JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memastikan bahwa rencana mobilisasi nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke perairan Natuna tidak akan menyisihkan nelayan lokal. Sebaliknya, nelayan Natuna akan mendapat prioritas.
Keterangan tersebut disampaikan Mahfud saat berkunjung ke Natuna kemarin (15/1). ”Jangan salah paham seakan-akan kami mau mendrop nelayan dari luar Natuna ke sini, kemudian nelayan-nelayan Natuna tidak diperhatikan. Jusrtu prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Mahfud memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan gubernur Kepulauan Riau dan bupati Natuna. Dia menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan mengurus masalah teknis. Pihaknya masih mendata dan menyiapkan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan di Natuna. Baik untuk nelayan yang datang dari luar Natuna maupun nelayan lokal. Mulai pembangunan sentra ekonomi sampai memperbanyak kapal-kapal ikan.
Selain Mahfud dan pejabat teras Kemenko Polhukam, dalam kunjungan kemarin turut serta Menteri KKP Edhy Prabowo. Selain itu, hadir pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mahfud menegaskan, kedatangannya ke Natuna untuk meneruskan dan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Yakni, memastikan patroli oleh aparat di Natuna berjalan. Kemudian mengisi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara dengan kegiatan ekonomi yang dimotori oleh para nelayan.
Edhy menambahkan, dirinya sudah melihat sejumlah sarana dan prasarana untuk nelayan di Natuna. Mulai bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya. Dia mengakui bahwa nelayan-nelayan Natuna sempat mendapat bantuan. Hanya, kurang cocok dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. ”Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya mengupayakan supaya keinginan tersebut terpenuhi. Dia memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Menurut Edhy, para nelayan Natuna sempat menyampaikan keluhan. Di antaranya mereka kesulitan mendapat bahan bakar, cold storage, dan sarana pelelangan ikan. Untungnya, sudah ada Sentra Keluatan dan Perikanan Terpadu atau SPKT di sana. ”Ke depan kami akan terus optimalkan SKPT itu,” bebernya. (syn/oni)
