PAD Kaltim 2019 Surplus, Segini Nih Duitnya

- Rabu, 15 Januari 2020 | 13:42 WIB
Isran Noor
Isran Noor

SAMARINDA–Benua Etam menutup 2019 dengan realisasi pendapatan daerah Rp 11,505 triliun, dari target Rp 11,137 triliun. Artinya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim berhasil mencatat pendapatan 103,3 persen dari target.

Perincian pendapatan itu antara lain komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,43 triliun, dana perimbangan Rp 5,12 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 30,22 miliar.

Disebutkan Kepala Dispenda Kaltim Ismiati, PAD surplus dari target Rp 5, 87 triliun. Penyumbang terbesar PAD Kaltim terdiri dari pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan total mencapai Rp 301,78 miliar. Termasuk penerimaan dana participating interest sebesar Rp 208 miliar.

Disebut Ismiati, dirinya optimistis dengan pendapatan Kaltim ke depannya. Apalagi, banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan saluran e-Samsat yang membuat pembayaran pajak lebih praktis. Selama 2019, dilaporkan PKB yang dibayarkan melalui saluran ini sejumlah Rp 34,20 miliar dari 46.080 kendaraan.

Selain itu, Ismiati juga mengatakan pada 2019 ada dua kantor samsat yang ditingkatkan dari samsat pembantu menjadi samsat penuh. Dua samsat itu adalah Samsat Samarinda Seberang dan Samsat Samboja di Kutai Kartanegara.

“Selama ini di Samarinda maupun Kukar untuk pelayanan pembayaran PKB lima tahunan hanya bisa dilakukan di masing-masing Samsat Induk. Padahal diketahui kepadatan penduduk di Samarinda dan begitu luasnya wilayah Kukar menjadi tantangan tersendiri sehingga kami perlu melakukan pengembangan layanan,” jelas Ismiati.

Untuk Samsat Samarinda Seberang, sejak diresmikan pada 23 Desember 2019 sampai 9 Januari 2020, tercatat 8.103 kendaraan membayarkan PKB senilai Rp 5,09 miliar dan penerimaan BBNKB Rp 32,16 juta. Sementara di Samsat Samboja, Kukar, sejak diresmikan pada 4 Desember 2019 hingga saat ini sedikitnya tercatat 294 kendaraan membayarkan pajaknya dengan nilai sekitar Rp 160 juta.

Sementara itu, dari data Dispenda Kaltim ada 2,42 juta kendaraan bermotor di Kaltim pada 2018. Sepeda motor jumlahnya yang paling banyak yakni 2,02 juta. Pada 2020, Ismiati optimistis melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang membaik. Jadi, PAD bisa makin meningkat seiring dengan taraf ekonomi masyarakat meningkat.

Keberadaan ibu kota negara (IKN) di Kaltim dipastikan memengaruhi ekonomi. Pembangunan yang masif akan terjadi. Sehingga, ekonomi terus berdenyut. Sebelumnya, Gubernur Isran Noor menyebut, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2019 cemerlang. Pada triwulan III, Kaltim berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi 6,89 persen.

“Capaian ini lebih tinggi dari nasional yang 5,02 persen,” kata Isran Noor, belum lama ini.

Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,12 persen dari 222.390 penduduk miskin. Kemudian, mencetak indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 75,83 atau peringkat ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan DI Jogjakarta.

Di samping itu, pada 2018, jumlah penduduk miskin di Kaltim mengalami kenaikan 0,03 persen. Dari 218.900 jiwa atau 6,03 persen pada Maret 2018, naik menjadi 222.390 jiwa atau 6,06 persen penduduk miskin pada September 2018. (nyc/dwi/k8)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X