Untuk membantu masyarakat tak mampu dalam urusan iuran BPJS, Pemkot Balikpapan kembali menganggarkan bantuan. Calon penerima harus lolos verifikasi Dinas Sosial.
BALIKPAPAN – Penyesuaian tarif BPJS Kesehatan sudah berlaku per 1 Januari. Jauh sebelum itu, isunya sudah menarik perhatian dan banyak jadi pembicaraan. Bahkan di sejumlah daerah, fenomena peserta turun kelas bisa terlihat sebagai dampak dari penyesuaian tarif tersebut.
Mengatasi masalah itu, pemerintah daerah membantu masyarakat yang tak mampu, yang terdaftar dalam program penerima bantuan iuran (PBI). Tahun ini, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan telah menganggarkan dana untuk PBI sebesar Rp 7 miliar. Dana ini bersumber dari APBD murni.
Kepala DKK Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, nominal anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni Rp 6,4 miliar. Namun yang berbeda pada 2019 nominal anggaran tidak hanya mengandalkan APBD. Ada bantuan dari cukai rokok sekitar Rp 3 miliar.
Totalnya pada tahun lalu, anggaran untuk PBI di Balikpapan sebesar Rp 9,4 miliar. Perempuan yang akrab disapa Dio ini menuturkan, sementara untuk tahun ini belum ada kepastian tentang bantuan dana dari bea cukai rokok tersebut. Sehingga pihaknya masih menunggu informasi.
“Tahun lalu informasi (cukai rokok) juga baru masuk trimester akhir. Kami berharap bantuan dari cukai rokok bisa berlanjut,” katanya. Dengan begitu, anggaran untuk bantuan kepada masyarakat tidak mampu bisa semakin besar. Sebab dengan adanya penyesuaian iuran, maka anggaran PBI tentu juga akan naik untuk pembayaran iuran hingga akhir tahun.
Namun DKK belum mengukur sejauh apa kenaikan anggaran nanti. Dia menjelaskan saat ini belum terlihat ketidakmampuan masyarakat dalam membayar. Sebab penyesuaian iuran baru mulai Januari. “Tapi kita bersiap nanti di APBD perubahan nanti pertengahan tahun, jadi pemerintah bisa mengucurkan lagi,” ujarnya.
Sehingga dalam dua bulan awal ini, pemerintah daerah masih melihat bagaimana besar lonjakan dari penyesuaian tarif tersebut. “Karena anggaran 2020 yang digunakan Januari sudah diusulkan dari pertengahan tahun lalu. Kita sudah siap, jadi tidak ada masalah,” tambahnya.
Dio menyebutkan, secara keseluruhan jumlah peserta PBI di Balikpapan mencapai 111 ribu. Menurutnya angka itu terhitung cukup banyak. Di antaranya PBI dari nasional sebesar 80 ribu jiwa, PBI dari APBD Balikpapan sebesar 16.400 jiwa, dan PBI dari APBD Provinsi sekitar 1.300 jiwa.
Kini, dia mengimbau agar masyarakat bisa bijak dalam menentukan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan. Jangan menunggu sakit baru ada kepastian mampu membayar di level kelas yang mana. Selama ini, masalah yang terjadi justru pada ketaatan masyarakat dalam membayar iuran.
Apalagi dengan adanya kenaikan tarif, apabila masyarakat merasa kesulitan juga bisa pindah kelas.
“Masalahnya tiba-tiba masuk rumah sakit, rupanya BPJS Kesehatan tidak aktif dan harus dilunasi dulu hutangnya untuk aktif lagi,” imbuhnya. Sebaiknya jika merasa sebagai golongan tidak mampu bisa segera beralih mendaftar sebagai PBI.
Namun dia mengingatkan, tentu tidak semua warga bisa menjadi PBI. Hanya mereka yang benar-benar masuk kriteria tidak mampu untuk pantas mendapatkan bantuan tersebut. Misalnya dari Dinas Sosial yang akan melakukan verifikasi. Sehingga ada berbagai proses yang perlu dilalui hingga nanti ditentukan sebagai PBI.
