MANAGED BY:
KAMIS
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 15 Januari 2020 13:42
Belum Putuskan Perubahan Skema Pensiun PNS

PROKAL.CO, JAKARTA– Sejak diwacanakan pada 2014, pembahasan perubahan skema tunjangan pensiun untuk PNS tak kunjung diputuskan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menuturkan, saat ini masih dilakukan pembahasan sejumlah opsi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

’’Baru disampaikan opsi-opsi dulu. Alternatif satu, alternatif dua, (alternatif, Red) tiga. Untuk jangka panjang,’’ kata Tjahjo di kantor wakil presiden kemarin (14/1). Senin (13/1) Tjahjo mengikuti rapat pembahasan skema tunjangan pensiun PNS bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, serta pejabat lainnya.

Tjahjo menyatakan, salah satu urusan reformasi birokrasi adalah sistem penggajian. Saat ini dikaji sistem single salary alias gaji tunggal. Maksudnya, PNS akan menerima gaji secara gelondongan. Tidak ada lagi tunjangan rapat, perjalanan dinas, dan lain-lain.

Selain itu, penataan atau reformasi birokrasi berkaitan dengan tunjangan pensiun. Tjahjo menegaskan, yang berwenang mengenai tunjangan pensiun adalah Kemenkeu. Sebab, itu terkait dengan beban APBN. Kemudian, Mendagri dilibatkan karena berurusan dengan pejabat-pejabat di instansi daerah.

Pada sistem pensiun saat ini, kata dia, iurannya diambil dari PNS dan pemerintah. Sistem itu dikenal dengan sebutan pay-as-you-go. PNS yang sudah pensiun mendapat gaji pensiun 75 persen dari gaji pokok terakhirnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyatakan, selama ini beredar dua opsi pensiun PNS. Yakni, pay-as-you-go seperti saat ini atau model baru fully funded. Model baru itu sama seperti yang banyak berlaku di perusahaan swasta.

Dengan sistem fully funded, PNS bisa menerima uang pensiun lebih besar. Dengan catatan, jika ingin uang pensiun besar, iuran dana pensiun yang dibayarkan juga besar. Dengan sistem penggajian PNS saat ini, Lina memperkirakan PNS berkeberatan jika membayar iuran pensiun besar. Sebaliknya, jika sistem gajinya sudah model single salary, PNS diperkirakan tidak berkeberatan apabila harus membayar iuran pensiun besar. Sebab, gajinya sudah banyak.

Lina menjelaskan, dengan sistem pay-as-you-go sekarang ini, PNS tidak bisa mendapat tunjangan pensiun lebih besar karena sesuai dengan acuan 75 persen dari gaji pokok terakhir. (wan/c19/fal)


BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 14:37

Banjir Jabodetabek, 19 Ribu Warga Mengungsi

JAKARTA – Rapat koordinasi penanggulangan banjir di Komisi DPR kemarin…

Kamis, 27 Februari 2020 14:24

Propam Periksa Polisi yang Gunduli Guru Tersangka Kasus Susur Sungai

SLEMAN- Polda DIJ menanggapi munculnya protes dari Pengurus Besar Persatuan…

Kamis, 27 Februari 2020 14:07

ITS Terima Rp 42 M, Unair Dijatah Rp 42,5 M

JAKARTA– Bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) 2020 akhirnya diumumkan…

Kamis, 27 Februari 2020 14:02

Tidak Mau Jadi Tumbal, Pria Depresi Buang Motor Ke Sungai

GIANYAR – Seorang warga asal Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan,…

Kamis, 27 Februari 2020 13:42

Pemilihan DPRD Boleh Gabung Pilkada, Yang wajib Serentak Hanya Pilpres, Pileg DPR dan DPD

JAKARTA-Tafsir atas desain keserentakan pemilu akhirnya menemui kejelasan. Meski gugatan…

Rabu, 26 Februari 2020 22:45

Jadi Tersangka Kasus Susur Sungai, Tiga Guru Digunduli, Publik Mengecam, Ini Kata Polisi

SLEMAN- Tindakan oknum polisi yang menggunduli tiga guru SMPN 1…

Rabu, 26 Februari 2020 14:00

Saat Siswa Terseret Arus, Tiga Pembina Pramuka Justru Tidak di Lokasi

SLEMAN- Tersangka tragedi susur Sungai Sempor Isfan Yoppy Andrian (IYA),…

Rabu, 26 Februari 2020 13:37

DPR Minta Proses Seleksi Dirut LPP TVRI Distop

JAKARTA– Tak mau berlarut dengan polemik pemecatan mantan direktur utama…

Rabu, 26 Februari 2020 11:31
Hujan Lebat, Banjir Serbu Ibu Kota

Potensi Hujan Lebat Bakal Terjadi Sampai Awal Maret

JAKARTA- Hujan deras kembali mengguyur Jakarta mulai Senin malam (24/2)…

Rabu, 26 Februari 2020 11:26

Beri Atensi Dua Ancaman, Jaga Hak Berdaulat di Natuna Utara dan Kedaulatan di Papua

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers