MANAGED BY:
SABTU
04 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 17 Januari 2020 11:01
DKPP Resmi Berhentikan Wahyu Setiawan

Minta Komisioner KPU Tak Sendirian Saat Terima Tamu

Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

PROKAL.CO, JAKARTA– Wahyu Setiawan secara resmi diberhentikan secara tetap sebagai komisioner KPU. Dia terbukti melanggar kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan DKPP, kemarin (16/1). ’’Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu (Wahyu Setiawan, Red) sebagai anggota KPU sejak putusan ini dibacakan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad yang memimpin sidang.

Sidang yang berlangsung sejak pukul 14.00 tersebut menghasilkan empat poin keputusan. Selain memecat Wahyu Setiawan, majelis juga menyatakan mengabulkan semua putusan Bawaslu sebagai pengadu. Selain meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, Bawaslu juga meminta pemeriksaan terhadap seluruh komisoner KPU. Poin ketiga, memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP. Berikutnya adalah meminta presiden melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan tersebut dibacakan. ’’Setelah ini, putusan akan dikirim ke Pak Presiden,” jelas Muhammad.

Anggota DKPP Ida Budhiati menambahkan, Wahyu Setiawan telah menunjukkan iktikad buruk sebagai penyeleggara pemilu. Yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Terbukti dari tindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan Wayus ebagai tersangka. Tindakan itu dinilai meruntuhkan kredibilitas dan integritas KPU. ’’Sikap dan tindakan teradu adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi,” tegas Ida Budhiati.

Ida melanjutkan, Wahyu terbukti melanggar kode etik berat. Di antaranya melanggar pasal 8 huruf A Peraturan DKPP Nomor 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dalam ketentuan tersebut,  KPU atau Bawaslu harus menghindari pertemuan yang bisa menimbulkan kesan keberpihakan terhadap peserta pemilu.

Selain itu Wahyu juga melanggar Peraturan KPU Nomor 8/2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Di pasal 75 ayat 1 huruf G menegaskan larangan untuk tidak melakukan pertemuan dengan peserta pemilu maupun tim kampanye di luar kantor KPU atau di luar kedinasan. Ketentuan itu, imbuh Ida, seharusnya dipahami sebagai sistem pengendalian internal KPU. Itu sebagai sarana kontrol semua setiap anggota. ’’Tapi nyatanya ketentuan ini tidak berjalan dengan baik,” papar mantan komisioner KPU RI itu.

Sistem kontrol di internal KPU juga tidak berjalan. Indikasi itu terlihat dari bebasnya Wahyu Setiawan menggelar pertemuan dengan peserta pemilu di luar kantor. Aktivitas pertemuan tersebut, jelas Ida, harusnya dilaporkan. ’’Ini juga pelajaran bagi ketua dan anggpta KPU, jangan pernah menerima tamu sendirian. Ini riskan,” paparnya.

Sistem operasional prosedur (SOP) harus ditegakkan. Dalam menerima tamu dijam kantor, misalnya. Harus melibatkan komisioner yang lain. Minimal ada pihak sekretariat untuk mendengarkan dan mencatat yang disampaikan. Dengan tidak menerima tamu seorang diri, penyelenggara pemilu setidaknya sudah menghindari tuduhan negatif atau kecurigaan pihak lain. Dengan begitu, kemandirian dan integritas bisa terwujud. Pihaknya juga mengingatkan tentang tertib administrasi pemilu. Itu bagian dari pelaksanaan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. ’’Kalau muncul persoalan keberpihakan atau kecurigaan, maka dokumen bisa membantu menjelaskan. Tidak harus berbusa-busa untuk menjelaskan ke publik,” tegasnya. (mar)


BACA JUGA

Sabtu, 04 April 2020 19:34

Meski Ditengah Kesulitan dan Keterbatasan, 2 Pasien Covid-19 di Kaltim Dinyatakan Sembuh

SAMARINDA - Dua pasien yang terjangkit virus covid-19 di Kaltim…

Sabtu, 04 April 2020 12:16
Rona-Rona Penanganan dan Penularan Covid-19 di Sejumlah Negara

Dipukuli Aparat, Pilih Tertular Atau Mati Karena Lapar

Penularan Covid-19 tidak pandang bulu. Baik di negara maju atau…

Sabtu, 04 April 2020 11:36

CATAT YA..!! Meski Ada Corona, THR Wajib Dibayarkan

Pandemi Covid-19 turut membuat kondisi perekonomian lesu. Banyak buruh khawatir…

Sabtu, 04 April 2020 11:31

Kemenag Stop Pendaftaran Akad Nikah Baru

JAKARTA– Di tengah status darurat wabah Covid-19, Kementerian Agama (Kemenag)…

Sabtu, 04 April 2020 11:14

Draf RUU IKN Belum Dibahas, DPD Minta Pemindahan Ditunda

BALIKPAPAN–Progres pemindahan ibu kota negara (IKN) masih berjalan. Di tengah…

Sabtu, 04 April 2020 10:52

Sebulan Baru Tes 50 Ribuan Orang, Padahal Idealnya Segini...

JAKARTA– Pemerintah pusat didesak mempercepat pemeriksaan Covid-19. Sebab, hingga sebulan…

Sabtu, 04 April 2020 10:09

Embung Aji Raden Diperluas, Bebaskan Lahan, Balikpapan Minta Bantuan Pusat

BALIKPAPAN–Luasan pembangunan Embung Aji Raden di Balikpapan dipastikan bakal bertambah.…

Sabtu, 04 April 2020 10:08

Akses Balikpapan-Samarinda Tak Ditutup Total Kok..., Hanya Pengetatan

SAMARINDA–Pembatasan akses antara Kota Samarinda-Balikpapan mulai diberlakukan, hari ini (3/4).…

Sabtu, 04 April 2020 10:03

Terima 2 Ribu Tablet Obat Antivirus, PDP Meninggal di Balikpapan Negatif Corona

SELAIN tiada tambahan jumlah pasien positif pada Kamis (2/4), angin…

Jumat, 03 April 2020 21:14

Positif Covid-19 di Samarinda Bertambah, Jadi 2 Kasus

SAMARINDA - Kasus positif covid-19 di kota Samarinda bertambah 1…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers