JAKARTA- Dipilihnya tiga warga negara Asing (WNA) sebagai dewan pengarah pemindahan Ibukota negara (IKN) menimbulkan pertanyaan publik. Namun, Presiden Joko Widodo meminta untuk tidak khawatir. Sebab, eksekutor ataupun pelaksanaan keputusan apapun ada di tangan Indonesia.
"Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI (badan otorita ibu kota) itu orang indonesia semua. Organisasinya kan di BOI. 100 persen kita semua di situ," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/1).
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah Indonesia telah meminta tiga WNA untuk duduk di dewan pengarah pemindahan IKN. Yakni Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO Softbank Masayoshi Son.
Jokowi menambahkan, dipilihnya tiga nama di posisi dewan pengarah untuk membangun kepercayaan publik, khususnya di dunia international. Sebab, ketiga nama itu memiliki reputasi yang baik. Dengan adanya kepercayaan, keinginan pemerintah untuk menggaet swasta dalam pemindahan Ibukota bisa lebih mudah.
"Dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja bersama, KPBU dan kerja sama lainnnya," imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, ibukota yang dibangun Indonesia memiliki desain kota masa depan. Sehingga membutuhkan banyak masukan, termasuk dari dunia internasional. Pangeran Zayed misalnya, berpengalaman dalam membangun ulang Kota Abu Dhabi menjadi kota yang modern dan hijau di tengah padang pasir.
Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, tidak akan memberikan timbal balik kepada tiga nama tersebut. Menurutnya, pemberian jabatan tersebut saja sudah sangat prestisius karena akan menjadi sejarah yang besar. Jokowi bahkan berseloroh tidak memberikan gaji. "Sudah saya sebutkan (kekayaan Zayed) angkanya 1,4 triliun dollar. Enggak kuat lah kita gaji beliau," tuturnya.
Kalaupun ada timbal balik, bentuknya investasi yang saling menguntungkan. Mantan Walikota Solo itu juga memastikan, semua dana swasta yang masuk dalam pendanaan pemindahan Ibukota tidak sepeserpun yang berasal dari skema utang. "Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee," ungkapnya. Namun, sepenuhnya masuk melalui skema kerjasama berupa KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).
Sementara itu, untuk proses pemindahan ibukota sendiri, pemerintah saat ini tengah memfinalisasi draf UU Ibukota. Presiden menargetkan draf tersebut sudah dikirimkan ke DPR pekan depan. Pada saat bersamaan, Jokowi juga tengah menjaring nama yang akan duduk sebagai ketua BOI.
Terpisah, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin bahwa pemerintah tidak akan terlalu banyak memberikan kewenangan pada ketiga orang pengarah proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN). Meski demikian, peran mereka bertiga tengah dirumuskan. “Presiden tetap sebagai penanggung jawab,” kata Luhut kemarin.
Selain memberikan nasihat-nasihat, luhut menyebut bahwa kehadiran tiga orang tersebut untuk membangun kepercayaan dunia internasional, sekaligus promosi proyek pemindahan ibukota. UEA dan Soft Bank sudah berencana akan menanamkan investasinya di Ibu kota baru, namun demikian segala hal, terutama mengenai persyaratan tetap akan dikendalikan oleh pemerintah dengan dasar saling menguntungkan dan saling menghormati.
“Strukturnya saat ini sedang dibuat, UEA nanti akan investasi juga, dengan Soft Bank nanti saya akan bertemu kembali dengan Masayoshi di Davos, Swiss. Presiden Joko Widodo rencananya pada bulan Februari akan memutuskan, negosiasi kami akan angkanya ada di sekitar 30-40 miliar USD, rencana Ibukota baru nanti akan dibagi kedalam klaster-klaster, seperti klaster pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang jelas, semua itu di bawah kendali kita,” tambahnya.
Luhut menyebut bahwa pemerintah firm untuk tidak diatur oleh orang asing dalam pembangunan Ibukota. Ia menuturkan Softbank Group sendiri sempat menawarkan untuk menanggung sebagian besar dana pembangunan IKN “Tapi kita ndak mau lah. Ngapain utang duit sama kau, nanti kau yang atur-atur kita,” tuturnya.
Luhut menyebut, kantor-kantor pemerintahan nantinya tidak berurusan dengan orang luar. Semua akan dibangun dengan dana APBN. Sementara klaster-klaster wilayah Ibukota yang lain tetap bisa dinegosiasikan dan teruka untuk investasi. “Jadi kesannya kita tidak mintak-mintak,” kata Luhut.
