MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

BALIKPAPAN

Rabu, 15 Januari 2020 12:45
Beli Mobil Harus Punya Parkiran, Raperdanya Masih Dibahas

Raperda Penyelenggaraan Transportasi Tunggu Evaluasi Gubernur

Syukri Wahid

PROKAL.CO, Beli mobil baru kini punya syarat baru. Harus punya garasi, atau lahan parkir. Agar tak justru parkir di fasilitas umum dan mengganggu orang banyak. Hal ini diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Transportasi.

 

BALIKPAPAN – Depok mulai gencar sosialisasi peraturan daerah (perda) kepemilikan garasi mobil. Balikpapan tidak mau kalah, rencana ini sebelumnya juga sudah masuk dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan. Sejak akhir tahun, wakil rakyat mengatakan akan mengatur adanya kepimilikan garasi di setiap rumah sebelum membeli mobil.

Tepatnya aturan ini akan tertuang dalam perda penyelenggaraan transportasi. Sebagai bentuk keseriusan, bahkan perda ini sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2020. Baik DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan sepakat, pengesahan perda penyelenggaraan transportasi akan dilakukan pada tahun ini.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan Syukri Wahid menjelaskan, rancangan perda ini sudah disampaikan kepada gubernur Kaltim. Pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari orang nomor satu di Kaltim tersebut. “Apalagi sudah masuk dalam prolegda 2020, jadi tinggal satu tahap saja yakni pengesahan,” tuturnya.

Seharusnya jika sesuai aturan, gubernur akan memberikan respons dan evaluasi dalam kurun waktu 14 hari kerja. Syukri mengatakan, waktu dua pekan tersebut sudah lewat. “Nanti kami coba follow-up lagi dari bagian sekretaris dewan. Targetnya tahun ini ya sudah bisa berjalan,” bebernya.

Tak perlu khawatir, pihaknya tidak langsung menerapkan perda penyelenggaraan transportasi. Rencananya setelah dilakukan pengesahan perda, ada waktu selama tiga bulan untuk sosialisasi. Mengundang warga, kelurahan, kecamatan, kepolisian, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai dealer kendaraan.

“Efektif mungkin April bisa diterapkan. Setelah pengesahan masih ada sosialisasi karena banyak yang belum tahu,” imbuhnya. Dia menyadari setiap aturan pasti menimbulkan pro dan kontra, begitu pula dengan aturan kepemilikan garasi tersebut. Namun anggota komisi II ini optimistis perda ini bisa diterapkan dan diterima warga Kota Minyak.

Potensi kontra khususnya terjadi di wilayah Balikpapan yang memiliki kategori jalan lingkungan tidak standar lebar 4 meter. Dia berharap, perda ini juga bisa menjadi alat kontrol untuk Pemkot Balikpapan. Terutama kepada dinas yang terkait pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) agar tetap mencantumkan kewajiban desain area garasi saat membangun rumah.

“Kalau lahan kecil, ada RT atau kelurahan yang memberikan space untuk area parkir di pemukiman itu,” ucapnya. Dia yakin banyak pihak dan masyarakat yang setuju dengan peraturan tersebut. Mengingat tujuan dan manfaatnya yang besar. Selama ini keberadaan parkir pinggir jalan cukup menyulitkan.

Contoh jika ada kebakaran, saat banyak kendaraan parkir di jalan membuat mobil pemadam sulit masuk. “Kita juga memikirkan hak orang yang menggunakan jalan,” ujarnya. Sehingga tidak ada salahnya untuk mencoba menerapkan aturan kepemilikan garasi tersebut.

Menurutnya hingga saat ini, baru dua atau tiga kota di Indonesia yang telah menerapkan aturan kepemilikan garasi. Salah satunya yang lebih dulu di Surabaya, Jawa Timur. Nantinya jika sudah dilakukan pengesahan, Balikpapan bisa dibilang kota yang kali pertama di Kalimantan menerapkan perda itu.

“Kalau perda kan bisa evaluasi, kalau ada yang menolak dan tidak cocok nanti bisa dicabut mana pasal yang dianggap tidak sesuai,” imbuhnya. Rencananya perda ini akan berlaku bagi kendaraan keluaran STNK 2020. Sementara ini pihaknya masih memikirkan bagaimana untuk pergantian STNK setiap 5 tahun bagi kendaraan.

“Mereka harus KIR lagi. Nanti kita disertakan surat rekomendasi saat memperbarui KIR,” tutupnya.

