MANAGED BY:
JUMAT
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 16 Januari 2020 16:13
BEDA NIH..!! Gubernur Ibu Kota Dipilih DPRD

Belum Final, Draf RUU IKN Dikebut Pemerintah

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) terus dikebut pemerintah. Targetnya, akhir bulan ini drafnya diserahkan kepada DPR RI untuk dibahas sebagai landasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kaltim.

Berdasarkan draf RUU yang disusun pada 14 Januari 2020 yang diterima Kaltim Post, ada 39 pasal yang akan menjadi dasar calon IKN baru. Pemerintahan di calon IKN baru berbentuk provinsi dengan luas 256.142,74 hektare. Kawasan inti IKN seluas 56.180,87 hektare. Peresmiannya dilakukan paling lambat 48 bulan terhitung sejak RUU disahkan menjadi UU.

Pemerintahan Provinsi IKN diselenggarakan oleh gubernur dan DPRD. Gubernur dibantu wakil gubernur, yang dipilih secara demokratis.

Sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif terpilih, untuk pertama kalinya presiden mengangkat penjabat gubernur dari ASN. Pelantikannya bersamaan dengan peresmian Provinsi IKN.

Pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan paling lambat tiga tahun sejak diresmikannya Provinsi IKN. Ketua dan wakil ketua DPRD, karena jabatannya, melaksanakan tugas sebagai ketua dan wakil ketua panitia pemilihan.

Setiap fraksi di DPRD melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.

Dua fraksi atau lebih bisa secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam rapat paripurna DPRD, setiap fraksi atau gabungan beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai pasangan bakal calonnya.

Pimpinan DPRD mengundang pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dimaksud untuk melakukan pemaparan visi, misi, serta rencana kebijakan. Anggota DPRD melakukan tanya jawab dengan para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur setelah pemaparan. Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi melakukan penilaian.

Melalui musyawarah atau pemungutan suara ditetapkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipilih oleh DPRD. Pasangan yang ditetapkan akan dikonsultasikan dengan presiden.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna memberikan suara kepada satu pasangan calon.

Apabila dilakukan melalui pemungutan suara, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD.

Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata belum berkomentar lebih jauh mengenai pasal per pasal dalam draf RUU tentang IKN tersebut. “Drafnya belum final. Masih dibahas di pemerintah,” ujarnya. 

Setelah pembahasan intensif di tingkat kementerian dan lembaga tuntas, draf RUU tentang IKN akan dibahas lagi pada sidang kabinet. Dijadwalkan akhir bulan ini. “Nanti kalau drafnya sudah final di pemerintah, akan diserahkan ke DPR,” tandas pria berkacamata ini.

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mengatakan, pihaknya masih menunggu draf RUU tentang IKN dari pemerintah. Sebelum membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahasnya.

“Belum ada Panja IKN di Komisi II. RUU IKN inisiatornya pemerintah dan belum ada naskah akademik disampaikan. Kami menunggu inisiator memulai,” kata dia.

Politikus PKS itu menerangkan, Komisi II DPR RI baru membentuk dua panja. Yakni Panja ASN untuk mengawasi seleksi penerimaan CPNS dan K2, serta Panja ATR (Agraria dan Tata Ruang) sebagai tindak lanjut pembahasan RUU tentang pertanahan yang kembali dibahas tahun ini.

“Jadi, baru dua panja di Komisi II. Kalau yang dimaksud Panja IKN DPR RI periode 2014-2019, sudah selesai kerjanya pada Oktober 2019,” seloroh anggota DPR RI dapil Kaltim ini.

Anggota DPR RI asal Kaltim lainnya, Hetifah Sjaifudian, berharap ada perwakilan dari Kaltim dalam Panja IKN nanti. Selain itu, perlu ada audiensi public (public hearing) dengan stakeholder di Kaltim untuk memberikan masukan terkait RUU IKN saat pembahasan dengan DPR RI nanti. “Misalnya dari perguruan tinggi, komunitas, dan pemerintah daerah,” kata wakil ketua Komisi X DPR RI itu.

Politikus Partai Golkar itu menilai, DPR RI harus membuka diri pada tahapan pembahasan RUU IKN nanti. Jika itu dimungkinkan, dirinya menyarankan agar Panja IKN nantinya mengundang secara khusus stakeholder dari Kaltim guna memberikan masukan mengenai dasar hukum pemindahan IKN ke Bumi Etam.

“Karena bisa terjadi perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain kan. Karena itu, sangat penting mengumpulkan masukan dari stakeholder di Kaltim,” ujar Hetifah.

TAK ADA DESA DI IKN

Desa di calon ibu kota negara (IKN) yang baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), bakal berubah menjadi kelurahan. Pada draf RUU IKN, wilayah provinsi IKN dibagi menjadi kota administrasi dengan kecamatan dan kelurahan di dalamnya.

Berdasar perencanaan Kementerian PPN/Bappenas, ada dua kelurahan dan empat desa di Kecamatan Sepaku yang masuk kawasan IKN. Yakni Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Maridan, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Telemow, dan Desa Binuang.

Seluruh desa di Kecamatan Sepaku akan berubah status menjadi kelurahan dengan pusat inti pemerintahan di Kelurahan Pemaluan dan Desa Bumi Harapan. “Jika itu benar, sama seperti di DKI Jakarta. Tidak ada desa, hanya ada kelurahan di IKN nanti,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU Dul Aziz.

Regulasi pada draf RUU tentang IKN itu masih sama dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 7 menerangkan, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Untuk wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi dibagi dalam kecamatan. Dan wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan. “Tidak dijelaskan ada desa di dalamnya (wilayah IKN),” kata pria murah senyum itu.

Sementara itu, Camat Sepaku Risman Abdul enggan berkomentar banyak mengenai rencana perubahan status tersebut. Namun, jika hal tersebut terwujud, akan kembali membuka peluang pemekaran desa yang sudah lama diusulkan pihaknya.

“Kita tunggu saja. Sebab, RUU menyangkut wilayah IKN saat ini masih dibahas pemerintah,” katanya.

Berdasar luas wilayah yang dibutuhkan pada calon IKN nanti, Risman menilai, seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku akan masuk. “Kemungkinan itu ada, sehingga ada pemekaran wilayah ke arah wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Sepaku. Seperti Kelurahan Sotek dan Kelurahan Riko di Kecamatan Penajam yang bisa masuk ke Kecamatan Sepaku nantinya,” tandas dia. (kip/dwi/k16)

 

 

Intisari Draft RUU IKN

- Ibu kota negara berkedudukan di Provinsi IKN.

- Peresmian Provinsi IKN paling lambat 48 bulan sejak undang-undang disahkan.

- Provinsi IKN menjadi tempat kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

- Provinsi IKN dikelola berdasarkan prinsip kota modern, berkelanjutan dan berkelas internasional.

- Luas Provinsi IKN adalah 256.142,74 hektare. Kawasan inti IKN seluas 56.180,87 hektare.

- Wilayah Provinsi IKN dibagi menjadi kota administrasi (kecamatan dan kelurahan), dan kawasan inti IKN.

- Pemerintahan Provinsi IKN diselenggarakan oleh gubernur dan DPRD.

- Pemilihan gubernur-wakil gubernur Provinsi IKN paling lambat tiga tahun sejak diresmikan.

- Setiap fraksi di DPRD melakukan penyaringan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

- Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota DPRD.

- Kota administrasi dipimpin oleh wali kota yang diangkat oleh gubernur Provinsi IKN atas pertimbangan DPRD dari PNS yang memenuhi persyaratan.

- DPRD dibentuk melalui hasil pemilu yang dilakukan pertama kalinya terhitung dua tahun sejak peresmian Provinsi IKN.

- Kawasan IKN dibagi menjadi wilayah distrik; Distrik Utama sebagai kawasan inti pusat pemerintahan, Distrik Madya sebagai kawasan penunjang kawasan inti, Distrik Pratama I sebagai kawasan perluasan kawasan inti pusat pemerintahan, dan Distrik Pratama II sebagai kawasan perluasan kawasan inti pusat pemerintahan.

- Lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional berkedudukan di Distrik Utama.

- Pengelolaan Kawasan IKN dilakukan Badan Pengelola yang dipimpin seorang kepala yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden.

- Hubungan kerja antara kepala Badan Pengelola dan gubernur bersifat setara dan koordinatif.

- Presiden membentuk Badan Otorita IKN untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Badan Otorita bekerja hingga penetapan Provinsi IKN.

- Pembiayaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN bisa bersumber dari APBN, pengelolaan barang milik negara, pendanaan swasta, kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan sumber lain yang sesuai ketentuan.

- Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai IKN sampai dengan penetapan Undang-Undang IKN berlaku.

Sumber : Draft RUU tentang IKN

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 Februari 2020 14:56

Terancam Longsor, Warga Desa Mulawarman Mengungsi

Adanya pergerakan tanah di Desa Mulawarman membuat warga setempat mengungsi.…

Kamis, 20 Februari 2020 11:47

Pemerintah Serahkan RUU IKN ke DPR Pekan Depan

JAKARTA– Persiapan pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara (IKN) yang…

Kamis, 20 Februari 2020 10:43

Kedatangan Harun Baru Tercatat 19 Januari, Imigrasi Berdalih Server Tidak Sinkron

JAKARTA -- Tim gabungan independen beberapa kementerian dan lembaga mengumumkan…

Rabu, 19 Februari 2020 12:08

Lokasi Ibu Kota Negara Tak Terdampak Banjir di Penajam

Gara-gara foto dan narasi tak terkonfirmasi di media daring, banyak…

Rabu, 19 Februari 2020 12:05

Makmur Diklaim Usung Isran, Musda Golkar Kaltim, Calon Tunggal Menguat

SAMARINDA–Hiruk-pikuk mencari pengganti Rita Widyasari memimpin Golkar Kaltim lima tahun…

Rabu, 19 Februari 2020 12:04

Makam Dibongkar, Bawa Tulang ke Jakarta

Jasad Yusuf Ahmad Gazali digali dari kuburnya kemarin (18/2). Untuk…

Rabu, 19 Februari 2020 12:02

Keluarga Berharap Ada Titik Terang

TATAPAN Bambang Sulistyo beberapa kali melihat ke arah makam anaknya,…

Rabu, 19 Februari 2020 11:29

Pengusaha Malaysia Mulai Petakan Peluang

Hadirnya ibu kota negara (IKN) di Kaltim membuat mata investor…

Rabu, 19 Februari 2020 11:24

Coastal Road Tunggu Izin Reklamasi

BALIKPAPAN – Meski awalnya target pembangunan fisik berjalan Februari, proyek…

Rabu, 19 Februari 2020 10:17

Tiga Kru WNI Positif Terinfeksi Virus Korona

JAKARTA- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, tiga orang kru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers