tak ada laporan mengenai penyiaran tersebut. 

Soal rebranding pun sama. Helmy menilai hal ini penting untuk dilakukan. Mesk tak ada kenaikan anggaran, direksi berupaya melakukan perubahan besar. Mulai dari ganti logo hingga soal budaya kerja karyawan. Diakuinya, mengubah budaya kerja karyawan sangat berat. Terlebih, sebagian besar karyawan TVRI berusia di atas 40 tahun. 

”Dulu TVRI dikatain paling jadul peralatannnya, sekarang tidak lagi. Karyawan dulu malu, sekarang mereka sudah bangga. Ini sangat penting untuk kinerja mereka,”papar Helmy.   

Mengenai Kuis Siapa berani, Helmy menegaskan, bahwa tidak menerima sepeser pun. Dia mendonasikan secara sukarela pada TVRI. ”Karyaku paling besar 'Siapa Berani' tayang di RCTI, Indosiar, ANTV dan kemarin udah ada yang minta saya persembahkan itu, saya donasikan nol rupiah kepada TVRI,” ungkap Helmy. 

Keputusan ini diambil karena direksi menilai perlu satu acara semua orang yang sudah tahu dan edukatif. Sehingga, akan lebih mudah dalam mencari iklan. ”Di luar itu saya nggak ikut-ikutan. Masyaallah, ini dibawa-bawa dan dicurigai,” keluhnya. 

Apni pun kembali pasang badan soal ini. Dengan berapi-api, dia menegaskan, bahwa sebagai intelectual property right Kuis Siapa Berani Helmy tidak mendapatkan royalty apapun. Sebagai direktur program, ia sendiri yang melakukan kerja sama dengan pihak Krakatau, karena dinilai memiliki pengalaman dalam membuat acara kuis. ”Mereka punya bank data. Lalu kita butuh yang bisa melatih audience karena ada 100 orang uang terlibat. Dan yang berunding saya,” tegas Apni. Tapi seluruh pembelaan itu lagi-lagi dinegasikan oleh dewas. Helmy tetap dipecat. 

Namun, menurut kuasa hukum Helmy, Chandra Hamzah ada yang unik dari surat pemberhentian tersebut. Dalam surat tersebut, kliennya dinyatakan diberhentikan dengan hormat. Artinya, diberhentikan tanpa kesalahan. Menariknya lagi, tidak semua dewas paraf dalam surat pemberhentian tersebut. Supra Wimbarti justru menginginkan penyelesaian tanpa pemecatan. 

”Kontradiktif dengan lampiran suratnya. Di mana, menyatakan ada beberapa kesalahan kan katanya. Dalam UU ASN, dengan hormat berarti tanpa kesalahan,” katanya. 

Bukan itu saja, lanjut dia, dalam aturan yang berlaku dewas tidak punya kewenangan dalam mengangkat pelaksana tugas ketika Helmy diberhentikan sementara. Kecuali, direksi kena pidana. ”Faktanya, apa Pak Helmy kena pidana? Kan tidak,” tegasnya. 

Selain itu, yang cukup disesalkan olehnya ialah tak ada proses hearing. Padahal, menurut dia, komisioner KPU yang terjerat kasus hukum saja masih diberikan kesempatan untuk menjalani proses tersebut. ”Ini tidak ada sama sekali,” keluhnya Chandra. 

Disinggung soal upaya hukum, Chandra mengaku masih menyusun materi yang sudah dimiliki. Keputusannya akan diumumkan dalam seminggu ke depan.

Di bagian lain, malam setelah kabar pemecatan, karyawan TVRI pusat mengamuk. Ruang dewas disegel. Agil Samal, salah satu karyawan TVRI, mengaku tindakan tersebut merupakan spontanitas para karyawan. ”Kami kecewa,” ujarnya. 

Agil mengatakan, awalnya tak ada niatan tersebut. karyawan berkumpul dan datang ke ruang dewas untuk berkomunikasi. Sayangnya, dewas sudah tak ada di tempat. Kekecewaan yang begitu besar akhirnya tak terbendung hingga membuat mereka nekat melakukan penyegelan. 

”Karena kami sadar ada pengerdilan yang terjadi,” tuturnya. Upaya untuk menjalin komunikasi ini, kata dia, sebetulnya sudah dilakukan sejak pemberhentian sementara akhir tahun lalu. Para pekerja ingin agar dewas mempertimbangkan capaian-capaian yang sudah berhasil diperoleh ketika masa kepemimpinan Helmy. ”Tapi kan kalau kayak begini, gak dikasih ruang,” paparnya. 

Oleh sebab itu, para pekerja yang meliputi stasiun TVRI Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, hingga Jakarta mengajukan mosi tidak percaya pada dewas. Mereka menilai dewas bertindak semena-mena dan subjektif. Dewas dirasa ingin mengkerdilkan TVRI kembali. 

”Kami mohon agar pihak-pihak yang dapat membantu, seperti bapak presiden, menteri kominfo, DPR bisa memberikan pertolongan pada TVRI saat ini,” ungkapnya. 

Diakui Agil, di masa kepemimpinan Helmy dan empat direktur lainnya, TVRI sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Semua sepakat untuk berlari bersama agar stasiun televisi milik negara ini bisa terus bersaing dengan stasiun televisi lainnya dengan tetap menekankan nasionalismenya.

 ”Terus terang, setelah 28 tahun, saya merasa bangga pakai seragam TVRI di mall. Dan kami merasa dewas tidak bisa berlari bersama kami,” tandasnya. (mia)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Februari 2020 19:13

Doa Kaum Disabilitas untuk Karier AKBP Budi Hermanto

BLITAR — Langkah AKBP Budi Hermanto untuk mengeban jabatan baru…

Sabtu, 15 Februari 2020 12:30

Usai Viral, Begini Nasib Guru yang Melakukan Pemukulan di SMAN 12 Bekasi

Seorang guru di SMAN 12 Bekasi melakukan pemukulan terhadap siswanya.…

Sabtu, 15 Februari 2020 11:43

Khawatir Imbas Corona Membuat Usaha Tutup, Karyawan Dirumahkan

Ditempat terpisah Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengatakan pemerintah…

Sabtu, 15 Februari 2020 11:42

Virus COVID-19 Bikin Oleng, Satu Semester Diprediksi Bali Kehilangan Rp 11,5 T

Memasuki awal 2020, industri pariwisata Bali dibikin oleng oleh wabah…

Sabtu, 15 Februari 2020 11:35

GAWAT..!! Perumahan Batan Indah Terpapar Radioaktif

JAKARTA– Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyampaikan, perumahan Batan Indah…

Sabtu, 15 Februari 2020 10:51

Telusuri Aliran Dana Paslon Saat Pilkada, Bawaslu-PPATK Siapkan Tim Khusus

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mempersiapkan intrumen pengawasan…

Sabtu, 15 Februari 2020 10:36

Imam Tolak Dakwaan Gratifikasi

JAKARTA-- Imam Nahrawi hadir mengikuti sidang pembacaan dakwaan atas kasus…

Sabtu, 15 Februari 2020 10:34

Mantan Menteri Bantah Berikan Izin Alih Fungsi Hutan

JAKARTA - Jumat pagi (14/2), Zulkifli Hasan mendatangi KPK untuk…

Jumat, 14 Februari 2020 11:15

Habis Berlibur di Bali, WN Tiongkok Postif Korona

DENPASAR - Baru-baru ini beredar kabar, seorang warga negara (WN)…

Jumat, 14 Februari 2020 10:52

Merapi Erupsi, Tak Ganggu Penerbangan, Masyarakat Juga Tak Perlu Panik

JAKARTA– Gunung Merapi kembali ’’batuk”. Tapi, otoritas terkait memastikan bahwa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers