MANAGED BY:
RABU
08 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 17 Januari 2020 14:31
Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI
Direksi ASABRI Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi
Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja (kiri) saat menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/1). (ANTARA/Aji Cakti)

PROKAL.CO, JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin (16/1). Dalam kesampatan itu, dia melapor kondisi terkini PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) kepada Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Sejauh ini, Erick mengungkapkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut masih stabil.

Namun demikian, ada atau tidak ada penyelewengan terkait angka penurunan aset yang diduga terjadi karena kesalahan investasi, dia menyebutkan bahwa ada proses yang sedang berjalan untuk memastikan itu. ”Biarkan itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN.” Beber Erick. Dia enggan merinci proses hukum yang sedang berlangsung lantaran lebih fokus mengurus masalah korporasi.

Yang pasti, Erick menegaskan bahwa prajurit TNI, anggota Polri, PNS di kepolisian, TNI, maupun Kementerian Pertahanan (Kemhan) tidak perlu risau. Sebab, negara menjamin uang yang selama ini mereka setor ke ASABRI ada. ”Bahwa prajurit (TNI), Polri dalam status yang baik dan aman,” tegasnya. Bos Mahaka Group itu enggan terlalu jauh berbicara terkait dengan potensi persoalaan hukum yang membelit ASABRI.

 Berulangkali Erick menyebut, proses hukum dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pun demikian dengan kerugian negara akibat masalah ASABRI yang sempat disebut mencapai Rp 10 triliun. ”Mengenai kerugian negera kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus dijalani,” imbuhnya. Dia juga berharap, dugaan masalah ASABRI sama dengan masalah Jiwasraya dibuktikan.

 Senada dengan Erick, Mahfud menegaskan, seluruh prajurit TNI, anggota Polri, dan para PNS yang selama ini pendapatannya dipotong untuk bayar premi ke ASABRI tidak perlu khawatir. ”Para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan sebagainya masih stabil,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

 Mahfud tidak menutupi, uang ASABRI memang turun drastis. Hanya, likuiditas mereka masih bisa menjamin seluruh prajurit TNI dan anggota Polri. ”Artinya dari dana yang melorot sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselsaikan secara baik,” bebernya. Namun demikian, dia pun menekankan bahwa penunranan tersebut tetap tidak wajar dan akan diusut. ”Akan diusut oleh Polri dan saya sebagai menko mengikuti ini,” tambahnya. 

Mahfud menegaskan, semua pihak harus taat aturan dan ketentuan yang berlaku. ”Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi,” imbuhnya. Terkait dugaan kerugian negara lebih dari Rp 10 triliun, dia menyebutkan, aparat kepolisian akan menyelidikinya. ”Biar polisi yang menangani dan memeriksa keanehan-keanehan itu,” tuturnya. Sebagai menko polhukam, Mahfud menyebut, dia sudah melaksanakan tugas.

 Yakni memunculkan yang tenggelam dan merendahkan yang terlalu tinggi. ”Sehingga jalannya pemerintahan itu stabil,” tegas dia. Soal pernyataan yang disampaikan oleh direksi ASABRI, dia menyebut, semua pihak bisa menunggu pemeriksaan oleh Polri. Dia pun mengakui dirinya sudah punya angka-angka terkait masalah ASABRI. Namun, tidak bisa dia buka. ”Tapi, saya tahu kasusnya sehingga saya akan mengawasi sebagai menko,” lanjut Mahfud. 

Kemarin, Direktur Utama (Dirut) ASABRI Sonny Widjaja secara terbuka menyampaikan sikap perusahaan atas kabar gagal bayar hingga triliunan rupiah. Namun, alih-alih melakukan pembelaan dengan data-data yang jelas, Sonny hanya meminta nasabahnya untuk tenang dan tidak berspekulasi macam-macam. 

Sonny menyebutkan, hingga 2018 tercatat ASABRI memiliki 1,4 juta nasabah, terdiri dari anggota TNI, Polri, pegawai Kemhan, serta Kemenko Polhukam. Kabar gagal bayar tersebut dibantah oleh Sonny. ”Kepada seluruh peserta ASABRI, saya tegaskan saya menjamin uang kalian yang dikelola ASABRI aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” paparnya. 

Purnawirawan jenderal bintang tiga itu pun meminta berbagai pihak yang menyebarkan berita tersebut tanpa data yang valid. Baik data perusahaan atau OJK, dan Kementerian BUMN sehingga berujung kesalahan informasi, ASABRI akan menempuh jalur hukum. ”Kepada pihak yang ingin berbicara gunakan data dan fakta yang terverifikasi,” lanjutnya. (deb/syn/) 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 07 April 2020 23:04

Hapus THR dan Gaji ke-13, Pemprov Tunggu Regulasi

TAK cuma pegawai perusahaan swasta, harap-harap cemas kini melanda para…

Selasa, 07 April 2020 23:00

Saatnya Mencegah Wabah dari Diri Sendiri

Virus corona sudah mewabah Indonesia sejak awal bulan lalu. Siapa…

Selasa, 07 April 2020 22:00

Pandemi Diprediksi Berakhir Juli

JAKARTA– Kapan pandemi Covid-19 ini berakhir? Bergantung intervensi pemerintah dan…

Selasa, 07 April 2020 20:01

Pasien Covid-19 di Kaltim yang Sembuh Bertambah 1

SAMARINDA - Pasien positif covid-19 yang sembuh di Kaltim bertambah…

Selasa, 07 April 2020 14:36

Perjalanan Dinas Wakil Rakyat Dipangkas

SAMARINDA–Biaya penanganan wabah virus corona di Kaltim bakal habis-habisan. Persentasenya…

Selasa, 07 April 2020 14:21

Dibikin Senang agar Imun Terjaga

MUHAMMAD Wahib Herlambang. Dialah salah satu pasien pertama yang ditetapkan…

Selasa, 07 April 2020 14:12

APBN 2020 Fokus untuk Corona, IKN Bisa Ditunda

JAKARTA  – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa…

Selasa, 07 April 2020 13:22

14 ODP Dijemput untuk Dikarantina di Kutai Barat

Salah seorang ODP mengaku sedang sehat, tak merasakan gejala apapun.…

Selasa, 07 April 2020 12:57

Wagub Hadi Mulyadi : Bankeu 10 Kabupaten Kota se Kaltim Dipotong 25 Persen

SAMARINDA - Turunnya pendapatan pada APBD Kaltim tahun 2020 karena…

Selasa, 07 April 2020 12:05

Terimbas Covid-19, Belanja Negara Meningkat, Gaji Ke-13 dan THR PNS Dikaji Ulang

JAKARTA  – Pemerintah harus mencari solusi atas membengkaknya beban keuangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers