MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 16 Januari 2020 16:03
Kasus Suap KPU, PDIP Bantah OTT
Hasto Kristiyanto

PROKAL.CO, JAKARTA– DPP PDIP akhirnya menyikapi secara resmi kabar tentang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut-sebut terseret kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemarin Hasto memimpin langsung jumpa pers untuk membantah kabar tersebut.

”Karena yang banyak diberitakan itu terkait dengan saya, maka saya memimpin langsung konferensi pers ini biar teman-teman wartawan bisa langsung mengajukan pertanyaan,” tegas Hasto mengawali konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Hasto didampingi Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Yasonna H. Laoly, Ketua Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, dan anggota bantuan hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta.

Hasto mengatakan, untuk menyikapi persoalan kasus suap yang ditangani KPK, partainya memutuskan untuk membentuk tim hukum. Tim dikoordinatori I Wayan Sudirta. Anggotanya terdiri atas sejumlah pengacara. Di antaranya, Teguh Samudera, Yanuar Prawira Wasesa, dan Krisna Murti. ”Kami sudah menerbitkan surat tugas. Di samping itu, dikeluarkan surat kuasa khusus,” terang Yasonna yang juga menjabat menteri hukum dan HAM itu.

Teguh Samudera, anggota tim hukum PDIP, mengatakan bahwa penangkapan Wahyu Setiawan tidak dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, itu tidak sesuai dengan definisi tertangkap tangan yang diatur pasal 1 angka 19 KUHAP. Sesuai aturan tersebut, istilah tertangkap tangan bisa diterapkan dengan beberapa kondisi. Yakni, tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Atau, sesaat setelah diserukan oleh khalayak sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Bisa juga apabila sesaat setelah kejadian ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu tindak pidana.

Menurut Teguh, penangkapan itu merupakan hasil konstruksi hukum berdasar penyadapan dan proses penyelidikan. Proses tersebut didasari pada surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditandatangani ketua KPK pada 20 Desember 2019. ”Pada saat terjadinya pergantian pimpinan KPK,” terang dia.

Hasto menambahkan, kasus yang menyeret beberapa nama itu mengarah pada tindakan pemerasan dan penipuan dari oknum-oknum tertentu. Sebab, KPU secara kolektif kolegial sejak awal telah mengambil keputusan untuk menolak permohonan resmi yang diajukan PDIP. Pada prinsipnya, kata dia, partainya menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK. Pihaknya menghormati aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. ”DPP partai bersifat kooperatif,” ucapnya. (lum/deb/gas/c10/oni)


BACA JUGA

Senin, 24 Februari 2020 14:23

PARAH ABIS..!! Kepala Sekolah Perkosa Muridnya di Ruang Kepala Sekolah

Polres Badung akhirnya menetapkan WS, pelaku pencabulan terhadap seorang siswi…

Minggu, 23 Februari 2020 10:49

Dua Korban Susur Sungai di Sleman Belum Ditemukan, Pembina Pramuka Jadi Tersangka

SLEMAN– Penyisiran siswa hilang karena susur sungai diperluas menjadi 27…

Minggu, 23 Februari 2020 10:03

Lama Kesepian Ditinggal Suami, Istri Bos Kuda-Kudaan dengan Anak Buah di Gudang

Usia Karin memang tak muda lagi. Sudah 47 tahun. Tapi…

Minggu, 23 Februari 2020 09:24

Suka Ngegas Motor dan Datangi Bini Tetangga, Kepalanya Ditimpas, Adi pun Wassalam..!!

MATARAM-Terkuak motif RA membunuh tetangganya, Adi. Warga Dusun Aik Nyet,…

Minggu, 23 Februari 2020 09:22

Kejagung Kejar Aset Tersangka Korupsi di Asia dan Eropa

JAKARTA-- Penyidik Kejaksaan Agung mulai mengungkap beberapa rencana penelusuran aset…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:18

Dua Orang Positif Terkontaminasi Radioaktif

JAKARTA- Teka-teki apakah ada warga Perumahan Batan Indah (PBI) yang…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:16

Terlalu Cepat Proses Pembentukan Komcad

JAKARTA– Rencana pembentukan komponen cadangan (komcad) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan)…

Jumat, 21 Februari 2020 15:00

Pemerintah Klaim Omnibus Law Lebih Melindungi Pekerja

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon…

Jumat, 21 Februari 2020 14:58
Debat Publik Terkait Unggahan Dosen Unnes di Facebook yang Menyinggung Presiden

Mahasiswa Teriak, Rektornya Takutttt..!! Rektornya Takutttt!!

SEMARANG- “Pertama, saya tidak menghindar. Kedua, saya tidak berdusta,” tegas…

Jumat, 21 Februari 2020 14:53

Yang Kerja di Laut Hati-Hati..!! Waspada Gelombang 6 Meter

JAKARTA–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi gelombang setinggi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers