SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di Samarinda disayangkan akademisi. Namun, di sisi lain, Jaang diapresiasi karena bernyali mempertanyakan peran DPRD dalam menanggulangi masalah utama di Samarinda itu. Bahkan siap meladeni wacana interpelasi yang disuarakan parlemen.
Menurut pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Luthfi Wahyudi, pada dasarnya dia sepakat apa yang dikatakan Jaang. Bahwa APBD adalah kerja bersama antara DPRD dan Pemkot Samarinda. Namun, dengan sisa jabatan yang kurang dari setahun, tak banyak yang bisa dilakukan Jaang dalam menanggulangi banjir. "Dia (Jaang) sudah menjadi elite di Samarinda itu sejak 20 tahun lalu. Selama itu, enggak mampu berbuat banyak. Apalagi kalau tinggal hitungan bulan," kata Luthfi kepada Kaltim Post (16/1).
Padahal, lanjut dia, 20 tahun menjabat mestinya Jaang sudah tahu bahwa problematika Samarinda sejak dahulu adalah banjir. Namun, banjirnya tak semasif sekarang. Jadi, kurang bijak jika Jaang memberikan statement emosional. "Dalam satu hal saya sepakat dengan Pak Jaang bahwa APBD itu kesepakatan. Justru yang menyepakati itu DPRD. Jadi, jika ada kritik ya wajar saja," imbuhnya.
Sebaliknya, sambung Luthfi, jika ada interpelasi, Jaang juga tak perlu tersinggung. Sebab, interpelasi adalah hak untuk menyatakan pendapat meminta penjelasan. Hal ini bisa diantisipasi wali kota dan pembantunya dengan menyiapkan argumen yang kuat. Luthfi melanjutkan, menjadi risiko pejabat publik, memang harus mengurusi publik. Termasuk keluhan publik. DPRD yang secara formal mewakili rakyat, ketika bersuara maka akan dianggap mewakili rakyat.
Apalagi, dua kali peristiwa banjir besar melanda Samarinda, Jaang kebetulan tak berada di tempat. Seperti pada banjir Juni 2019 dan Januari 2020 ini. Luthfi pun menggarisbawahi pernyataan Jaang yang mengatakan dia memonitor banjir di Samarinda via smartphone. Menurutnya, ini merupakan pembelaan Jaang karena tak ada di tempat. "Nah, komunikasi politik semacam ini adalah komunikasi politik yang tidak matang. Untuk kelas Pak Jaang yang sudah 20 tahun jadi elite di Samarinda, itu saya kira ya harusnya, beliau lebih wise (bijak). Apalagi, beliau berhadapan dengan banyak anggota dewan yang notabene baru," paparnya.
Diketahui, saat meninjau lokasi banjir di Perumahan Bengkuring, Samarinda Utara, Rabu (15/1), Jaang secara emosional meminta, di tengah banjir yang melanda Samarinda, tak perlu mencari “kambing hitam”. Menurutnya, anggota dewan tidak bisa menyalahkan wali kota. “Apa tanggung jawab mereka (DPRD). APBD itu program kerja bersama. Kalau ada yang kurang, DPRD bisa kasih masukan. Harusnya anggota dewan ketika masyarakat bermasalah, turun ke lapangan. Jangan sekadar ketika ingin nyaleg baru turun,” ungkapnya. Dia melanjutkan, “Gagal seperti apa? Apakah pihak dewan pernah membedah permasalahan itu (banjir)”.
Selaku wali kota Samarinda yang sudah memimpin selama dua periode, bahkan sebelumnya menjabat wakil wali kota, anggapan jika Jaang
tak becus menanggulangi banjir cukup beralasan. Publik pun kian pesimistis. Di akhir sisa masa jabatannya, tak ada program prestisius dari Jaang dalam menanggulangi banjir di Samarinda. Bahkan, dari tahun ke tahun, titik banjir makin banyak.
Sementara itu, Ketua DPRD Samarinda Siswadi menuturkan, seharusnya wali kota tak perlu panik dan terbawa emosi saat diberi kritik. Pasalnya, itu adalah hal lumrah. "Pak wali enggak perlu emosional lah, seharusnya menanggapi kritik dari DPRD kota, kalau bisa turun ke lapangan, kami juga turun. Bedanya hanya kalau Pak Wali dikawal dengan patwal dan heboh, kalau kami tidak," tuturnya. Lanjut dia, soal kritik yang dilakukan, juga tidak semata-mata untuk mencari “kambing hitam”.
Disinggung soal saran yang telah diberikan pihaknya ke pemkot, Siswadi mengatakan, telah banyak memberi masukan. Bukan sekali dua kali. Permasalahan anggaran, lanjut Siswadi, dinilai bukan nominal yang kecil.
"Anggaran banjir itu besar, baik APBD murni dan perubahan, itu prioritas kok. Jika masih mempertanyakan, berarti sekda selaku ketua tim anggaran daerah tak melaporkan secara lengkap dong," imbuhnya.
Mengenai wacana interpelasi dari DPRD Samarinda, Siswadi belum mengamini kebenarannya. Menurut ketua DPRD Samarinda periode 2019-2024 itu, interpelasi bisa berjalan setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan lainnya. "Kalau itu (interpelasi) masih belum lah, namanya wacana wajar, kalau ada dua orang yang menyampaikan tidak masalah. Mungkin lewat komisi tiga dulu, akan panggil pihak-pihak terkait seperti PUPR dan lainnya," bebernya.
Mengenai Perda RTRW 2/2014, Siswadi menyebut, kerap menegur pihak eksekutif jika bertentangan. Namun, untuk menegakkan aturan, masih belum maksimal. "Sama seperti saran, sudah berkali-kali juga kok, cuma memang RTRW belum maksimal. Itu daerah bantaran sungai dan hulu Karang Mumus beralih fungsi lahannya," tutup Siswadi. Anhar, anggota Komisi III DPRD Samarinda menambahkan, Jaang terlalu takut untuk diberikan kritik, terlebih masalah banjir.
"Jangan takut, jangan berpikiran masalah banjir itu dari dulu, jika ada yang salah, diperbaiki. Kalau pola pemikiran yang seperti itu, anak saya yang masih semester enam juga bisa jadi wali kota," sindirnya. Politikus PDI Perjuangan itu dengan lugas mengatakan, dirinya sebagai penggagas interpelasi. Anhar beralasan, permasalahan banjir Samarinda tak kunjung usai. Ditambah minimnya penegakan Perda RTRW 2/2014.
