MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 16 Januari 2020 14:05
BPJS Kesehatan Berpotensi Langgar Tiga Aturan Perundangan
ilustrasi layanan BPJS Kesehatan

PROKAL.CO, JAKARTA-- DPR masih bersikukuh menolak kenaikan iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) golongan mandiri kelas III. Opsi subsidi pun terus didorong. Padahal, dari sisi hukum tak ada peluang. 

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menjelaskan, setelah ditelaah, pengalihan surplus dana jaminan sosial (djs) pada subsidi peserta mandiri kelas III tidak punya basis hukum yang kuat. Bahkan, jika dilakukan justru berpotensi terjadi pelanggaran. 

Dia menjabarkan, dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) misalnya.  Jelas disebutkan di Pasal 1 angka 10, iuran merupakan sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. "Tidak dikenal iuran dengan cara pengalihan surplus seperti rekomendasi DPR," ujarnya dalam acada ngopi bareng JKN, di Jakarta. 

 Hal itu juga diperkuat di Pasal 17. Di mana, pembayaran iuran dilakukan oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah bagi yang tidak mampu. "Jadi jelas, di 51 pasal di UU SJSN tak membuka peluang pengalihan surplus tersebut," tegasnya.   

Peluang tersebut juga tertutup rapat ketika ditelaah dari UU nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Bayu, BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran selisih kenaikan iuran peserta mandiri kelas III dengan menggunakan surplus djs. "Tugas BPJS itu tujuh, terkait iuran ada tiga. Melakukan pendaftaran peserta, mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, serta menerima dari pemerintah. Gak ada itu pengalihan tadi," paparnya. 

Penggunaan aset djs ini, lanjut dia, sebetulnya sudah jelas aturannya. Disebutkan di pasal 43 ayat 2 UU BPJS, aset hanya boleh digunakan untuk bayar manfaat, dana operasional dan instrumen invetasi. "Diluar itu dilarang, termausk pengalihan tadi. Pun di pp 87/2013 sudah jelas," ungkapnya. 

 Menurut dia, jika semua pihak tetap memaksakan justru akan melanggar ketiga aturan tersebut. Direksi BPJS kesehatan sebagai penanggungjawab terancam sanksi berat. Yakni pidana 8 tahun dan denda Rp 1 miliar seperti yang tercantum dalam pasal 53 UU BPJS.  "Jika tetap dilakukan, maka ini termasuk tindakan sewenang-wenang," katanya.  

Di sisi lain, Pakar Asuransi Sosial Chazali Situmorang  menilai, sejatinya tak ada istilah profit dalam jaminan sosial. Begitu juga istilah surplus. Karena begitu ada selisih antara iuran dan klaim, maka dana  langsung dialokasikan untuk cadangan teknis, Inacbgs, atau pengurangan iuran nantinya.

"Sistem iuran dengan manfaat prinsipnya adalah keseimbangan. Kalau akhir tahun, manfaat bisa dipenuhi, harus dihitung kembali apakah cadangan teknis sudah. Kalau sudah, bagaimana inacbgs dan seterusnya," papar mantan ketua dewan jaminan sosial nasional (DJSN) tersebut. 

Menyoal pemberian subsidi bagi peserta mandiri kelas III, Chazali tak setuju. Menurut dia, sangat tudak logis ketika iuran orang mampu justru dibawah PBI.  "Alasannya karena yang kelas III banyak yang gak mampu. Ya masukin pbi, dibayar pemerintah. Bukan pengalihan surplus djs," ungkapnya. 

Tapi menariknya, kata dia, jika memang peserta mandiri kelas III merupakan warga tak mampu berarti ada yang salah dengan data PBI. Kemudian, yang sedikit lucu ketika data BPS menyebut jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebesar 25,4 juta sementara jumlah PBI mencapai 133 juta. "Jadi harus didetilkan lagi kriterianya apa ini," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin  turut menyoroti fenomena turun kelas peserta JKN. Ia menanggapinya santai. Menurut dia, kalaupun ada peserta turun kelas, jumlahnya tidak banyak. "Dan menurut saya tidak menjadi masalah jika mau turun kelas. Ya (sesuai, Red) dengan kemampuannya," katanya di kantor Wakil Presiden (15/1).

Dengan adanya pasien turun kelas lebih rendah, misalnya menjadi kelas III, ada kekhawatiran penumpukan pasien kelas III di rumah sakit. Terkait potensi adanya penumpukan pasien di kelas III, Ma'ruf mengatakan pemerintah sudah menyusun sejumlah strategi. Diantaranya adalah pemerintah akan terus menambah fasilitas-fasilitas layanan kesehatan. 

Ketua Umum MUI itu juga mengatakan sudah diatur ketentuan pelayanan kesehatan berjenjang. Mulai dari tingkat pertama sampai ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. "Nah biasanya kan kalau antrian panjang itu ngumpul tidak melalui jenjang," jelasnya. Untuk itu dia berharap masyarakat supaya menjalankan aturan layanan kesehatan berjenjang itu. Kecuali pada kondisi darurat, peserta BPJS Kesehatan bisa langsung ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Ma'ruf juga menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2020 tidak memiliki dampak yang signifikan. Khususnya kepada masyarakat lapisan bawah atau keluarga miskin. Sebab iuran BPJS Kesehatan mereka masih tetap ditanggung pemerintah melalui APBN. (mia/wan)


BACA JUGA

Senin, 24 Februari 2020 14:23

PARAH ABIS..!! Kepala Sekolah Perkosa Muridnya di Ruang Kepala Sekolah

Polres Badung akhirnya menetapkan WS, pelaku pencabulan terhadap seorang siswi…

Minggu, 23 Februari 2020 10:49

Dua Korban Susur Sungai di Sleman Belum Ditemukan, Pembina Pramuka Jadi Tersangka

SLEMAN– Penyisiran siswa hilang karena susur sungai diperluas menjadi 27…

Minggu, 23 Februari 2020 10:03

Lama Kesepian Ditinggal Suami, Istri Bos Kuda-Kudaan dengan Anak Buah di Gudang

Usia Karin memang tak muda lagi. Sudah 47 tahun. Tapi…

Minggu, 23 Februari 2020 09:24

Suka Ngegas Motor dan Datangi Bini Tetangga, Kepalanya Ditimpas, Adi pun Wassalam..!!

MATARAM-Terkuak motif RA membunuh tetangganya, Adi. Warga Dusun Aik Nyet,…

Minggu, 23 Februari 2020 09:22

Kejagung Kejar Aset Tersangka Korupsi di Asia dan Eropa

JAKARTA-- Penyidik Kejaksaan Agung mulai mengungkap beberapa rencana penelusuran aset…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:18

Dua Orang Positif Terkontaminasi Radioaktif

JAKARTA- Teka-teki apakah ada warga Perumahan Batan Indah (PBI) yang…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:16

Terlalu Cepat Proses Pembentukan Komcad

JAKARTA– Rencana pembentukan komponen cadangan (komcad) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan)…

Jumat, 21 Februari 2020 15:00

Pemerintah Klaim Omnibus Law Lebih Melindungi Pekerja

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon…

Jumat, 21 Februari 2020 14:58
Debat Publik Terkait Unggahan Dosen Unnes di Facebook yang Menyinggung Presiden

Mahasiswa Teriak, Rektornya Takutttt..!! Rektornya Takutttt!!

SEMARANG- “Pertama, saya tidak menghindar. Kedua, saya tidak berdusta,” tegas…

Jumat, 21 Februari 2020 14:53

Yang Kerja di Laut Hati-Hati..!! Waspada Gelombang 6 Meter

JAKARTA–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi gelombang setinggi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers