BALIKPAPAN – Kelompok bahan makanan masih menjadi hantu bagi inflasi di Balikpapan. Ketergantungan dengan daerah lain sangat memengaruhi permintaan pasar. Tahun lalu menyumbang lebih dari 5 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Bimo Epyanto mengatakan, tantangan inflasi tahun ini lebih berat dibanding tahun lalu. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan, BI merekomendasikan beberapa langkah kepada pemerintah kota (pemkot) untuk mengendalikan inflasi. Tahun lalu, inflasi berada pada angka 3,5 persen ditargetkan turun jadi 3 persen.
“Khususnya bahan makanan seperti sayuran dan bumbu dapur memberikan tekanan inflasi cukup besar. Tahun lalu saja, jika tidak ada penyesuaian tarif tiket pesawat terbang, inflasi bakal melambung tinggi karena faktor dari bahan makanan, sayuran, dan bumbu dapur. Sumbangsihnya lebih dari 5 persen,” jelasnya.
Bimo mengatakan sangat sedikit lahan pertanian yang tersedia. Maka, hampir 100 persen keperluan pokok berasal dari luar daerah. Itu membuat harga-harga Balikpapan sangat bergantung dari kondisi eksternal. Bila ada gejolak harga dari distributor atau bencana alam, maka akan menghambat pasokan. Tentu berdampak pada kenaikan barang.
BI menyarankan agar ada mekanisme perdagangan yang efisien. Bimo mencontohkan Balikpapan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam menyuplai keperluan pokok.
“Dengan ada perjanjian tadi, harapannya ada keterkaitannya antara Balikpapan dengan daerah lain. Dalam tanda kutip ada kewajiban pasokan,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (15/1).
Bimo menjelaskan masyarakat juga harus bisa memanfaatkan lahan kosong di sekitar kediamannya untuk dijadikan pertanian kecil, seperti hidroponik. Tentu Pemkot Balikpapan harus mendukung kegiatan itu. Pertanian perkotaan setidaknya bisa mengurangi ketergantungan warga terhadap kesediaan bahan pokok di pasar. Dengan begitu, swasembada pangan bisa tercipta.
Pasar induk menjadi penting bagi Balikpapan. Arus lalu lintas barang mulai kualitas hingga harga bisa terpantau. Petani bisa menjual hasil panennya di sana dengan harga tinggi. Sementara yang membeli barang tersebut adalah pedagang pasar tradisional. “Jadi harganya lebih efisien. Kan yang di middle (perantara) itu dipotong. Jadi harapannya harga lebih rendah dan stabil,” jelas Bimo.
Apalagi, sambungnya, tahun depan permintaan bakal lebih tinggi. Pemindahan ibu kota negara (IKN) bakal mendorong masyarakat untuk datang. Walhasil, permintaan tinggi. Pemerintah harus siap akan hal itu. Pasokan perlu dicari yang mana yang bisa dikerjasamakan.
Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Arzaedi Rachman mengatakan, bahwa pasar rakyat di daerahnya saat ini juga terdapat penguraian dan pengemasan. Proses itu seharusnya berada di pasar induk.
“Contoh Pasar Pandansari. Di sana banyak distributor. Nah, distributor itu sebenarnya ada di pasar induk. Ini ke depannya kami prioritaskan pasar induk di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” katanya.
Arzaedi menjelaskan letak pasar induk kemungkinan besar berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 5. Lokasi persisnya masih dalam kajian. Pasar induk minimal perlu 2 hektare lahan. Keberadaannya diharapkan juga bakal mengurangi kemacetan di Balikpapan.
Selain itu, Balikpapan juga akan semakin bersih. Karena manajemen sampah dilakukan di pasar induk. “Ini akan kami kaitkan dengan rencana ibu kita negara baru di Kaltim. Di mana Balikpapan itu kota penyangga utama. Kami perlu melakukan terobosan di sisi perdagangan,” jelas Arzaedi. (aji/rom/k18)
