TANA PASER - Legislator dari Karang Paci atau DPRD Kaltim, menyambangi wilayah daerah pemilihan (Dapil) III Paser - Penajam Paser Utara. Pemkab Paser menerima kunjungan Komisi III DPRD Kaltim ini yang dipimpin ketua komisi Hasanuddin Mas'ud. Agenda pertemuan adalah monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim di Paser beberapa tahun terakhir.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Paser Arief Rahman, menyambut bersama para pejabat teknisnya. Pertemuan ini menurutnya sangat penting untuk mengevaluasi bantuan selama ini. Perlu keterbukaan dan saling koreksi atas kekurangan yang ada. Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Paser Rusdian Nor menerangkan progres Bankeu 4 tahun terakhir di Paser. Tiap tahunnya kata dia angkanya selalu meningkat. Bahkan pada 2019 lalu menjadi rekor tertinggi penerima dari 10 Kabupaten Kota di Kaltim.
" Pada 2019 lalu Bankeu Provinsi yang kita terima sebanyak Rp 326 miliar di APBD Murni 2019. Terdiri dari 196 paket pekerjaan di tiga Organisasi Perangkat Daerah. Diantaranya di Dinas Pekerjaan Umum 141 paket, Dinas Perumahan 53 paket, dan BPKAD 2 paket," terang Russian.
Namun dari total 196 paket tersebut, ada 3 paket pekerjaan yang tidak bisa dilelang karena perubahan nomenklatur dan lokasi pekerjaan. Sementara Bankeu di APBD Perubahan 2019 ada Rp 107 miliar dari 166 paket. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan alokasi 1 paket senilai Rp 400 juta. Dan realisasi fisik semua paket ini tercapai 100 persen. Pada 2020 APBD Murni ini, Paser kembali mendapat Bankeu senilai Rp 368 miliar dengan 129 paket pekerjaan. Ditambah ada 1 OPD yang mendapat yakni Dinas Perkebunan dan Peternakan, 3 paket pekerjaan senilai Rp 3,9 miliar.
Hasanuddin Mas'ud mengatakan pihaknya terus berupaya bantuan untuk Paser terus bertambah. Dia menuturkan pos APBD Kaltim pada 2020 ini Rp 12,2 triliun. Dengan belanja bagi hasil Rp 2 triliun untuk 10 kabupaten kota. Belanja bankeu Rp 1,6 triliun. Komisi III bersyukur Paser mendapat hampir 30 persen alokasi Bankeu pada 2019 dan 2020.
" Pada 2019 lalu Kaltim memiliki sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa sebesar Rp 2,8 triliun. Ini sangat disayangkan tidak terserap. Masalahnya ialah perencanaan yang kurang matang hingga waktu pengerjaan mepet. Bukan karena pekerjaannya. Tidak heran di beberapa daerah, ada yang pada September baru di mulai lelang. Ini yang membuat penganggaran tidak maksimal," kata Politikus Partai Golkar itu.
Dia mengapresiasi Paser yang telah membuat perencanaan yang baik dan matang, sehingga jatah Bankeu yang diberikan cukup besar dan realisasinya juga sangat baik. Tidak menutup kemungkinan di anggaran perubahan 2020 dan Murni 2021 nanti akan ditambahkan.
Anggota komisi III lainnya dari Dapil Paser - Ppu, Muspandi mengatakan berdasarkan Pergub, paket pekerjaan yang tidak terlaksana di tahun sebelumnya wajib dilaksanakan di tahun berikutnya. Paser kata dia termasuk daerah yang dimanjakan untuk alokasi Bankeu. Dia berharap progres pekerjaan bisa maksimal di semua paket yang diberikan.
" Kami salut dengan Bappeda Paser. Tiap tahun anggaran Bankeunya di Paser terus naik. Kita ada 7 orang dari dapil Paser -Ppu di Karang Paci berjuang. Banyak jalan di Paser masih rusak. Buat saja perencanaan nya ke kami nantinua. Ada dua orang di komisi III dapil Paser. APBD 2020 ini disahkan DPRD yang lama. Kami belum bisa berperan. Di tahun berikutnya akan kami usahakan naikkan lagi untuk Paser," tambah Andi Harahap, anggota komisi III lainnya dari Dapil Paser - Ppu. (/jib)
