MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 18 Januari 2020 10:49
Daerah Resapan Air Berubah Jadi Beton, Jangan Heran Banjir Terus Datang

RTH Publik Minim, Upaya Terhambat Birokrasi

Jalan Gelatik yang masih dilanda banjir.

PROKAL.CO, Kurangnya ruang terbuka hijau hingga sistem drainase yang buruk membuat banjir di Samarinda masih akan menguras emosi warga.

 

 

SAMARINDA–Kesalahan masa lalu masih jadi andil utama banjir di Samarinda. Mengurainya bak benang kusut. Ditambah, implementasi Peraturan Daerah (Perda) 2/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014-2034 tak berjalan maksimal. Indikatornya ada dua.

Pertama, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Kemudian, sistem pengendalian banjir berupa pembuatan kolam retensi dan detensi untuk menampung luapan air di Samarinda Utara. Menukil dokumen RTRW Samarinda 2014–2034 yang pada tahun lalu melewati periode pertama, RTH terdiri dari dua. Yaitu RTH publik dan privat.

Adapun saat ini, RTH Samarinda diklaim mencapai 44 persen. Namun, angka itu merupakan akumulasi RTH publik dan privat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda Nurrahmani mengakui, persentase RTH publik di Kota Tepian masih sangat kurang. Yakni hanya tersedia 5,13 persen. “Padahal orientasi minimal harus 20 persen,” tuturnya kepada Kaltim Post kemarin (17/1). Dia memerinci, Samarinda yang memiliki luas 71.800 hektare, RTH publik yang tersedia baru 3.600 hektare.

Sementara apabila jika ditotal luas RTH publik dan privat, luasnya 14.360 hektare. Diketahui, luas RTH publik sebagaimana diatur dalam RTRW Samarinda 2014–2034, terdiri atas taman pemakaman seluas 42 hektare. Selanjutnya, kawasan perlindungan bawahan (7.028 hektare), kawasan kebun raya (300 hektare), hutan kota (580,18 hektare), kawasan sempadan rel kereta api (54,6 hektare), kawasan sempadan jalan bebas hambatan (247,55 hektare).

Selanjutnya, kawasan sempadan sungai, waduk dan embung masing-masing 254 hektare, 400 hektare dan 20 hektare. Adapun taman-taman terbuka seluas 7.180 hektare yang teralokasikan dari 10 persen luas setiap kecamatan di Samarinda. Yama, sapaan akrab Nurrahmani, menerangkan, untuk menambah luasan RTH publik, DLH terus mencari titik-titik baru untuk dijadikan RTH.

“Misalnya lahan bekas tambang,” jelasnya. Menurutnya, lahan bekas tambang dapat difungsikan sebagai RTH. Dengan catatan, ada SK dari bidang aset setelah dikembalikan perusahaan pengelola ke pihak pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Birokrasi itulah mengakibatkan sampai saat ini belum ada satu pun bekas lokasi tambang yang diserahkan ke pihaknya untuk diolah menjadi RTH.

“Kami sudah pernah mempertanyakan itu, tapi belum ada sampai sekarang,” tegasnya. Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlanga mengatakan, luas RTH Samarinda sudah melebihi target minimal. Yakni 30 persen dari total RTH yang harus dimiliki Kota Tepian. Namun, sesuai aturan pembagian RTRW, lanjut dia, RTH publik Samarinda kurang dari persentase yang diatur.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah tunggal syarat RTH-nya yakni 60 persen. Adapun bangunan rumah 40 persen untuk kawasan hijau atau resapan. Hal itu menjadi kewajiban setiap pemilik rumah. Namun, angka tersebut akan berbeda. “Dilihat lagi dari kemiringan tanah, nilainya bisa jadi 50 per 50 atau 55 per 45,” ucapnya. Sementara untuk perumahan, pihak pengelola wajib membuat RTH yang di dalamnya ada kolam penampungan air sementara dan daerah resapan.

Pasal 68 RTRW Samarinda 2014–2034 mengatur, pembangunan kaveling perumahan wajib menyediakan RTH 20 persen dari luas kaveling. Jika syarat tersebut tidak diterapkan, akan dilakukan teguran. Setelah dilakukan peneguran tiga kali, perumahan tersebut tidak akan diberikan bantuan dari pemerintah melalui prasarana sarana umum (PSU). Misal, pembangunan saluran, pembangunan jalan, taman, dan rumah ibadah.

“Ada beberapa perumahan yang sudah tidak mendapatkan bantuan,” jelasnya. Pada tahun lalu, ucap Dadang, dalam pembahasan RTRW, pihaknya telah mengevaluasi tanggung jawab pengembang perumahan. Hasilnya, dilakukan pembatasan proyek perumahan di Samarinda Utara. “Di sana akan diprioritaskan sebagai lokasi tangkapan air dan yang pasti kawasan pinggir sungai,” tutupnya.

Selain RTH, eksekusi sistem pengendalian banjir berupa pembuatan kolam retensi dan detensi untuk menampung luapan air di Samarinda Utara bikin geleng-geleng. Staf Ahli Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Eko Wahyudi mengatakan, Samarinda, sedikitnya butuh 10 kolam retensi dengan rata-rata 10 hektare per kolam untuk menanggulangi banjir di Samarinda. Kolam inilah yang akan jadi penampungan air-air yang saat ini kerap menggenangi pemukiman masyarakat Kota Tepian. Tetapi, kolam retensi juga belum cukup. "Juga dibangun bendungan dan normalisasi sungai," ucap dia.

Eko salah satu insinyur di balik pembuatan masterplan penanganan banjir di Samarinda menyebut, rancangan ini tak semua tereksekusi. Pemkot selalu beralasan urusan pembebasan lahan dan masalah sosialnya jadi kendala. Pemkot pun kalah cepat dan tegas. Seperti salah satu kawasan yang diproyeksikan jadi kolam retensi di Gunung Lingai, Samarinda Utara. Pemkot tak kunjung bisa membebaskan lahan tersebut. Namun, swasta yang bisa membebaskan dan sekarang jadi perumahan. Padahal, jika ada kolam retensi, bakal efektif menanggulangi banjir di Kompleks Perumahan Griya Mukti dan Gunung Lingai.

Pemkot, ucap dia, sempat membebaskan 2,4 hektare lahan di kawasan ini, tapi itu tidak cukup. Sebab, yang diperlukan itu 16 hektare, tapi sayang, pemkot kalah dengan pengembang. Begitu pun yang di Bengkuring. "Yang di depan pasar itu seharusnya 20 hektare. Sekarang paling tinggal 6–10 hektare saja itu. Padahal, kalau ada itu, debit air dari hulu Bengkuring bisa ditampung dulu. Jadi di sekitar pasar, puskesmas, kelurahan, jalan bisa terkendali di situ," papar Eko.

Banjir di kawasan Samarinda Utara pun susah surut. Sebab, air mengantre karena drainase Sungai Lingai yang bermuara di SKM, sangat kecil. Drainase yang kecil juga jadi sebab Jalan DI Panjaitan, kerap tergenang meski sudah ditinggikan."DI Panjaitan itu seharusnya lebar sungainya 6-8 meter. Sekarang tinggal 3,2 meter saja. Akhirnya airnya ya ke jalan itu. Jembatan yang ke gang-gang juga rendah, jadinya air terbendung dan luber ke jalan. 2020 ini, diharapkan provinsi ada kegiatan di situ. Jadi, diubah jembatan jadi dimensinya lebih mumpuni," imbuhnya.

Selain itu, masyarakat mesti sadar. Banyak sungai yang ditutup dan dibeton. Karena tertutup, banjir tak terlihat di tempat itu, namun berimbas ke tempat lain. Ditambah Eko, 2020 pihaknya akan membongkar bangunan-bangunan yang menutupi sungai seperti itu, agar sungai terbuka. "Sebenarnya, cara dan uangnya untuk menanggulangi ada. Hanya, kemauannya itu. Selama ini kan persoalannya administrasi," ucap Eko. (*/eza/riz/k16)


BACA JUGA

Senin, 24 Februari 2020 17:27

Dicalonkan Ketua Golkar Kaltim, Isran Tersenyum dan Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan

SAMARINDA - Isran Noor kembali enggan menjawab pertanyaan wartawan. Kali…

Senin, 24 Februari 2020 15:10

Panik Corona, Korea Tetapkan Status Darurat

Korea Selatan (Korsel) makin panik dengan persebaran virus corona. Terakhir,…

Senin, 24 Februari 2020 14:45

Gara-gara Virus Korona, Bali Bisa Kehilangan Sejuta Wisatawan Tiongkok, Pantai Kuta Kini Didominasi Turis India

Keputusan pemerintah menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok membuat pariwisata…

Senin, 24 Februari 2020 14:14

Seluruh Siswa Berhasil Ditemukan, Korban Meninggal Susur Sungai Jadi 10 Orang

JAKARTA--  Tim SAR Gabungan dibawah koordinasi BPBD Yogyakarta berhasil menemukan…

Senin, 24 Februari 2020 14:10

KPK Minta Parpol Usung Calon Tanpa Mahar

JAKARTA- KPK memberikan perhatian serius terhadap proses pencalonan kepala daerah…

Senin, 24 Februari 2020 14:08

Di Proyek Ini Tenaga Kerja Tiongkok Tak Datang, Pakai Tenaga Lokal

JAKARTA– Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sempat dikhawatirkan molor pasca…

Senin, 24 Februari 2020 13:27

Prabowo Berjaya di Dua Survei sebagai Capres

JAKARTA – Habisnya kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana…

Senin, 24 Februari 2020 10:26

Usai Hentikan 36 Perkara, KPK Bikin Kontroversi Lagi, Kali Ini Mau Kendalikan Informasi Publik

JAKARTA– Setelah menghentikan 36 perkara di tingkat penyelidikan, Komisi Pemberantasan…

Minggu, 23 Februari 2020 10:46

Dukungan Golkar-PDIP Belum Cukup, Rahmad Mas'ud Pepet Parpol Lain

Mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP), bagi Rahmad Mas’ud belum…

Minggu, 23 Februari 2020 09:08

Tambang Ilegal Sudah Beraksi Tiga Minggu, Polisi Amankan Tujuh Orang

TENGGARONG- Jaringan terduga penambang ilegal yang diamankan anggota Polsek Loa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers