JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin (16/1). Dalam kesampatan itu, dia melapor kondisi terkini PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) kepada Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Sejauh ini, Erick mengungkapkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut masih stabil.
Namun demikian, ada atau tidak ada penyelewengan terkait angka penurunan aset yang diduga terjadi karena kesalahan investasi, dia menyebutkan bahwa ada proses yang sedang berjalan untuk memastikan itu. ”Biarkan itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN.” Beber Erick. Dia enggan merinci proses hukum yang sedang berlangsung lantaran lebih fokus mengurus masalah korporasi.
Yang pasti, Erick menegaskan bahwa prajurit TNI, anggota Polri, PNS di kepolisian, TNI, maupun Kementerian Pertahanan (Kemhan) tidak perlu risau. Sebab, negara menjamin uang yang selama ini mereka setor ke ASABRI ada. ”Bahwa prajurit (TNI), Polri dalam status yang baik dan aman,” tegasnya. Bos Mahaka Group itu enggan terlalu jauh berbicara terkait dengan potensi persoalaan hukum yang membelit ASABRI.
Berulangkali Erick menyebut, proses hukum dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pun demikian dengan kerugian negara akibat masalah ASABRI yang sempat disebut mencapai Rp 10 triliun. ”Mengenai kerugian negera kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus dijalani,” imbuhnya. Dia juga berharap, dugaan masalah ASABRI sama dengan masalah Jiwasraya dibuktikan.
Senada dengan Erick, Mahfud menegaskan, seluruh prajurit TNI, anggota Polri, dan para PNS yang selama ini pendapatannya dipotong untuk bayar premi ke ASABRI tidak perlu khawatir. ”Para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan sebagainya masih stabil,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Mahfud tidak menutupi, uang ASABRI memang turun drastis. Hanya, likuiditas mereka masih bisa menjamin seluruh prajurit TNI dan anggota Polri. ”Artinya dari dana yang melorot sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselsaikan secara baik,” bebernya. Namun demikian, dia pun menekankan bahwa penunranan tersebut tetap tidak wajar dan akan diusut. ”Akan diusut oleh Polri dan saya sebagai menko mengikuti ini,” tambahnya.
Mahfud menegaskan, semua pihak harus taat aturan dan ketentuan yang berlaku. ”Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi,” imbuhnya. Terkait dugaan kerugian negara lebih dari Rp 10 triliun, dia menyebutkan, aparat kepolisian akan menyelidikinya. ”Biar polisi yang menangani dan memeriksa keanehan-keanehan itu,” tuturnya. Sebagai menko polhukam, Mahfud menyebut, dia sudah melaksanakan tugas.
Yakni memunculkan yang tenggelam dan merendahkan yang terlalu tinggi. ”Sehingga jalannya pemerintahan itu stabil,” tegas dia. Soal pernyataan yang disampaikan oleh direksi ASABRI, dia menyebut, semua pihak bisa menunggu pemeriksaan oleh Polri. Dia pun mengakui dirinya sudah punya angka-angka terkait masalah ASABRI. Namun, tidak bisa dia buka. ”Tapi, saya tahu kasusnya sehingga saya akan mengawasi sebagai menko,” lanjut Mahfud.
Kemarin, Direktur Utama (Dirut) ASABRI Sonny Widjaja secara terbuka menyampaikan sikap perusahaan atas kabar gagal bayar hingga triliunan rupiah. Namun, alih-alih melakukan pembelaan dengan data-data yang jelas, Sonny hanya meminta nasabahnya untuk tenang dan tidak berspekulasi macam-macam.
Sonny menyebutkan, hingga 2018 tercatat ASABRI memiliki 1,4 juta nasabah, terdiri dari anggota TNI, Polri, pegawai Kemhan, serta Kemenko Polhukam. Kabar gagal bayar tersebut dibantah oleh Sonny. ”Kepada seluruh peserta ASABRI, saya tegaskan saya menjamin uang kalian yang dikelola ASABRI aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” paparnya.
Purnawirawan jenderal bintang tiga itu pun meminta berbagai pihak yang menyebarkan berita tersebut tanpa data yang valid. Baik data perusahaan atau OJK, dan Kementerian BUMN sehingga berujung kesalahan informasi, ASABRI akan menempuh jalur hukum. ”Kepada pihak yang ingin berbicara gunakan data dan fakta yang terverifikasi,” lanjutnya. (deb/syn/)