Sebagai informasi, dalam perda tersebut diatur soal izin kepemilikan garasi sebelum membeli kendaraan mobil. Aturan ini merupakan solusi dari kondisi jalan Balikpapan yang mulai semerawut dengan mobil penuh di bahu jalan. Bahkan pengawasan terhadap kendaraan juga kurang. Baik yang parkir di pinggir jalan hingga jalan-jalan permukiman.

Ketika perda penyelenggaraan transportasi terbit, mereka yang ingin mempunyai kendaraan roda empat wajib menyertakan bukti kepemilikan dan menguasai lahan parkir garasi di rumah. Hal ini bisa diketahui saat pemohon ingin mengurus STNK kendaraan tersebut. Mereka harus menyertakan surat keterangan kepemilikan penguasaan lahan parkir dari kelurahan.

Teknisnya pihak kelurahan yang akan meninjau atau survei keberadaan garasi di rumah. Artinya surat keterangan kepemilikan atau penguasaan lahan parkir dikeluarkan oleh kelurahan. Selanjutnya surat ini dilampirkan dalam pengajuan pembelian mobil, tepatnya saat mengurus STNK.

“Kami tidak mengatur soal berapa radius jarak dengan garasinya, namun yang terpenting ada lahan, tidak parkir sembarangan,” sebutnya. Aturan ini juga akan sinkronisasi dan berlaku bagi hunian yang baru dibangun. Syukri mengatakan dalam seat plan IMB harus terdapat area garasi untuk satu mobil dan satu motor.

“Jadi ini berlaku untuk hunian dan pembelian mobil keluaran STNK 2020. Sementara yang sudah ada sekarang tidak berlaku,” tuturnya. Ketika aturan sudah berlaku, pemerintah daerah dalam hal pengawasan bisa menggandeng Satpol PP untuk melakukan sweeping.

Apabila ditemukan mobil parkir sembarangan bahkan setelah dipastikan pembelian mobil termasuk baru. Melihat dari tahun keluaran STNK, maka warga bisa dikenakan sanksi. Ada pun sanksi berupa teguran hingga tindak pidana ringan dengan denda sebesar Rp 50 juta. (gel/ms/k18)


BACA JUGA

Senin, 24 Februari 2020 14:42

Baru dan Perpanjangan, Bikin SIM Harus Tes Psikologi, Berlaku sejak 1 Maret

BALIKPAPAN – Berbeda dari sebelumnya, saat ini ada persyaratan baru…

Senin, 24 Februari 2020 14:40

Sinarmas Land Boulevard Diresmikan, Solusi Kemacetan dan Taman Wisata

Bukan cuma diproyeksikan mengurai kemacetan di utara Balikpapan, Sinarmas Land…

Jumat, 21 Februari 2020 14:45

Sepekan, Enam Pengedar Sabu Diringkus

BALIKPAPAN – Seakan tak ada habisnya, kasus peredaran dan penggunaan…

Jumat, 21 Februari 2020 14:44

RSUD Beriman Tambah Unit Kearsipan, Juga Butuh Spesialis Jantung dan Urologi

BALIKPAPAN – Pengembangan dan inovasi layanan terus dilakukan RSUD Beriman.…

Kamis, 20 Februari 2020 12:13

Tahun Ini Giliran Kecamatan Kota, Selatan, dan Timur

BALIKPAPAN--Pencetakan kartu identitas anak (KIA) di sekolah dasar (SD) di…

Rabu, 19 Februari 2020 11:31

PDIP Resmi Usung Duet Rahmad Mas'ud dan Thorari Aziz di Pilkada Balikpapan 2020

SAMARINDA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyampaikan tahap…

Rabu, 19 Februari 2020 11:23

Begal Bermodal Nilon

BUKANNYA mendapat untung, aksi percobaan begal Andi Idris (18) malah…

Rabu, 19 Februari 2020 11:22

Rp 400 M untuk Proyek DPU, Kerja Mulai April, November Harus Tuntas

Tak ingin terkendala waktu, Dinas PU mempercepat lelang proyek-proyek fisik…

Rabu, 19 Februari 2020 11:13

Pegang Suket? Segera ke Disdukcapil

  BALIKPAPAN–Dalam sehari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak…

Selasa, 18 Februari 2020 11:40

Dapat Suntikan Rp 1 M untuk Saluran Sekunder, Proyek DAS Ampal Terganjal Lahan

Salah satu kunci mengurai genangan air di kawasan MT Haryono…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers